IBTimes.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana penyuntikan dana segar kepada PT Bank DKI (Bank DKI) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim). Hal itu dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit, khususnya kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025).
“Strategi yang sama akan kami terapkan untuk Bank DKI, dan kemungkinan satu bank lagi di Jawa Timur. Dalam waktu dekat, saya akan menghitung kebutuhan dana yang diperlukan,” ujar Purbaya, dilansir dari Tirto.id pada (7/10/2025).
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah siap mengalokasikan dana sebesar Rp10–20 triliun untuk keperluan ini. Dana tersebut diharapkan dapat terserap dengan baik untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor UKM dan industri lainnya, baik di Jakarta maupun wilayah lain.
“Kalau Rp10–20 triliun bisa diserap dengan baik, dana ini akan kami salurkan ke UMKM dan sektor industri di Jakarta serta wilayah lain,” kata Purbaya.
Untuk memastikan kesiapan Bank DKI, Purbaya telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank DKI mampu menyerap dana? Jangan sampai diberi dana malah kewalahan. Pak Gubernur bilang siap,” ungkap Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung menyampaikan pertanyaan terkait kemungkinan kerja sama antara Bank DKI dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kerjasama tersebut untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor industri strategis. Menanggapi hal ini, Purbaya menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan urusan antarbisnis (business to business). Hal ini harus diurus langsung oleh Bank DKI dengan lima bank BUMN yang tergabung dalam Himbara.
“Dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang telah ditempatkan di bank-bank BUMN merupakan bagian dari strategi yang lebih luas. Namun, untuk kerja sama ini, Bank DKI harus bernegosiasi langsung dengan Himbara,” ujar mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
Selain itu, pemerintah juga akan memantau secara ketat penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Purbaya menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin dana ini salah sasaran atau disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan akan dilakukan secara ketat,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur Pramono Anung menyatakan optimismenya terhadap rencana ini. Ia menyebutkan bahwa Bank DKI telah memiliki pengalaman dalam menyalurkan kredit kepada UKM di Jakarta, termasuk melalui program-program pembiayaan berbasis komunitas.
“Kami yakin Bank DKI siap menjalankan amanah ini. Kolaborasi dengan pemerintah pusat akan memperkuat posisi bank ini dalam mendukung perekonomian Jakarta,” ujar Pramono.