Muhammadiyah lahir bukan semata dari rahim keulamaan, melainkan juga dari rahim kemandirian ekonomi. KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri adalah seorang pedagang batik yang menggenggam Al-Quran di satu tangan dan buku perhitungan dagang di tangan lainnya. Sejak 18 November 1912, persyarikatan ini telah menumbuhkan spirit ekonomi sebagai tulang punggung dakwah. Lebih dari satu abad kemudian. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama adalah “sudahkah Muhammadiyah mengoptimalkan potensi ekonomi kelas menengah yang menjadi tulang punggungnya?
Secara kuantitatif, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi raksasa. Dengan basis warga dan simpatisan yang berkisar antara 50 hingga 60 juta jiwa. Persyarikatan ini memiliki jaringan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Data Sekretariat PP Muhammadiyah dalam Milad 111 tahun 2023. Mencatat keberadaan 35 Pimpinan Wilayah, 475 Pimpinan Daerah, 3.947 Pimpinan Cabang, dan 14.670 Pimpinan Ranting. Ini adalah arsitektur kelembagaan yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil manapun di Indonesia, bahkan di dunia Islam.
Di balik jaringan organisasi itu, berdiri pula Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tak kalah mengesankan. Tercatat 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah, 5.345 sekolah dan madrasah, 122 rumah sakit, 231 klinik, serta aset wakaf seluas lebih dari 214 juta meter persegi di 20.465 lokasi.
Nilai total aset persyarikatan diperkirakan mencapai Rp 400 triliun, menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dengan kekayaan kelembagaan terbesar di Indonesia. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah modal raksasa yang belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan ekonomi umat.
Sejak masa awal berdirinya, Muhammadiyah memang bertumpu pada kelas menengah perkotaan yang terdidik, rasional, dan berwirausaha. Kaum saudagar Minangkabau, pengusaha batik Jawa, dan pedagang Muslim dari berbagai daerah adalah penopang utama dakwah KH. Ahmad Dahlan.
Mereka bukan hanya donatur, melainkan juga agen perubahan yang menggerakkan semangat kemajuan. Dalam abad kedua ini, kelas menengah Muhammadiyah telah berevolusi menjadi kaum profesional, akademisi, dokter, insinyur, dan wirausahawan yang tersebar di berbagai sektor strategis perekonomian nasional.
Potensi ini sungguh nyata dan terukur. Sektor UMKM Indonesia, yang mencakup 64,2 juta unit usaha dan menyumbang 61,07 persen terhadap PDB nasional. Senilai Rp 8.573 triliun adalah ladang yang subur bagi warga Muhammadiyah. Jika setiap ranting Muhammadiyah yang berjumlah hampir 15.000 unit mampu menggerakkan satu simpul ekonomi komunitas saja. Maka dampaknya akan bersifat transformatif bagi perekonomian umat. Muhammadiyah tidak kekurangan modal manusia, namun hanya perlu mengonsolidasikan semangat dan jaringan yang sudah ada.
Di sektor keuangan syariah, Muhammadiyah telah membangun fondasi yang patut diapresiasi. Setidaknya 26 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 275 Baitul Maal wat Tamwil (BMT), 81 koperasi syariah, dan 300 Baitut Tamkin Muhammadiyah (BTM) telah beroperasi. Infrastruktur keuangan ini adalah urat nadi yang mampu menyalurkan darah segar ekonomi syariah kepada jutaan warga persyarikatan di akar rumput. Namun, skala dan jangkauannya masih perlu diperluas secara signifikan agar dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam ekosistem keuangan nasional.
Namun, Muhammadiyah harus jujur menghadapi paradoks yang ada. Secara individual, warga Muhammadiyah kerap menorehkan prestasi ekonomi yang membanggakan, dimana mereka adalah pengusaha, manajer, dan profesional yang kompeten. Tetapi ketika potensi itu harus dikelola secara kolektif dalam kerangka persyarikatan, sering kali terjadi stagnasi.
Lemahnya sinergi antar-AUM, manajemen yang belum sepenuhnya profesional, dan ego sektoral menjadi hambatan nyata. Inilah yang dinamakan sebagai paradoks raksasa yang belum terbangun sepenuhnya. Besar secara aset, namun belum optimal dalam pergerakan ekonomi kolektif.
Ekonomi digital membuka babak baru yang tidak boleh dilewatkan. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital (Gross Merchandise Value/GMV) tahun 2025. Indonesia memiliki 210 juta pengguna internet dan nilai ekonomi digital yang diperkirakan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025.
Warga Muhammadiyah yang terdidik dan melek teknologi adalah sumber daya manusia yang siap mengisi ruang-ruang ekonomi digital ini. Platform e-commerce syariah, fintech Islami, dan ekosistem digital berbasis komunitas adalah arena di mana kelas menengah Muhammadiyah dapat memimpin. Bukan sekadar mengikuti arus. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah harus menjadi motor penggerak transformasi digital ini.
Gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) sebagai holding company yang mengintegrasikan potensi AUM perlu mendapat perhatian serius. Model ini akan memungkinkan Muhammadiyah berbicara dengan satu suara ekonomi yang kuat, menciptakan efisiensi skala. Serta meningkatkan daya tawar kolektif persyarikatan di panggung bisnis nasional. Aset tanah seluas lebih dari 214 juta meter persegi yang tersebar di berbagai lokasi strategis seharusnya dapat dikonversi menjadi kawasan ekonomi terpadu. Bukan hanya lahan tidur yang menunggu.
Konsep ekonomi jamaah yang berbasis pada jaringan warga dan simpatisan adalah kunci. Lebih dari 50 juta warga Muhammadiyah adalah pasar potensial sekaligus produsen yang dapat saling menopang. Gerakan beli produk sesama warga, jika diorganisasi dengan sistematis, dapat menciptakan rantai nilai ekonomi yang solid dari hulu ke hilir.
Ini bukan sekadar slogan solidaritas, melainkan strategi ekonomi yang dapat diukur hasilnya. Keputusan Muktamar Makassar 2015 yang menetapkan kebangkitan ekonomi sebagai pilar ketiga Muhammadiyah adalah mandat yang belum sepenuhnya ditunaikan.
Pada akhirnya, tugas pimpinan dan segenap warga Muhammadiyah hari ini bukan sekadar melestarikan warisan KH. Ahmad Dahlan, tetapi mentransformasikannya untuk menjawab tantangan zaman. Sang Pencerah telah mencontohkan bahwa dakwah dan ekonomi bukan dua urusan yang terpisah, melainkan dua sisi dari koin yang sama.
Muhammadiyah di abad keduanya harus hadir bukan hanya sebagai penjaga nilai, tetapi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, inovatif, dan bermartabat. Potensi kelas menengah Muhammadiyah adalah anugerah sejarah yang menunggu untuk dioptimalkan. Jika mampu membangunkan raksasa yang sedang tidur ini dengan semangat tajdid dan profesionalisme. Maka kontribusi Muhammadiyah bagi kemakmuran umat dan bangsa akan melampaui apa yang selama ini telah tercapai.
(Nashuha)
