PUBLISHER

PT Litera Cahaya Bangsa Jalan Nanas 47B, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Kanal Moderasi Islam. Hubungi Kami.

IBTimes.ID – Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyebut kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Program Organisasi Penggerak (POP) adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak pro terhadap rakyat. Hal ini menyebabkan dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU, mundur dari program tersebut. Langkah Muhammadiyah dan NU kemudian disusul oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Menurut Din, mundurnya Muhammadiyah, NU, dan kemudian PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional.

“Muhammadiyah dan NU, khususnya, adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Mereka bersama yang lain adalah stake holders sejati pendidikan nasional. Sementara, yayasan atau foundation seperti Sampoerna atau Tanoto hanyalah pendatang baru, yang setelah menikmati kekayaan Indonesia baru berbuat atau memberi sedikit untuk bangsa,” tegasnya.

Din juga menyebut, dibandingkan dengan keuntungan yang sudah diraup oleh Sampoerna dan Tanoto dari Tanah dan Air Indonesia, pengabdian kedua yayasan ini terhadap bangsa masih terlampau kecil. Sehingga, jika kedua yayasan yang dimenangkan/dilibatkan dalam POP, hal ini merupakan ironi sekaligus tragedi.

Namun, menurut Din, masyarakat tidak bisa serta merta menyalahkan Mendikbud Nadiem Makarim. Kesalahan yang ada bukan pada Nadiem Makarim. “Dia hanya seorang anak muda, yang mungkin karena lebih banyak berada di luar negeri maka tidak cukup memiliki pengetahuan dan penghayatan tentang masalah dalam negeri, dan hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi,” jelas Din.

Bukan Salah Nadiem

“Orang yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri, walaupun menyempal dari fatsun politik yang berlangsung dari waktu ke waktu. Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik,” imbuhnya.

Baca Juga  Riset 2020: Indonesia Negara Paling Religius di Dunia

Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut presiden setidaknya telah mengabaikan dua organisasi besar yang berjasa menegakkan kemerdekaan Indonesia. Ia berharap POP dihentikan, dan menyarankan agar Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa. Lebih-lebih di tengah krisis pandemi.

Din menganggap Pemerintah dalam hal ini tidak hadir melindungi rakyat. Pemerintah tidak tergerak membangun infrastruktur telekomunikasi dan teknologi pendidikan. Pemerintah tidak pernah berpikir, misalnya, untuk membebaskan kuota internet sehingga anak-anak bangsa bisa melaksanakan PJJ dengan baik dan nyaman.

Menurut Din, Nadiem memaksakan belajar daring atau jarak jauh namun tidak menyiapkan infrastruktur untuk itu. Anggaran yang diklaim untuk penanggulangan Covid-19 tidak dialokasikan untuk membantu siswa yang terpaksa belajar dari rumah dalam keterbatasan dan kekurangan.

“Tapi sudah terlambat. Ketakhadiran dan ketidakefektifan para pembantu Presiden bekerja serius dengan sense of crisis dalam situasi kritis bukan masalah pembantu. Tapi masalah yang mengangkatnya. Akibatnya, beban masalah menumpuk di pundak seorang presiden, yang agaknya juga tidak mampu menahannya,” jelasnya.

Reporter: Yusuf

Share Artikel

customer

Leave a Reply