Saudi Arabia menyambut baik label “teroris” yang disematkan oleh Amerika Serikat bagi Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir, Yordania, dan Lebanon. Kementerian Luar Negeri negara penjaga dua tanah suci tersebut menyampaikan dalam sebuah pernyataan resmi. “Kementeriann Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik klasifikasi Amerika Serikat cabang yang memasukkan Ikhwanul Muslimin Mesir, Yordania, dan Lebanon sebagai organisasi teroris,” ujar laporan tersebut.
Dilansir dari Al Arabiyya, pernyataan tersebut menegaskan kembali penolakan Arab Saudi terhadap ekstrimisme dan terorisme. Saudi menggarisbawahi dukungannya kepada semua pihak yang membantu membangun stabilitas dan kemakmuran di dunia Arab, kawasan, dan seluruh dunia.
Pada hari Selasa (13/1/2026), Presiden AS Donald Trump menyebut cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Yordania, dan Lebanon sebagai organisasi teroris. Organisasi ini didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan menyebar ke berbagai belahan dunia dalam beberapa dekade berikutnya. Organisasi ini dilarang di Mesir pada tahun 2013.
Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri mengumumkan tindakan tersebut pada hari Selasa terhadap cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, Yordania, dan Mesir, yang menurut mereka menimbulkan risiko bagi Amerika Serikat dan kepentingan Amerika.
Selain didukung oleh Arab Saudi, keputusan ini juga disambut baik oleh Mesir. Mesir menyebut hal ini sebagai “langkah penting” melawan ekstremisme. Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa keputusan tersebut merefleksikan bahaya organnisasi tersebut dan ancaman langsung yang berdampak pada keamanan dan stabilitas di kawasan. Keputusan AS dianggap sejalan dengan posisi Mesir terhadap IM yang juga menyatakan IM sebagai organisasi teroris yang melegitimasi kekerasan dan ekstrimisme.
Dukungan juga dinyatakan oleh Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan bahwa klasifikasi IM sebagai organisasi teroris merupakan langkah penting dalam upaya melawan pihak-pihak yang ingin membuat kawasan menjadi tidak stabil. UEA menegaskan posisinya dalam dunia internasional adalah fokus untuk ekstrimisme dan mendukung keamanan dan stabilitas.
Mengenal Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul Muslimin muncul sebagai gerakan politik Islamis pan-Arab, didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh seorang guru sekolah yang kemudian menjadi ideolog, Hassan al-Banna. Ia percaya bahwa ajaran Islam harus menjadi dasar pemerintahan.
Pada awalnya, kelompok ini sebagian besar berfokus pada penyediaan layanan sosial. Tetapi kemudian beralih ke militansi dengan sayap bersenjata yang melawan penjajah Inggris dan Israel. Kelompok ini terlibat dalam pembunuhan Perdana Menteri Mesir Mahmoud Fahmi al-Nokrashi pada tahun 1948 setelah ia melarang kelompok tersebut. Dua bulan kemudian, al-Banna dibunuh di Kairo.
Setelah kudeta militer Mesir tahun 1952, Ikhwanul Muslimin dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Gamal Abdel-Nasser, yang kemudian membalas dengan mengeksekusi tokoh ideolog Ikhwanul Muslimin terkemuka, Sayyed Qutb, dan memenjarakan ribuan anggota lainnya.
Kelompok ini mengalami kebangkitan kembali pada tahun 1970-an di bawah Presiden Anwar Sadat, yang mentoleransi Ikhwanul Muslimin dan menggunakannya sebagai penyeimbang terhadap lawan-lawan sayap kiri. Kelompok ini secara resmi meninggalkan kekerasan.
Selama 30 tahun pemerintahan Hosni Mubarak, Ikhwanul Muslimin secara teknis dilarang tetapi juga ditoleransi. Pada tahun 2005, kelompok ini telah menjadi kelompok oposisi politik terkuat di Mesir, memenangkan seperlima kursi di parlemen. Ikhwanul Muslimin naik ke tampuk kekuasaan setelah pemilihan umum di Mesir setahun setelah Arab Spring tahun 2011 yang menggulingkan Mubarak. Namun, kelompok ini memicu kekhawatiran lawan politik bahwa mereka bertujuan untuk memonopoli kekuasaan.
