Beranda Report Romo Paryanto: Selain Keuangan, Muhammadiyah Perlu Audit Ideologi dan Kebijakan

Romo Paryanto: Selain Keuangan, Muhammadiyah Perlu Audit Ideologi dan Kebijakan

Tahun 2020, Muhammadiyah akan gelar perhelatan akbar Muktamar ke-48 di Surakarta.  Akan tetapi syi’ar dan gaung Muktamar yang tinggal satu tahun lagi belum terdengar. Belum ada ide-ide segar dan produktif untuk membincangkan Muhammadiyah di arena public. Di medsos justru malah banjir ide-ide destruktif bernada nyinyir ke Muhammadiyah, tanpa didasari argumentari yang kuat. Bahkan tak jarang komentar bernada bulliying yang ditujukan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri.

Berangkat dari kegelisahan ini Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Yogyakarta mengadakan “Majelis Reboan: Penyampaian Visi Ketua Umum”sebagai forum kultural untuk menjaring ide-ide liar, tetapi konstruktif untuk menyongsong Muktamar 48 di Surakarta. Pertemuan perdana majelis ini diawali oleh Romo Paryanto (Anggota Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah) dengan tema “Reformasi Tata Kelola Muhammadiyah”.

Menurut Paryanto, andaikan menjadi Ketua Umum, kata kunci untuk merombak dan mereformasi tata kelola Muhammadiyah yaitu “Improvement dan Innovation”. Untuk mengukur progresivitas organisasi itu statis atau dinamis adalah adanya improvement dan innovation. Selama ini Muhammadiyah mengalami improvement dan innovation itu ketika ada sosial politik yang menekan.

Paryanto khawatir dengan fenomena pilpres, 212, dll, sehingga Muhammadiyah lupa memikirkan kemajuan dan inovasi. “Jika tidak ada, maka tidak ada inovasi  baru. Ketika ada otokritik muncul, maka akan ada inovasi dan kemajuan” ulas Paryanto.

Organisasi ke depan lembaganya harus supper body,sehingga yang diaudit adalah kebijakan, ideologi dan keuangan. Sejauh mana pimpinan dan AUM menyelenggarakan tiga hal tersebut. Selama ini yang diaudit hanya keuangan, belum sampai pada ideologi dan kebijakan. Misalnya Mengapa AUM mahal sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat bawah, mengapa? ini harus diaudit tutur Paryanto.

Untuk menjelaskan kemandekan kebijakan Muhammadiyah yang tidak sampai bawah, Paryanto mengutip Kim Hyung Jun (2000) pernah mengkaji sejauh mana kebijakan PP Muhammadiyah sampai pada tingkat ranting. Ternyata, keputusan Muktamar tidak dipahami oleh warga Muhammadiyah. Apa problemnya? Ini harus ada yang mengaudit, seberapa persen terlaksana.

Selain itu Ideologi juga perlu diaudit. Biasanya ini momen-momen politik muncul. Harusnya bicara ideologi itu sepanjang hari, bukan hanya ketika ada situasi politik, maka diperlukan audit, indikator ideologi Muhammadiyah dipahami dan menjadi perilaku warga Muhammadiyah.

Terakhir, langkah ke depan adalah perlunya  mengamandemen AD ART, pedoman majelis, pedoman organisasi, kaidah ortom diarahkan pada perubahan ini. Selain itu LPPK (Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan) Muhammadiyah perlu diperluas tupoksinya, tidak hanya keuangan, tetapi juga ideologi dan kebijakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Prawoto Mangkusasmito: Guru Muhammadiyah Menjadi Ketum Partai Masyumi

Oleh: Mu'arif*   Lahir di Tirto, Grabag, Magelang, pada 4 Januari 1910, Prawoto Mangkusasmito adalah putra dari Supardjo Mangkusasmito dan Suendah. Menempuh Pendidikan dasar di Hollands...

“Islam Berkemajuan” ala Buya HAMKA

Oleh: Mu’arif Buya HAMKA merupakan ulama Muhammadiyah yang berhasil meninggalkan warisan intelektual Islam yang besar berupa tafsir Alqur’an, yaitu Tafsir Al-Azhar. Selain itu memiliki gagasan...

Manusia Angka

Oleh: Faris Ibrahim*   Cukup aneh bukan? Manusia bisa memprediksi dengan tepat kapan Mars akan berada di langit‒ bahkan untuk seratus tahun ke depan. Namun, lucunya,...

MDMC Sampaikan Strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Forum ASEAN

IBTimes.ID - Singapura (21/08) – Setelah Juni lalu diminta berbicara di PBB, pada tanggal 21 Agustus 2019, Dr. Rahmawati Husein, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan...

Kompleksitas Papua I: Adakah Faktor Amerika?

Oleh: Hasnan Bachtiar Masalah konflik Papua sebenarnya rumit. Lebih rumit dari bayangan kita selama ini. Karenanya, hal ini tidak bisa didudukkan sebagai sekedar masalah pelanggaran...