Haji Misbach yang awal mulanya pernah menentang Muhammadiyah untuk tidak bergerak aman di periodisasi awal berdirinya. “Radikal Movement” adalah usulan Haji Misbach untuk Muhammadiyah dalam menentang imperialis Belanda yang semakin jemawa. Usulan ini tidak terlepas dari background Haji Misbach yang sangat fanatik dengan pemikiran marxisme dan komunismenya. Haji Misbach kala itu begitu kecewa dengan gerakan Muhammadiyah yang cenderung berpihak pada gerakan kapitalis.
Kemudian, Haji Agus Salim pernah menyampaikan sebuah pernyataan dilematis di depan peserta sidang, bahwa Muhammadiyah sejatinya tak memiliki alat kelamin. Dengan basis massa yang begitu besar, sudah semestinya Muhammadiyah menjadi organisasi politik. Pernyataan tersebut membuat Ahmad Dahlan terlihat geram, dan seluruh musyawirin terdiam. Beliau membalas argumen Agus Salim dengan melemparkan sebuah pertanyaan fundamental, seperti, “Apa itu Muhammadiyah? Apa itu Islam?”. Sehingga dari pertanyaan tersebut kembali mengafirmasi keinginan Ahmad Dahlan bahwa Muhammadiyah tetap kukuh dengan orientasi gerakan dakwahnya untuk tidak terlibat dalam praktik “politik praktis”.
Sepenggal sejarah monumental tersebut merupakan catatan historis bagi organisasi Islam terbesar ke-2 di Indonesia ini. Formulasi gerakan dakwah Muhammadiyah tidak serta merta hadir begitu saja, namun merupakan sebuah dialektika historis. Sebagai organisasi moderat, kehadiran Muhammadiyah adalah keharusan sejarah bagi bangsa Indonesia.
Komitmen teguh dalam membela kaum marjinal dan mustadhafin adalah cita-cita utuh dari Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi ini. Muhammadiyah sendiri lebih memikirkan nasib regenarasi bangsa daripada aktif dalam politik praktis, walaupun dalam catatan sejarah juga membuktikan bahwa organsiasi ini pernah terlibat sebagai anggota istimewa Partai Masyumi.
Muhammadiyah sebagai Organisasi Tajdid
Sebagai organisasi tajdid (pembaharu), layak untuk mengenal lebih dekat bagaimana arah gerakan dakwah Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah yakni mereduksi sinkretisme dalam konteks keagamaan, kemudian Muhammadiyah melembagakan amal saleh dengan mendirikan institusi pendidikan, kesehatan, dan lembaga sosial yang sebagaimana juga digunakan untuk merespon isu-isu kemanusiaan secara universal.
Terlepas dari huru-hara fragmentasi ideologis dalam tubuh Muhammadiyah, beberapa tokoh intelektual progresif Muhammadiyah menganggap bahwa gerakan Islam Berkemajuan Muhammadiyah yang telah bertahan lama ini perlu mengalami reformulasi gerakan. Hal ini tak terlepas dari kondisi geopolitik dan psiko-sosial masyarakat Indonesia saat ini. Maka rute yang tepat untuk melakukannya ialah dengan jalan ijtihad.
Ijtihad Gerakan Dakwah Muhammadiyah Abad 21
Ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Qur’an dan hadis. Jadi, bisa dikatakan bahwa ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan hadis.
Upaya ijitihad dianggap perlu dikembangkan di tengah kondisi bangsa yang semakin kolot akhir-akhir ini. Hal itu bukanlah perkara baru dalam sebuah organisasi Muhammadiyah. Perkembangan wacana gerakan dan pemikiran adalah suatu keharusan agar dinamisasi dalam tubuh organisasi tetap terjaga, karena orientasi dakwah Muhammadiyah dengan gerakan dakwahnya saat ini bukanlah bersifat ilahiah. Maka penulis mencoba menawarkan upaya ijtihad yang seyogyanya bisa menjadi upaya dialektis dalam tubuh Muhammadiyah.
1. Ijtihad Filantropi
Sebagai organisasi “Sosial Movement” dan organisasi kosmopolitan, gerakan sosial kemasyarakatan telah lama dipelopori dan digeluti oleh Muhammadiyah. Konsep teologi Al-Ma’un membutuhkan formalisasi gerakan. Sehingga, inilah yang meniscayakan Muhammadiyah tetap setia dengan Lazismu-nya. Bahkan di tengah pandemi saat ini, Muhammadiyah tetap eksis yakni dengan membentuk Muhammadiyah Covid -19 Command Center (MCCC).
