IBTimes.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selama ini menyuplai paket gizi untuk pelajar, kini dialihkan sementara menjadi sumber dapur umum di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dilansir dari Kompas.com, kebijakan ini ditempuh sebagai respons langsung atas situasi darurat yang berdampak luas pada ribuan warga.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggara Program MBG, Nanik S Deyang, memastikan seluruh dapur yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.
“Semua dapur kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah jadi dapur umum,” ujar Nanik pada Minggu (30/11/2025). Ia menjelaskan bahwa layanan yang sebelumnya dipusatkan untuk peserta didik, kini dialihkan kepada masyarakat terdampak, mengingat kegiatan pembelajaran diliburkan selama masa bencana.
Tantangan Distribusi Bantuan di Tengah Terputusnya Akses Sumatra
Nanik menambahkan, dapur MBG yang biasanya tidak beroperasi saat akhir pekan, kini bekerja penuh untuk menyalurkan paket makanan siap santap kepada warga yang terdampak. Namun, ia menegaskan bahwa distribusi bantuan di wilayah bencana bukan tanpa kendala. Di sejumlah titik di Sumatera Utara, akses bahan baku, listrik, dan jaringan internet sangat terbatas, membuat pelayanan dapur umum terhambat.
Situasi paling krusial terjadi di Kepulauan Nias, di mana beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa berhenti beroperasi karena akses laut terputus imbas penutupan Pelabuhan Sibolga. Hal ini menghambat distribusi pasokan pangan dan bahan logistik utama bagi pengungsi.
Usulan pengalihan fungsi dapur MBG menjadi dapur umum juga sejalan dengan rekomendasi Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi, Singgih Januratmoko, menilai fasilitas SPPG sebagai aset cepat pakai yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat. Ia menyebut dapur tersebut memiliki sumber daya manusia terlatih serta peralatan memasak yang sudah memenuhi standar.
“Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Dapur SPPG… dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangan tertulis.
Ia juga menegaskan bahwa dapur MBG selama ini terbukti menjadi infrastruktur kuat penunjang layanan gizi. Karena itu, penggunaannya di tengah bencana dinilai sebagai langkah strategis. Menurut dia, dapur tersebut dapat menjadi pusat pemenuhan kebutuhan makanan bernutrisi di posko pengungsian hingga layanan disalurkan merata.
Menyadari situasi di lapangan, Singgih mendorong Kemensos dan BNPB agar mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh dapur SPPG agar beroperasi dalam koordinasi dengan BPBD setempat selama fase tanggap darurat. Ia meyakini bahwa langkah ini dapat mempercepat proses distribusi bantuan sekaligus meringankan beban dapur umum masyarakat.
(NS)