IBTimes.ID – Upaya memperkuat sistem kaderisasi di lingkungan pendidikan terus dilakukan Muhammadiyah. Melalui Majelis Pembina Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI), Muhammadiyah resmi meluncurkan Buku Pedoman Perkaderan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Muhammadiyah dalam sebuah agenda nasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Jumat (6/2/2026).
Peluncuran buku pedoman ini merupakan hasil kolaborasi MPKSDI PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, serta PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Kehadiran pedoman ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyatukan arah kaderisasi. Tujuannya agar metode pembinaan di ribuan sekolah, madrasah, dan ratusan pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia berjalan selaras.
Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto, menyampaikan apresiasi atas lahirnya buku pedoman tersebut. Menurutnya, pedoman ini menjadi instrumen penting untuk mensistematisasi pelatihan dan pembinaan kader di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.
“Ini tentu satu langkah yang patut kita apresiasi karena ini upaya untuk mensistematisasi pelatihan-pelatihan yang ada di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan tentu juga madrasah, dan pesantren,” ujarnya.
Pendidikan sebagai Lahan Subur Kaderisasi
Agung menegaskan bahwa institusi pendidikan Muhammadiyah sejatinya merupakan lahan kaderisasi yang sangat potensial. Dengan adanya pedoman ini, ia berharap tidak ada lagi alasan kekurangan kader di tingkat ranting, cabang, daerah, hingga wilayah. Seluruh proses kaderisasi diharapkan berjalan seirama dan berkelanjutan, mengikuti petunjuk teknis yang telah dirumuskan.
Ia juga mengingatkan bahwa kaderisasi tidak boleh hanya menyasar peserta didik. Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis sebagai subjek kader yang ikut membesarkan Persyarikatan. “Kalau gurunya terabaikan ideologinya, dampak lebih lanjutnya murid-murid kita juga terabaikan. Berkali-kali hal seperti itu yang menyebabkan kenapa ada problem kader di berbagai tingkatan persyarikatan Muhammadiyah,” ungkap Agung.
Karena itu, keberadaan buku pedoman dinilai mendesak agar kaderisasi di sekolah Muhammadiyah tidak hanya bergantung pada IPM, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh ekosistem pendidikan.
Sementara itu, Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada MPKSDI untuk menyusun pedoman tersebut.
“Ini mungkin buku pedoman yang ke-12 yang kami susun di MPKSDI, sengaja kami memprioritaskan untuk melengkapi yang kurang, apa yang perlu ada di kami,” ujarnya.
Bachtiar menambahkan bahwa kaderisasi Muhammadiyah tidak hanya berlangsung di sekolah, madrasah, dan pesantren, tetapi juga mencakup seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) serta Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Meski telah diluncurkan, buku pedoman ini masih terbuka untuk masukan agar implementasinya semakin efektif dan kontekstual.
(NS)