Muhammadiyah tidak hanya terpaku pada gerakan puritan yang ingin mereduksi praktik sinkretisme di tengah masyarakat, namun juga aktif dalam gerakan tanggung jawab sosial (humanisasi). Merupakan sebuah keharusan pula untuk warga Muhammadiyah agar menginternalisasikan sikap filantropi dalam setiap praksis gerakan dakwahnya.
2. Ijtihad Informasi
Di era disrupsi teknologi, kepastian adalah kekuatan (Yuval Noah Harrari). Selain masalah degradasi ekologis yang mengancam kelangsungan hidup manusia, disrupsi teknologi juga dapat mengubah sifat kemanusiaan manusia itu sendiri. Keberadaan diktator digital yang tak kalah jemawa, serta huru-hara algoritmanya, berdampak pula pada perkembangan informasi. Teknologi yang berperan sebagai media komunikasi dan informasi menimbulkan banyak persepsi dan penilaian negatif.
Obesitas informasi di abad 21 membuat masyarakat dalam perspektif psiko-sosial menjadi terkotak-kotakkan. Sehingga, dampak dari obesitas informasi melahirkan kebohongan yang begitu masif dan tersistematis (hoax). Akibatnya, kebohongan yang tersistematis ini ketika diulang-ulang akan menjadi kebenaran publik (Goebbels).
Problematika informasi tersebut adalah prasyarat kuat untuk Muhammadiyah hadir sebagai penengah (wasathiyah) di tengah gelombang hoax saat ini. Bukan untuk menjadi otoritas informasi, namun merupakan upaya untuk meluruskan opini publik dengan informasi akurat adalah rute yang bisa digunakan Muhammadiyah sebagai lahan dakwah baru. Sehingga, ketika upaya-upaya tersebut digunakan oleh Muhammadiyah, maka potensi untuk mereduksi gerakan buzzer saat ini dapat diminimalisir. Inilah yang disebut sebagai “Jihad Digital”. Selain berupaya untuk meluruskan opini publik, dengan jihad digital ini juga bisa digunakan untuk pengembangan kultur literasi masyarakat sosial media dengan komitmen untuk mencerdaskan khalayak luas, dan ini sudah dipelopori oleh komunitas-komunitas literasi di AMM yang semakin masif.
3. Jihad Konstitusi
Tujuan bernegara harus sesuai dengan cita-cita nasional, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam mewujudkannya, Muhammadiyah mempunyai peran penting dalam meluruskan kiblat bangsa, sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar.
Kehidupan berbangsa hari ini tengah mengalami distorsi (perubahan makna) dan deviasi (penyimpangan) dari cita-cita nasional yang telah diletakkan para pendiri bangsa. Dari keadaan tersebut, perlulah rakyat Indonesia meluruskan kiblat bangsa. Maka, keberadaan Muhammadiyah dianggap perlu mengadvokasi segala permasalahan kebangsaan yang begitu picik saat ini dengan tetap memperhatikan koridor organisasi. Upaya pengadvokasian ini sudah lama diserukan oleh tokoh Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin. Hal ini perlu bargaining power yang kuat dari seluruh elemen untuk merumuskan gerakan advokat ini secara tersistematis.
Hal ini tidak terlepas dari ragam pemikiran dan background akademik para intelektual muda Muhammadiyah yang bisa diberdayakan di bidang humas ini. Cukup dilematis ketika upaya advokasi terhadap segala kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat hanya sebatas seminar, kajian, dan nihil rumusan gagasan, serta praksis gerakan. Perlu adanya upaya formalisasi gerakan secara sistematis agar dakwah Muhammadiyah mampu dirasakan di ranah hukum, sehingga gerakan dakwah Muhammadiyah tidak hanya sebatas gerakan “verbalisme”.
Sebagai organisasi intelek-sosio movement, upaya pengembangan wacana pemikiran dan wacana gerakan dakwah Muhammadiyah adalah sebuah keniscayaan. Muhammadiyah harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga jargon progresif mampu diejawantahkan dan upaya untuk mencapai “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” mampu kita capai.
Editor: Lely N
