IBTimes.ID – Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mengukuhkan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) se-Jawa Timur dalam sebuah agenda nasional yang digelar di Surabaya, Ahad (25/1).
Pengukuhan ini menandai penguatan dakwah maritim sekaligus penegasan komitmen Muhammadiyah dalam membela dan memberdayakan nelayan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang selama ini kerap terpinggirkan.
Acara tersebut dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin, jajaran MPM, serta pimpinan daerah Muhammadiyah Jawa Timur dan Surabaya. Pengukuhan mengusung tema “Menguatkan Ukhuwah, Meneguhkan Dakwah Maritim Nelayan Muhammadiyah.”
Dakwah Maritim dan Pembelaan Kelompok Pesisir
Busyro Muqoddas mengapresiasi pembentukan dan pengukuhan JALAMU Jawa Timur. Ia menilai kehadiran JALAMU bukan sekadar wadah organisasi, tetapi diharapkan menjadi instrumen nyata pembelaan nasib nelayan di Indonesia.
“Itu menjadi salah satu gambaran bahwa nelayan ini orang-orang, masyarakat yang hidupnya berjuang dengan sungguh-sungguh memanfaatkan rizki dari Allah,” ujarnya.
Busyro menegaskan, sejak awal Muhammadiyah berpihak kepada kelompok masyarakat yang mengalami ketertindasan struktural, termasuk nelayan.
Dalam praktik pembangunan nasional, kata dia, masyarakat pesisir kerap terdampak kebijakan tanpa dilibatkan secara adil dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Akibatnya, pembangunan justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi.
Ia mengingatkan agar pembangunan nasional menjadikan kelompok pinggiran sebagai perhatian utama. Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan harus memastikan nelayan dan masyarakat pesisir memperoleh ruang hidup, akses ekonomi, serta perlindungan sosial yang memadai.
Amanah Muktamar dan Gerakan Akar Rumput
Sementara itu, M. Nurul Yamin menjelaskan bahwa dakwah dan pemberdayaan nelayan merupakan amanah langsung dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada 2022. Amanah tersebut menekankan penguatan dakwah bagi kelompok akar rumput yang selama ini kurang mendapatkan akses keadilan sosial.
“Oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat mandat untuk melakukan pemberdayaan, salah satunya adalah sektor nelayan di samping pertanian, juga difabel, kelompok buruh, daerah 3T, kelompok dhuafa dan mustadh’afin lainnya,” jelasnya.
Prosesi pengucapan ikrar JALAMU dipimpin oleh Ketua JALAMU Pusat Muhammad Prima Putra. Salah satu poin penting dalam ikrar tersebut adalah ajakan menghidupkan kembali semangat melaut bagi generasi muda nelayan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor maritim nasional.
Dengan dikukuhkannya JALAMU se-Jawa Timur, Muhammadiyah berharap dakwah maritim dan pemberdayaan nelayan dapat berjalan lebih terorganisasi, inklusif, serta berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menegaskan peran Muhammadiyah dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir Indonesia.
(NS)