IBTimes.ID – Pemerintah resmi memulai pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 900.000 mulai hari ini, Senin (20/10/2025) pukul 11:21 WIB. Program ini hadir sebagai tambahan dari BLT Reguler dan Kartu Sembako, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di tengah dinamika ekonomi nasional.
Dikutip dari Kumparan.com pada (20/10/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember) dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
“Penyaluran akan segera dilaksanakan melalui Himbara untuk 18,3 juta penerima mulai minggu depan, sementara 17,2 juta lainnya akan didistribusikan via PT Pos mulai hari ini,” ujarnya Airlangga
Program ini menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setara dengan sekitar 140 juta jiwa, mencakup ayah, ibu, dan dua anak dari Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sensus ekonomi nasional.
BLT Kesejahteraan Rakyat ini terpisah dari bantuan reguler yang dikelola Kementerian Sosial untuk 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako. Airlangga menjelaskan bahwa anggaran Rp 30 triliun untuk program ini berasal dari APBN, dihasilkan melalui efisiensi dan realokasi, termasuk Rp 16,2 triliun dari kuartal keempat.
“Presiden Prabowo telah memutuskan untuk menggandakan jumlah penerima menjadi 35.046.783 KPM pada Oktober-Desember 2025, memperluas manfaat (BLT) hingga lebih dari 140 juta orang,” tambah Airlangga.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah memperluas jangkauan bantuan sosial di tengah tantangan ekonomi. Penyaluran yang dimulai hari ini diharapkan segera dirasakan masyarakat, terutama di wilayah terpencil, dengan pengawasan ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Airlangga juga menegaskan bahwa proses verifikasi data KPM telah diperketat untuk menghindari kebocoran, sementara masyarakat dapat melapor melalui call center 1500112 jika mengalami kendala. Pemerintah berencana mengevaluasi dampak program ini pada akhir Desember 2025 untuk memastikan efektivitasnya, dengan potensi perpanjangan pada 2026 jika diperlukan.