Seminar Nasional: Peran Ormas dalam Menciptakan Pemilu Damai

0
28

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) – Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan “Seminar Nasional” bertajuk Peran Ormas dalam Menciptakan Pemilu Damai. Seminar dilaksanakan pada Jumat, 22 Februari 2019, jam 13.00 – 16.00 WIB di Auditorium Mohamad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, Jawa Tengah.

Seminar ini dibuka oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. M. Busyro Muqoddas, M.Hum dan menghadirkan pembicara: (1) Dr. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah; (2) KH. Imam Azis, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU); (3) Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, tokoh cendekiawan Katolik; (4) Pramiono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU; (5) Titi Anggraini, SH, MH, Direktur Eksekutif Perludem; dan satu pembicara berhalangan hadir yaitu (6) Dr. M. Alfan Alfian M, dikarekan Ibunda meninggal dunia. Adapun yang Bertindak sebagai moderator Dr. Muthohharun Jinan, M.Ag., Direktur Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS.

Kegiatan seminar dilaksanakan dengan latar belakang bahwa Pemilu yang akan diselenggarakan 17 April 2019 merupakan momentum politik yang sangat krusial. Disebabkan karena kontestannya, terutama dalam Pilpres, merupakan pengulangan dari Pilpres sebelumnya yang berkompetisi secara head to head, maka potensi terjadinya konflik antar pendukung dari kedua kubu sangat besar. Munculnya banyak hoaks, kampanye negatif, atau bahkan kampanye hitam yang dalam versi masing-masing kubu dianggap dari pihak lawan, merupakan indikasi dari kemungkinan potensi konflik itu.

Banyak upaya mitigasi dilakukan, terutama melalui penegakkan hukum, alih-alih mengurangi malah mempertajam konflik, karena penegakkan hukum dianggap hanya tajam pada kubu oposisi/penantang. Di mata oposisi, upaya-upaya itu tak lebih dari sekadar kriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap petahana.

Melihat kenyataan ini, untuk penciptaan Pemilu Damai yang menjadi komitmen seluruh komponen bangsa, tampaknya tidak cukup jika hanya berharap pada penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, atau pada pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum.

Baca Juga  Nakhoda Baru Muhammadiyah Taiwan

Mengapa Ormas? Ormas merupakan komponen civil society yang memiliki peran-peran penting dengan cakupan yang luas. Hampir semua peran negara –kecuali dalam hal pertahanan, keamanan, serta penegakkan hukum secara formal– dilakukan oleh Ormas. Ormas berperan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.   Sebagaimana dalam Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu 2019, Muhammadiyah menyatakan:

“Beragama yang mencerahkan diwujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati dalam perbedaan pilihan politik. Seraya dijauhkan berpolitik yang menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, politik pembelahan, dan yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi perikehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.”

Dalam semua survei atau polling pendapat mengenai Pemilu, Ormas selalu menjadi faktor penting. Sayangnya, pentingnya peran Ormas didegradasi pada peran-peran elektoral, dijadikan sebagai alat untuk menkonsolidasikan kekuatan suara, bukan sebagai komponen civil society yang memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemerintah dalam menyukseskan Pemilu. Civil society bisa menjadi mitra strategis bagi KPU atau Bawaslu dalam menyukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu yang demokratis, terlebih pada saat pemerintah dianggap menjadi bagian dari alat politik petahana.

Mencermati hal ini, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar Seminar Nasional Peran Ormas dalam Menciptakan Pemilu Damai. Menurut Abdur Rahim Ghazali, penyelenggaran seminar ini menyatakan bahwa tujuan utama seminar ini adalah: (1) Membangun wacana yang konstruktif menjelang Pemilu; (2) Mengurai dan menegaskan peran Ormas dalam meningkatkan kualitas Pemilu yang damai dan demokratis; (3) Mencegah kemungkinan terjadinya konflik antar Ormas menjelang Pemilu; dan (4) Mendorong Ormas berperan aktif meningkatkan kualitas demokrasi pasca-Pemilu, terutama dalam mengawal setiap proses politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung bagi kehidupan rakyat secara umum.

Baca Juga  Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global

IBTimes.ID - Kanal Islam Berkemajuan, dihidupi oleh jaringan penulis yang memerlukan dukungan untuk bisa menerbitkan tulisan secara berkala. Agar kami bisa terus memproduksi artikel-artikel keislaman yang mencerahkan masyarakat, silakan sisihkan sedikit donasi untuk keberlangsungan kami.

Transfer Donasi Kamu ke Rekening

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here