Pendahuluan
Iran adalah negara kawasan Timur tengah yang tidak pernah sepi dari sorotan media internasional. Mulai dari Perang Teluk (1980-1988), penentangan zionisme Israel, penolakan intervensi Amerika Serikat, hingga kerusuhan yang terjadi baru-baru ini. Iran memang memiliki akar historis yang panjang dan juga rumit sehingga menarik untuk dipelajari.
Dalam sejarahnya, Iran pernah menjadi pusat pemerintahan Dinasti Islam terbesar kala itu, yaitu Dinasti Safawiyah (1501–1736) yang menjadi titik tolak krusial dalam sejarah Iran modern.
Di bawah Shah Ismail I, Iran (Persia) yang mayoritas Sunni diubah menjadi kekuatan Syiah Imamiyah secara paksa, menjadikan Twelver Shiism sebagai agama negara resmi. Langkah ini bukan sekadar konversi agama, melainkan strategi geopolitik untuk membedakan Persia dari Kekaisaran Utsmaniyah Sunni dan Kesultanan Mughal.
Warisan tersebut membentuk pola hubungan antara ulama dan negara, sekaligus menciptakan tradisi legitimasi politik berbasis agama yang terus bertransformasi hingga era modern.
Dalam lintasan sejarah berikutnya—mulai dari periode Qajar, Pahlavi, hingga Revolusi Islam 1979—warisan Safawiyah tersebut tidak pernah benar-benar terputus, melainkan mengalami reinterpretasi sesuai konteks zaman.
Esai ini berangkat dari asumsi bahwa Republik Islam Iran bukanlah anomali sejarah, melainkan kelanjutan dari proses panjang pembentukan negara religius dengan corak Syiah yang khas.
Dengan menelusuri benang merah dari Safawiyah hingga kepemimpinan ulama pasca-revolusi, tulisan ini berupaya mengungkap akar-akar historis kerusuhan Iran kontemporer—sebagai ekspresi ketegangan laten antara otoritas agama, aspirasi rakyat, dan tuntutan modernitas yang terus bernegosiasi dalam ruang sosial-politik Iran.
Akar Historis Safawiyah (Abad ke-16)
Dinasti ini berawal dari sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh Safi al-Din Ardabili (1252–1334 M) di Ardabil, Azerbaijan. Pada awalnya, tarekat ini bersifat keagamaan dan spiritual, tetapi pada masa kepemimpinan Syekh Junayd dan putranya, Syekh Haydar, tarekat ini mulai berkembang menjadi kekuatan politik dan militer.
Puncak transformasi terjadi ketika putra Haydar, Ismail I (1487–1524 M), berhasil merebut Tabriz pada tahun 1501 dan memproklamirkan dirinya sebagai Shah Persia. Ia langsung menetapkan Syiah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan kampanye militer untuk memperluas kekuasaannya di seluruh Persia.
Roger Savory dalam Iran Under the Safavids (1980) mencatat bahwa penetapan Syiah Dua Belas Imam sebagai agama negara adalah tindakan revolusioner yang membedakan Persia dari tetangga-tetangga Sunni-nya, terutama Kesultanan Utsmaniyah.
Puncak kejayaan Dinasti Safawiyah terjadi pada masa pemerintahan Shah Abbas I (1587– 1629 M). Ia dikenal sebagai reformis yang berhasil mengembalikan stabilitas politik, ekonomi, dan militer Persia.
Setelah wafatnya Abbas I (1628 M), Kerajaan Safawi diperintah oleh enam orang raja, yaitu Syafi Mirza (1628-1742 M), Abbas II (1742- 1667 M), Sulaeman (1669-1694 M), Husain (1694-1722 M), Tahmasab II (1722-1732 M) dan Abbas III (1732-1736 M). Setelah meninggalnya Abbas I, dinasti Safawi tidak mampu mempertahankan stabilitas ketercapaian yang dicapai oleh Abbas I dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi.
Transisi ke Era Modern (Dinasti Qajar & Pahlavi)
Pasca-Safawiyah, Dinasti Qajar (1789–1925) mempertahankan dominasi Syiah namun menghadapi intervensi Barat, memicu gerakan seperti Revolusi Konstitusi 1905–1911. Dinasti Qajar berasal dari suku Qajar, kelompok Turkmen yang awalnya menjadi bagian dari konfederasi Qizilbash yang mendukung Safawiyah.
Setelah jatuhnya Dinasti Safawi dan periode ketidakstabilan yang diikuti oleh pemerintahan Afshar dan Zand, Agha Mohammad Khan Qajar mendirikan dinasti ini pada akhir abad ke-18. Ia berhasil menyatukan kembali Persia dan menegaskan kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Safawi.
