IBTimes.ID – Dalam Kajian Ramadhan 1447 H bertema “Ekoteologi dan Tugas Kekhalifahan” yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jember, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses berkesinambungan untuk membentuk manusia menjadi hamba Allah sekaligus khalifah Allah di muka bumi. Menurutnya, tema kekhalifahan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan pendidikan karena keduanya bertemu pada soal pembentukan manusia, pengembangan ilmu, dan tanggung jawab memakmurkan bumi.
Dalam pemaparannya, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Al-Qur’an menempatkan manusia dalam dua tugas yang saling berkaitan. Tugas pertama adalah sebagai ‘abdullah atau hamba Allah, dengan landasan ayat, “Wa maa khalaqtul jinna wal insa illa liya’buduun” (Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku). Tugas kedua adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ia juga menyebut bahwa kata yang berkaitan dengan khalifah beserta derivasinya dalam Al-Qur’an muncul dalam bentuk khalifah(2 kali), khalaif (4 kali), dan khulafa (3 kali).
Abdul Mu’ti menekankan bahwa manusia sebagai hamba berarti makhluk yang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ia merujuk pada firman Allah dalam Al-Bayyinah ayat 5, “Wa maa umiruu illa liya’budullaha mukhlishiina lahud diin”, yang ia terjemahkan sebagai perintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. “Manusia adalah servant, pelayan, mengikuti apa pun yang diperintahkan oleh Allah,” ujarnya.
Pada saat yang sama, ia menggarisbawahi bahwa makna khalifah memiliki sejumlah penafsiran. Ada yang memaknainya sebagai pemimpin, wakil, agent, atau representasi. Dalam konteks apa pun, kata Abdul Mu’ti, makna itu menunjuk pada otoritas dan peran yang kuat. Ketika manusia menjadi khalifah fil ardh, manusia menjalankan tugas yang melekat pada dirinya sebagai hamba Allah, yaitu menghadirkan kemakmuran dan menjaga kehidupan di bumi. “Kalau khalifah dimaknai sebagai pemimpin, maka manusia ditugaskan memimpin masyarakat di mana ia berada, sekaligus melanjutkan misi kenabian,” jelasnya.
Ia kemudian mengulas dimensi politik dari istilah khalifah. Menurutnya, ketika khalifah diartikan sebagai amir atau pemimpin negara, dalam sejarah Islam para sultan dan penguasa pada masa-masa awal kerap merepresentasikan diri sebagai wakil Allah, termasuk penggunaan istilah khalifah pada dinasti-dinasti awal Islam, meskipun terdapat beragam pandangan dalam soal ini. Ia menambahkan bahwa dalam teori klasik, figur pemimpin merangkap fungsi keagamaan dan pemerintahan. “Dulu fungsi khalifah itu dua-duanya, urusan agama sekaligus urusan pemerintahan,” terangnya.
Sebagai contoh, Abdul Mu’ti menyebut praktik pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar, otoritas pemerintahan dan agama tampak dalam penanganan persoalan zakat, termasuk perang terhadap kelompok yang menolak membayar zakat. Sementara pada masa Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, terdapat sejumlah kebijakan kenegaraan yang juga beririsan dengan otoritas keagamaan, misalnya pengelolaan ghanimah serta ijtihad terkait pelaksanaan tarawih secara berjamaah. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa figur khalifah pada masa awal tidak hanya mengurus pemerintahan, tetapi juga mengambil peran penting dalam urusan agama.
Namun, Abdul Mu’ti juga memberi catatan kritis bahwa setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan politik dalam banyak hal berubah menjadi model kerajaan yang bersifat turun-temurun. Menurutnya, situasi itu memunculkan pemisahan otoritas secara lebih nyata, termasuk lahirnya lembaga-lembaga keagamaan dan para mufti untuk menangani persoalan agama. Dengan cara itu, ia mengajak peserta kajian untuk melihat bahwa konsep kekhalifahan memiliki dimensi teologis, historis, dan kelembagaan yang terus berubah dalam praktik peradaban Islam.
