Selama beberapa dekade, Ali Larijani adalah representasi kelompok pragmatis di dalam pemerintahan Iran. Ia adalah seorang politisi-akademisi yang menulis buku tentang filsuf Jerman abad ke-18, Immanuel Kant. Ia juga berperan dalam menegosiasikan kesepakatan nuklir dengan Barat.
Namun pada 1 Maret, nada bicara sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang berusia 67 tahun itu berubah secara drastis. Ia muncul di televisi pemerintah hanya 24 jam setelah serangan udara AS-Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Mohammad Pakpour. Ia menyampaikan pesan yang berapi-api.
“Amerika dan rezim Zionis [Israel] telah membakar hati bangsa Iran,” tulisnya di media sosial sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. “Kita akan membakar hati mereka. Kita akan membuat para penjahat Zionis dan Amerika yang tidak tahu malu menyesali tindakan mereka.”
“Para prajurit pemberani dan bangsa Iran yang hebat akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para penindas internasional yang keji,” tambahnya.
Larijani kini berada di pusat respons Teheran terhadap krisis terbesarnya sejak 1979. Ia menyebut Presiden AS Donald Trump jatuh ke dalam perangkap Israel. Ia diharapkan memiliki peran penting bersama dewan transisi beranggotakan tiga orang yang akan memimpin Iran setelah kematian Khamenei.
Jadi, siapakah orang yang ditugaskan untuk mengarahkan strategi keamanan Iran saat perang dengan Israel dan AS berlanjut?
Larijani tampil sebagai figur yang mengendalikan keputusan politik, militer, dan diplomatik paling sensitif Iran di tengah salah satu periode paling berbahaya yang dihadapi negara itu dalam beberapa dekade terakhir.
Di masa-masa krusial ini, Larijani dipandang sebagai sosok yang menggantikan sementara kekosongan pemimpin tertinggi Iran.
Terlepas dari mekanisme formal yang ada, berbagai laporan mengisyaratkan bahwa Larijani mungkin memegang kendali kekuasaan dari balik layar.
Menurut laporan The New York Times, “di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, muncul spekulasi bahwa Ali Larijani dapat memainkan peran sentral dalam setiap perubahan rezim di Iran.”
Profil Ali Larijani
Ali Larijani lahir pada 3 Juni 1958, di Najaf, Irak, dari keluarga kaya dari Amol. Ia berasal dari dinasti yang begitu berpengaruh. Ayahnya, Mirza Hashem Amoli, adalah seorang ulama terkemuka. Dan seperti Larijani, saudara-saudaranya telah memegang beberapa posisi paling berpengaruh di Iran. Termasuk di lembaga peradilan dan Majelis Pakar, sebuah dewan ulama yang berwenang memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi.
Hubungan Larijani dengan elit revolusi Iran pasca-1979 juga bersifat pribadi. Pada usia 20 tahun, ia menikahi Farideh Motahari, putri Murtadha Muthahhari, filsuf dan orang kepercayaan dekat pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini.
Meskipun keluarganya memiliki akar agama konservatif, anak-anaknya memiliki jalur karier yang beragam. Putrinya, Fatemeh, lulusan kedokteran dari Universitas Teheran, menyelesaikan spesialisasi di Cleveland State University di Ohio, AS.
Matematikawan sekaligus Filsuf
Tidak seperti banyak rekan sejawatnya yang hanya berasal dari pendidikan keagamaan, Larijani memiliki latar belakang akademis sekuler. Pada tahun 1979, ia meraih gelar sarjana Matematika dan Ilmu Komputer dari Universitas Teknologi Sharif. Kemudian ia menyelesaikan gelar master dan doktor dalam filsafat Barat dari Universitas Teheran, dengan menulis tesisnya tentang Kant.
Namun, posisi politiknyalah yang menjadi inti kariernya. Setelah revolusi 1979, ia bergabung dengan IRGC pada awal tahun 1980-an, sebelum beralih ke pemerintahan. Ia menjabat sebagai menteri kebudayaan di bawah Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani antara tahun 1994 dan 1997 dan kepala lembaga penyiaran negara (IRIB) dari tahun 1994 hingga 2004. Selama masa jabatannya di IRIB, ia menghadapi kritik dari kaum reformis yang menuduh kebijakan-kebijakannya yang ketat mendorong pemuda Iran ke media asing.