Persia sepeninggal Agha Muhammad mulai diincar oleh Rusia maupun Inggris. Rusia menilai Persia dapat memberi mereka jalan menuju Teluk Persia sekaligus India, sebaliknya Inggris berharap agar dapat menghalau Rusia dari jalur laut India. Qajar sangat bergantung pada ulama Syiah untuk mendapatkan legitimasi. Mereka mendukung pembangunan madrasah dan masjid serta memberikan keistimewaan kepada para ulama. Hubungan simbiosis antara ulama dan negara Qajar memberikan ulama pengaruh besar dalam politik dan hukum.
***
Dinasti Qajar akhirnya runtuh pada tahun 1925 setelah kudeta yang dipimpin oleh Reza Khan, yang kemudian mendirikan Dinasti Pahlavi. Meskipun Qajar runtuh, pengaruhnya terhadap politik Islam di Iran tetap terasa, terutama dalam hubungan antara ulama dan negara serta dalam diskursus reformasi Islam.
Pahlavi (1925–1979) di bawah Reza Shah dan Mohammad Reza Shah memaksakan sekularisasi, menekan ulama, dan memicu ketidakpuasan akibat ketergantungan pada AS serta ketimpangan sosial.
Pada awal pemerintahannya, Mohammad Reza Shah menghadapi tekanan dari kelompok nasionalis, ulama, dan komunis. Salah satu peristiwa kunci dalam periode ini adalah nasionalisasi industri minyak Iran oleh Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada tahun 1951, yang mengancam kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. dengan dukungan CIA dan MI6, Mohammad Reza Shah berhasil menggulingkan Mossadegh dalam Operasi Ajax dan memperkuat kendalinya atas Iran.
Adapun Syiah yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini menentang sekularisasi dan pengaruh Barat, dan ia diasingkan setelah mengkritik Shah secara terbuka. pada akhirnya Iran yang mengalami Krisis dibawah Shah mendapat perlawanan dari pihak oposisi (Khomeini).
Pada tahun 1978, demonstrasi besar-besaran meletus di seluruh Iran. Pada Januari 1979, Mohammad Reza Shah melarikan diri ke luar negeri, dan pada Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran, memimpin Revolusi Islam yang menggulingkan Dinasti Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran.
Revolusi Islam dan Republik Islam (1979)
Pada 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran setelah 15 tahun dipengasingan. Dengan dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat, terutama ulama dan kaum revolusioner Islam, ia mengarahkan proses transformasi politik Iran.
Pada 1 April 1979, melalui referendum nasional, Iran secara resmi menjadi Republik Islam Iran. Dalam sistem baru ini, Khomeini menerapkan Wilayat al-Faqih, di mana seorang ulama memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Iran 1979, yang menyatakan bahwa “Pemimpin Tertinggi (Rahbar) memiliki otoritas dalam urusan politik, militer, dan keagamaan”.
Penerapan model kekuasaan Velayat-i Faqih memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat Iran dan dunia, khususnya hubungan Internasional yang di bawah pengawasan para ulama. Penerapan model tersebut setelah dideklarasikan sebagai Republik Islam Iran menimbulkan berbagai macam permasalahan internal dan eksternal. termasuk protes besar yang dipimpin kelompok Mujahidin al-Khalq pada 1981, menunjukkan bahwa ketegangan terhadap struktur politik baru sudah muncul sejak dekade pertama Republik Islam berdiri.
Kesimpulan
Kerusuhan dan protes pada dekade terakhir bukanlah fenomena baru, tetapi muncul sebagai kelanjutan dari narasi historis panjang. Protes pastinya memiliki pemicu spesifik—mulai dari isu kebijakan sosial seperti mandat hijab hingga krisis ekonomi—tetapi akar konflik sering berakar pada geopolitik Iran sendiri dalam kawasan Timur Tengah yang selalu menjadi suara penentang dari kebijakan pro barat termasuk Israel dan Amerika Serikat.
Kerusuhan Iran kontemporer tidak dapat dipahami hanya melalui lensa kondisi saat ini; mereka adalah efek kumulatif dari jalur panjang sejarah politik dan religius negara tersebut.
Dinasti Safawiyah meletakkan dasar bagi politik yang terikat erat dengan identitas Syiah, yang selanjutnya berevolusi melalui Revolusi Islam dan pembentukan Republik Islam. Struktur negara yang terbentuk pada 1979 kemudian menghadapi resistensi berkepanjangan dari elemen masyarakat yang menolak restriksi sosial-politik atau merasa tidak diuntungkan oleh sistem kekuasaan yang ada.
(HZ)
