Oleh: Wahyudi Akmaliyah*

 

Dalam bulan ini, ada tiga isu sekaligus kejadian yang terkait erat dengan keindonesiaan dan nasionalisme; kemerdekaan Indonesia, film Bumi Manusia, dan rasisme yang berdampak terhadap gejolak di Manokwari, Papua Barat. Ketiganya itu seakan mengingatkan kita tidak hanya sebagai individu, melainkan sebagai anak bangsa; mengalami terus-menerus dalam berproses menjadi bangsa dan warga negara yang selama ini dibayangkan oleh para pendiri bangsa.

Sebelumnya, melalui jalan revolusi dan peranan anak-anak muda, mereka berhasil untuk menculik Soekarno-Hatta, memaksa untuk mendeklarasikan negara republik yang bernama Indonesia. Namun, jauh sebelum itu, pra-kondisi perlawanan itu sudah dilakukan, salah satunya melalui kontribusi orang-orang Tionghoa Peranakan. Dengan kepemilikan mesin cetak, mereka membuat terbitan sejumlah novel dan buku cerita dengan dengan bahasa Melayu Rendah.

Terbitan ini tidak hanya berisi percintaan, melainkan realitas kebobrokan bagaimana masyarakat tumbuh di bawah kolonial Belanda dengan ketidakadilan yang diciptakan dan peminggiran diakibatkan. Bagi Balai Pustaka, yang saat itu di bawah kolonial Belanda, sejumlah terbitan itu dianggap sebagai “Batjaan Liar”, yang tidak layak dibaca dan dianggap sebagai tidak terpelajar dan menganggap jenis bacaan tersebut sebagai Melayu Rendah.

Meskipun demikian, batjaan liar ini menjadi benih-benih perlawanan “pribumi” yang saat itu bekerja di penerbitan Tionghoa ini, yang kemudian mendirikan majalah terbitan dan memunculkan tokoh seperti Tirto Adhie Soerjo (Hilmar Farid & Razif, 2008).

Sementara itu, tokoh Minke sendiri ini sebenarnya secara imajinatif dipinjam dari tokoh jurnalis zaman pergerakan tersebut. Disebut imajinatif karena Pram sepenuhnya mengandalkan ingatan dirinya sekaligus para guru sejarah yang di penjara di Pulau Buru tanpa adanya proses pengadilan yang sah atas tuduhan komunis.

Berada di Pulau Buru membuat tubuhnya susut sekaligus mengalami kebosanan yang akut di tengah kerja-kerja paksa membangun infrastruktur dan berladang. Di tengah situasi tersebut, bercerita sebagai jalan keluar menghadapi kepenatan sekaligus mengisi diri sebagai bagian dari kesenian menjadi cara yang tepat.

Kegiatan bercerita ini biasanya dilakukan pada siang dan sore hari setelah kerja wajib tersebut. Para pencerita ini, termasuk Pram, duduk dikelilingi oleh 20 orang tahanan lain saat mereka berada di barak, saung, ataupun ladang selama kurang lebih satu-dua jam sambil tentu saja disisipi pesan moral untuk membesarkan hati sekaligus menyemangati perasaan para tahanan tersebut.

Awalnya, cerita-cerita tersebut berisi seputar mengenai Suharto dan peristiwa 1965 yang mereka alami. Namun, oleh sipir penjara narasi itu tidak dibolehkan, membuat para pencerita, salah satunya Pram, kemudian menceritakan masyarakat Indonesia sebelum tahun 1965 yang merupakan bagian dari riset sebelumnya (Hilmar Farid, 2006).

Cerita-cerita sore untuk melepas lelah itu kemudian dituliskan oleh Pram yang kemudian dikoreksi oleh anggota penjara Pulau Buru yang kebanyakan adalah guru sejarah. Dengan cara seperti ini, Pram sebenarnya sedang bernegosiasi antara apa yang disebut dengan sejarah dan fiksi di tengah ketiadaan data empirik dan dokumen yang sebelumnya selalu ia gunakan.

Sebagaimana dikatakannya, “karena takut dikira memalsu sejarah, saya memilih novel” (Hilmar Farid, 2006). Dengan kata lain, gagasan Pram mengenai keadilan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap penindasan tidak hanya mencerminkan mengenai Indonesia dalam era kolonial saat itu, melainkan mencerminkan mengenai sikap dirinya yang mengalami ketidakadilan di bawah rezim Orde Baru; di penjara, diasingkan, buku-bukunya dibakar, dan tidak adanya permaafan sekaligus pemulihan dari negara bahkan setelah rezim otoriter itu jatuh.

Meskipun Orde Baru sudah tumbang, apa yang terjadi dengan Pram, dialami oleh masyarakat Papua; kekayaan mereka dikeruk untuk para oligarki yang berada di Jakarta, tetapi mereka mengalami diskriminasi, peminggiran, sekaligus ketidakadilan, baik sosial maupun ekonomi. Memang di era Jokowi, kondisi ini sedang diatasi, baik melalui pembangunan maupun pendidikan. Namun kondisi itu belum cukup, perlu waktu yang panjang.

Ya, saya bukan Minke, Pram, sekaligus juga orang Papua. Tetapi melalui spirit tersebut, bisakah saya, kamu menjadi figur seperti Minke, yang memegang prinsip terhadap keadilan dan kesetaraan, dan melawan rasisme dan penindasan untuk mengharapkan Indonesia yang lebih baik? Satu langkah utama untuk memulainya adalah mencoba bersikap adil sejak dalam pikiran bahwasanya ini persoalan kita bersama dan Papua saudara kita sudah mengalami luka yang cukup panjang.

Karena itu, jika spirit Minke hanya menjadi simbol kebanggaan atas perlawanan terhadap kolonial sebagaimana ditonton oleh anak-anak muda Indonesia sekaligus klangenan bagi para aktivis mahasiswa yang tumbuh dalam rezim otoriter Orde Baru, tetapi tidak menjadi elan idealisme dalam praktik realitas keseharian dalam memandang kehidupan menjadi lebih sensitif terhadap etnis, kelas, sekaligus ideologi, nasi figur Minke akan seperti foto Che Guevara yang diambil oleh Alberto Korda pada bulan Maret tahun 1960.

Ia merupakan figur sayap kiri sekaligus ikon perlawanan anti-kapitalisme. Frame fotonya kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi ikon perlawanan anak muda di beberapa negara. Namun, di bawah ketiak kapitalisme global, foto itu digunakan dan diadaptasi dalam beragam produk-produk yang justru menguntungkan para pembuatnya. Dengan cara seperti ini, akibatnya spirit dan narasi Che Guvara justru dimutilasi dan hilang serta berganti menjadi lebih ngepop (Ehrenreich, 2008; Carden, 2011).

 

*Peneliti LIPI

Tinggalkan balasan

mohon berikan komentar anda
mohon untuk menuliskan nama anda