Banyuwangi, 2 Mei 2026 | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Pendidikan, katanya, harus hadir dalam layanan yang mudah, murah, dan fleksibel, terutama bagi mereka yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi, domisili, budaya, keamanan, maupun kondisi fisik.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat menjadi Inspektur Upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Banyuwangi, Sabtu, 2 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Kemendikdasmen berkomitmen menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan penguatan ekosistem pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
“Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi ‘pendidikan bermutu untuk semua’ melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan empat pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurut Abdul Mu’ti, akses terhadap pendidikan harus dibuka seluas-luasnya. Negara perlu memastikan anak-anak yang menghadapi berbagai kendala tetap memperoleh kesempatan belajar.
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan kesempatan pendidikan yang luas, dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, bagi mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, atau hambatan lainnya, pemerintah membuka kesempatan melalui berbagai jalur layanan pendidikan.
“Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain, dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya,” ujarnya.
Abdul Mu’ti juga menegaskan pentingnya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, pendidikan inklusif harus terus diperkuat agar seluruh anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan secara adil.
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, perluasan akses pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat, dunia usaha, media, dan berbagai lembaga mitra yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan nasional.
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Di akhir pidatonya, Abdul Mu’ti mengajak seluruh insan pendidikan memperkuat kerja sama untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat.
