Oleh: Dafrin Muksin
Desa merupakan tempat yang paling baik untuk melakukan perubahan, yakni dengan mempraktekan nilai-nilai demokrasi. Bagaimana desa menciptakan kesetaraan, kebebasan dan solidaritas di kalangan masyarakat.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelengaraan pemerintaha desa, sangat memungkinkan untuk tenciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang hari ini banyak diperbincangkan semenjak era reformasi.
Banyak masalah yang dihadapi Indonesia hari-hari ini. Seperti kebakaran hutan Kalimantan, rasisme Papua, sampai pada isu rezim dan elit politik yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut menjadikan semua pandangan terfokus untuk menyikapinya.
Sehingga, mungkin kita lupa bahwa dalam waktu dekat, di seluruh kawasan Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Isu di atas, bukan tidak penting, namun wajib diperjuangkan. Tetapi, di samping itu, kita tidak bisa abai atas penentuan nasib desa lima tahun kedepan melalui Pilkades.
Dampak UU Tentang Desa
Semenjak ditetapkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa banyak perubahan atas pengelolaan sistem pemerintahan ditingkat desa. Dengan menempatkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal- usul desa.
Sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semenjak itulah, desa menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Desa menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian Dana Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa.
Yang mana, dilaksanakan dengan partisipasi, swadaya, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera di tingkat bawah yaitu desa.
Meskipun demikian, pemberian ADD seringkali tidak dikelola dengan baik. Dalam artian anggaran yang diberikan negara disalahgunakan demi kepentingan kelompok dan elit desa tertentu. Hal ini terlihat di berbagai media pemeberitaan yang memberikan informasi tentang begitu banyaknya penyalahgunaan anggaran ADD, DD dan PADess yang berujung pada hukuman penjara.
Sekiranya, bedasarkan hasil presentasi Indonesia corruption Watch (ICW), terdapat 96 kasus karupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018. Hal ini, tentu sangat merugikan masyarkat dan membutuhkan penangan secara serius.
Mengharap Perubahan
Sebagai masyarakat yang peduli, sangat menginginkan adanya perubahan dan percepatan kesejahtraan ditingkat desa. Tidak bisa dimungkiri, bahwa maju dan tidaknya desa sangat bergantung pada kualitas kepimpinan (Kepala Desa). Misalnya, beberapa desa di Pulau Jawa yang memiliki kemajuan. Mereka memiliki kemampuan berinovasi dan memilki daya saing yang tinggi.
Untuk itulah, sangat penting mengangkat pemimpin yang benar-benar berkualitas, jujur dan adil tentunya. Itu dapat dilakukan ketika menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Pilkades merupakan sarana terbaik untuk menentukan masa depan masyarakat Desa. Sebab dengan terpilihnya pemimpin yang berkualitas, diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan desa tersebut. Dengan demikian, PilKades harus dilakukan secara terbuka, jujur dan adil.
Pilkades juga merupakan sarana untuk memberikan pendidikan politik. Terutama bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, memahami hak-haknya, dan memahami bahaya dari politik uang.
Untuk itu, Pilkades harus menjadi perhatian semua orang tidak hanya Panitia Pilkades. Namun harus melibatkan semua elemen masyarakat bersama-sama untuk menolak politik uang.
Gerakan Anti Politik Uang
Sebab, jika Pilkades tidak menjadi sarana pendidikan politik, akan mengancam masa depan demokrasi. Karena Pemimpinan yang dipilih atas dasar politik uang cenderung melahirkan pemerintahan yang korup, baik itu ditingkat desa, daerah, maupun nasional.
Hal yang dapat dilakukan untuk memberantas politik uang adalah dengan melakukan gerakan desa anti politik uang, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, di mana masyaraat terlibat secara aktif demi kemajuan desa. Sebab, apapun dalilnya politik uang adalah kejahatan luar biasa yang tidak harus dibiarkan tumpuh subur diatas demokrasi (baca KISP, 2019).
Gerakan desa anti politik uang juga menjadi kunci dari kesuksesan demokrasi yang akan datang. Sebab, tidak hanya Pilkades yang menjadi sasaran politik uang, namun juga pemilihan umum di masa yang akan datang, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif (daerah dan nasional).
Untuk itu, mari kita sukseskan Pemilihan Kepala Desa (PilKades) se-Indonesia secara adil, aman, dan tanpa politik uang demi terwujudnya masa depan demokrasi yang lebih baik, yakni demokrasi tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme serta demokrasi yang menjiwa dalam jiwa setiap masyarakat Indonesia.
Sikap kritis terdapat realitas sangat dibutuhkan untuk menangani Politik uang, KKN serta rezim yang tidak bepihak kepada kepentingan masyarakat. Jika tidak demikian, maka bersiaplah untuk dikuasai dan dipimpin oleh rezim-rezim yang mengutamaka kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga diatas segalanya daripada kepentingan masyarakat. dan masyarakat harus siap kehilangan kekuasaanya (kedaualatan) dalam demokrasi, bahkan tidak lagi berkuasa untuk dirinya sendiri.***