Masuk ke hubungan antara pendidikan dan kekhalifahan, Abdul Mu’ti mengutip sejumlah rujukan yang menempatkan manusia sebagai hamba sekaligus khalifah. Ia menyinggung literatur yang terbit pada masa kepemimpinan Amien Rais di Majelis Tarjih Muhammadiayh, karya Musa Asy’arie tentang manusia dan kebudayaan, serta Qur’anic Outlook karya Abdurrahman Saleh Abdullah. Dari sana, ia menguraikan bahwa manusia dapat dipahami sebagai al-basyar (makhluk fisik) dan al-insan (makhluk ruhaniah). Pada dimensi al-insan, manusia memiliki potensi-potensi insaniyah yang menjadi dasar tanggung jawab kekhalifahan.
Ia kemudian menguraikan tiga potensi insaniyah yang disebutnya sebagai fitrah manusia, yakni fitrah akal, fitrah qalb, dan fitrah al-din. Abdul Mu’ti juga menyinggung pandangan Nurcholish Madjid tentang fitrah sebagai natural disposition. Dalam penjelasannya, ia merujuk pemikiran Musa Asy’arie bahwa akal berkaitan dengan fikr, yang mencakup proses tafaqquh dan tadabbur. Ia menekankan bahwa berpikir bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan kemampuan tingkat tinggi, termasuk tadzakur yang ia kaitkan dengan reflective thinking dan higher order thinking skills. Karena itu, ia mengingatkan bahwa akal harus digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk ngakal-ngakalin keburukan.
Selain akal, Abdul Mu’ti menjelaskan dimensi qalb dengan empat istilah yang ia sebut dalam pemaparan, yaitu qalbun (yang berbolak-balik), fu’ad (ingatan atau kesan yang telah terpatri), shadr (bukan sekadar dada fisik, melainkan sisi batiniah), dan lubb dengan bentuk jamak albab sebagai esensi terdalam dari sesuatu. Penjelasan ini diletakkan untuk menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk batiniah yang memiliki struktur kesadaran dan kedalaman moral.
Dalam bagian lain, ia juga menyoroti konsep nafs yang menurutnya disebut lebih dari 250 kali dalam Al-Qur’an. Abdul Mu’ti menjelaskan sedikitnya empat makna nafs, yaitu nafs sebagai kehidupan, nafs sebagai dorongan untuk bertindak (baik maupun buruk), nafs sebagai individu yang unik dan berbeda satu sama lain, serta nafs sebagai jiwa. Dari sini, ia menghubungkannya dengan psikologi, yang dalam bahasa Arab disebut ‘ilm al-nafs, yakni ilmu tentang dorongan-dorongan dalam diri manusia. “Karena manusia punya nafsu, maka manusia memiliki kemampuan untuk memimpin,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya pengelolaan dorongan diri dalam tugas kekhalifahan.
Menurut Abdul Mu’ti, syarat utama menjadi khalifah adalah ilmu. Ilmu diperoleh ketika akal dimaksimalkan, lalu diolah menjadi berbagai bentuk pengetahuan yang berguna untuk memimpin kehidupan dunia dan menyejahterakan umat manusia. Ia mencontohkan perkembangan sains dan teknologi seperti rekayasa genetika dan cloning sebagai hasil kemampuan berpikir manusia. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa inovasi tersebut tetap memiliki batas-batas etis karena manusia tetap berstatus sebagai hamba Allah. “Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, karena manusia juga adalah abdullah,” tegasnya.
Menutup kajiannya, Abdul Mu’ti menekankan kembali fungsi pendidikan yang ia bagi ke dalam dua dimensi besar, yaitu fungsi konservatif dan fungsi progresif. Fungsi konservatif, menurutnya, adalah pelestarian nilai-nilai fundamental yang diwariskan kepada generasi muda, termasuk tauhid dan akhlak mulia. Sementara fungsi progresif adalah pembekalan masa depan atau future orientation, yaitu membentuk kapasitas manusia agar mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam konteks itu, ia mengaitkan pengangkatan Nabi Adam dengan keutamaan ilmu. Menurutnya, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada orang berilmu, bahkan banyak hadis yang mengagungkan kemuliaan ilmu dan ulama, termasuk hadis “Fadlul ‘alim ‘ala ‘abid ka fadhlil qamar ‘ala sairil kawakib”. Dari titik inilah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa ilmu menjadi bekal manusia untuk menjalankan amanah kekhalifahan secara benar, memimpin tanpa merusak bumi, dan mengelola dorongan nafs agar tidak menjerumuskan manusia pada kerusakan. “Di sinilah letak tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di muka bumi,” tutupnya.
(FI)