Antara tahun 2008 dan 2020, ia menjabat sebagai Ketua Parlemen (Majlis) selama tiga periode berturut-turut. Memainkan peran utama dalam membentuk kebijakan dalam negeri dan luar negeri.
Larijani mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2005 sebagai kandidat dari kelompok konservatif, tetapi tidak lolos ke putaran kedua. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kepala negosiator nuklir negara tersebut.
Ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tahun 2007, setelah menjauh dari kebijakan nuklir Presiden Mahmoud Ahmadinejad saat itu.
Larijani memasuki parlemen pada tahun 2008. Ia memenangkan kursi untuk mewakili pusat keagamaan Qom dan menjadi ketua parlemen. Hal ini memungkinkan Larijani untuk meningkatkan pengaruhnya. Ia mempertahankan hubungannya dengan isu nuklir, mengamankan persetujuan parlemen untuk kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Setelah meninggalkan posisinya sebagai ketua parlemen dan anggota parlemen pada tahun 2020, Larijani mencoba mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya dalam pemilihan 2021. Namun kali ini, ia didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga Konstitusi, yang bertugas menyeleksi kandidat. Ia kembali didiskualifikasi ketika mencoba mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024.
Dewan Penjaga Konstitusi tidak memberikan alasan atas diskualifikasi tersebut. Tetapi para analis memandang langkah pada tahun 2021 sebagai cara bagi pihak penguasa untuk membuka jalan bagi tokoh garis keras Ebrahim Raisi, yang memenangkan pemilihan. Larijani mengkritik diskualifikasi tahun 2024 sebagai “tidak transparan”.
Namun ia kembali menduduki posisi berpengaruh pada Agustus 2025, ketika ia diangkat kembali sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi oleh Presiden Masoud Pezeshkian.
Sejak menjabat, pendiriannya semakin mengeras. Pada Oktober 2025, muncul laporan bahwa Larijani telah membatalkan perjanjian kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan menyatakan bahwa laporan badan tersebut “tidak lagi efektif”.
Diplomasi di Tengah Perang
Terlepas dari sikap kerasnya itu, Larijani sering dianggap pragmatis dan bersedia berkompromi, sebagian karena perannya di masa lalu dalam mendukung kesepakatan nuklir 2015. Hanya beberapa minggu sebelum eskalasi saat ini, Larijani dilaporkan terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan AS.
Pada bulan Februari, selama pembicaraan yang dimediasi oleh Oman, ia menyatakan bahwa Teheran belum menerima proposal spesifik dari Washington. Ia juga menuduh Israel mencoba menyabotase jalur diplomatik untuk “memicu perang”.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera sebelum serangan AS dan Israel terhadap Iran, Larijani menggambarkan posisi negaranya dalam pembicaraan sebagai “positif”. Ia mencatat bahwa AS telah menyadari bahwa opsi militer tidak layak. “Menggunakan negosiasi adalah jalan yang rasional,” katanya saat itu.
Namun, serangan udara, yang dimulai pada 28 Februari, telah menghancurkan jendela diplomatik. Dalam pidato terbarunya, Larijani meyakinkan bangsa bahwa rencana telah disusun untuk mengatur suksesi kepemimpinan sesuai dengan Konstitusi. Ia memperingatkan AS bahwa adalah suatu khayalan untuk berpikir bahwa membunuh para pemimpin akan menggoyahkan Iran.
“Kami tidak bermaksud menyerang negara-negara di kawasan ini,” jelasnya, “tetapi kami menargetkan pangkalan-pangkalan yang digunakan oleh Amerika Serikat.”
Nada yang lebih pragmatis tampaknya telah menghilang. Larijani telah menolak laporan media yang menyatakan bahwa ia menginginkan pembicaraan baru dengan AS, dengan mengatakan pada hari Senin bahwa Iran “tidak akan bernegosiasi” dengan Washington.
Sebaliknya, dengan kepergian Khamenei dan kawasan yang berada di ambang kehancuran, Larijani telah menjanjikan tanggapan kepada AS dan Israel dengan “kekuatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya”.
(YY)