Setelah protes besar-besaran atas pemerintahan Presiden Ikhwanul Muslimin Mohammad Morsi, tentara Mesir menggulingkan kelompok tersebut pada tahun 2013, menghancurkannya dalam kerusuhan berdarah. Pemerintah hasil kudeta kemudian melarang kelompok tersebut dan menyebutnya sebagai organisasi teroris. Pihak berwenang di bawah Presiden Abdel-Fattah el-Sissi telah menindak keras anggota Ikhwanul Muslimin dan mereka yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok tersebut, memenjarakan ribuan orang.
Pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie, masih berada di balik jeruji besi di Mesir dengan hukuman penjara seumur hidup. Hampir semua pemimpin senior kelompok tersebut telah dipenjara atau hidup di pengasingan.
Hubungan dengan Negara-negara Kawasan
Dilansir dari AP News, kekuatan kawasan Sunni, Turki dan Qatar, bersimpati pada ideologi Ikhwanul Muslimin, sementara kekuatan Sunni lainnya di kawasan itu—termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir—melihat kelompok tersebut sebagai ancaman dan telah menindak dengan tegas.
Awal tahun ini, Yordania mengumumkan larangan menyeluruh terhadap Ikhwanul Muslimin yang dapat mencakup penutupan partai oposisi terbesar di negara itu, setelah menuduh kelompok Islamis tersebut merencanakan serangan. Kerajaan Yordania telah melarang Ikhwanul Muslimin satu dekade lalu. Tetapi secara resmi memberikan izin kepada kelompok pecahan dan terus mentolerir Front Aksi Islam sambil membatasi beberapa aktivitasnya.
Hingga saat ini, Turki dan Qatar belum memberikan komentar terkait langkah AS. Kendati demikian, Sekretaris Negara AS Marco Rubio meyakini bahwa penetapan AS tersebut akan menjadi duri dalam hubungan Amerika dengan Turki.
Klasifikasi Amerika Serikat
Departemen Luar Negeri AS menetapkan cabang Lebanon sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), klasifikasi paling serius menurut hukum AS. Sementara itu, AS mencantumkan cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Yordania sebagai entitas Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (SDGT) berdasarkan Perintah Eksekutif 13224.
Para pejabat AS mengatakan perbedaan tersebut mencerminkan keterlibatan langsung cabang Lebanon dalam “aktivitas bersenjata”. Berbeda dengan dukungan finansial atau logistik tidak langsung dalam kasus Mesir dan Yordania.
Menurut dokumen Departemen Luar Negeri, Kelompok Islam tersebut mengaktifkan kembali sayap bersenjatanya, Pasukan Fajr, setelah perang Israel di Gaza pada Oktober 2023. Dokumen juga menyebut bahwa Fajr meluncurkan roket dari Lebanon selatan menuju Israel denganberkoordinasi dengan Hamas dan Hizbullah.
Departemen tersebut juga menyebutkan serangan Israel pada tahun 2024 terhadap anggota Pasukan Fajr yang diduga sedang mempersiapkan serangan. Dokumen menyebut bahwa tentara Lebanon telah membongkar kamp pelatihan rahasia pada Juli 2025 yang melibatkan pejuang yang terkait dengan kelompok tersebut dan Hamas.
Berdasarkan hukum AS, penetapan sebagai FTO menjadikan keanggotaan, pendanaan, atau kerja sama sebagai tindak pidana federal dan melarang anggotanya memasuki Amerika Serikat. Sebaliknya, daftar SDGT berfokus pada pembekuan aset dan pemblokiran transaksi di bawah yurisdiksi AS tanpa mengkriminalisasi keanggotaan.
Kelompok Islam di Lebanon tersebut adalah partai politik Islam Sunni yang didirikan pada tahun 1964 sebagai cabang Ikhwanul Muslimin Lebanon. Partai ini terdaftar secara legal dan diwakili di parlemen oleh satu kursi yang dipegang oleh anggota parlemen Imad al-Hout.
Kelompok tersebut mengakui bahwa sayap bersenjatanya telah melakukan operasi terhadap militer Israel setelah peristiwa 8 Oktober 2023. Tetapi mereka mengatakan bahwa tindakan ini merupakan tanggapan terhadap serangan Israel terhadap warga sipil dan jurnalis di Lebanon selatan. Mereka mengatakan Israel telah membunuh lebih dari 30 anggota dan pemimpinnya dalam serangan udara di Bekaa barat dan wilayah Arqoub.
(Yanuri)