IBTimes.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus menurunkan biaya haji serta memangkas waktu tunggu keberangkatan jamaah haji Indonesia menjadi 26 tahun.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar dalam rangka satu tahun pemerintahan. Kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang tengah bertugas di Arab Saudi, Presiden meminta agar dilakukan kajian guna menekan biaya haji melalui efisiensi anggaran.
“Menteri Haji tidak hadir karena sedang di Arab Saudi berurusan dengan pihak mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (ANTARA/21/10).
Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menargetkan percepatan waktu tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun agar dapat dipangkas menjadi 26 tahun.
Kepala Negara optimistis kedua target tersebut bisa tercapai, terlebih setelah pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya masih berada di bawah Badan Penyelenggara Haji.
***
Prabowo menjelaskan, pembentukan kementerian tersebut dilakukan atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menginginkan urusan haji ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena mereka bilang, ‘Kami urusan haji dengan Menteri Haji.’ Jadi harus setingkat pejabat menteri. Sebelumnya hanya kepala badan, tapi mereka maunya menteri, ya kita menyesuaikan,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah mengubah undang-undang mereka, sehingga negara asing kini diperbolehkan membeli lahan di Tanah Suci.
Dengan perubahan tersebut, Pemerintah Arab Saudi menyetujui rencana Indonesia untuk membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, hasil dari pendekatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Saudi bahkan menawarkan sejumlah lahan strategis yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram. Namun, pembelian lahan tersebut harus melalui mekanisme lelang terbuka bersama sekitar 90 entitas lain.
“Waktu saya bertemu Menteri Luar Negeri mereka, saya diberi tahu, ‘Pak, lelangnya ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar sudah banyak, sekitar 90 entitas lain juga ikut bersaing untuk lahan yang kita inginkan. Mudah-mudahan nanti Menteri Agama bisa memimpin doa khusus,’” tandas Prabowo.
(MS)