Kehebohan Muktamar Pemuda Muhammadiyah tahun ini tidak hanya dirasakan pada level organisasi tersebut, tetapi sampai pada PP Muhammadiyah, bahkan Nasional. Pelbagai irisan faktor kepentingan bertemu, sampai pada titik akhir ‘dimenangkan’ oleh kelompok ideologis-kultural Muhammadiyah. Namun, kemenangan wajib dimaknai sebagai: kemenangan tanpa ada yang terkalahkan.
Jika di Nahdlatul Ulama (NU), friksi yang terjadi sudah muncul secara terang-terangan, dengan adanya faksi NU hasil Muktamar dan NU Garis Lurus, maka Muhammadiyah berupaya kuat untuk menekan friksi tersebut. Dalam beberapa hal, Muhammadiyah terbantu dengan watak para pimpinan yang diwarisi dari KH Ahmad Dahlan, tentang ‘lebih senang bekerja’, daripada berwacana terlalu banyak. Maka, ‘kesibukan’ mengurusi rumah tangga Muhammadiyah yang begitu banyak menjadi berkah tersendiri, bagi kesatuan organisasi ini.
Sejak terpilihnya Dr. Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP. Muhammadiyah, saya mencermati banyak kader ideologis Muhammadiyah yang merapat menjadi bagian dari PP Muhammadiyah. Mereka umumnya para aktivis Muhammadiyah yang selama ini mengkritisi Muhammadiyah, mampu dirangkul agar ‘jangan kebanyakan kritik’, tapi justru diberi kepercayaan untuk terjun memperbaiki apa yang mereka kritisi. Nama-nama seperti Hilman Latief, Andar Nubowo, Ahmad Najib Burhani, serta anak muda progresif-idelogis lainnya, termasuk Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah terpilih saat ini Sunanto, merapat menjadi bagian PP Muhammadiyah saat ini.
Di sisi lain, gerakan Pemuda Muhammadiyah (PM) yang digawangi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak (DAS) cukup menyentak perhatian publik. Kepiawaian mengawal isu-isu kolektif, seperti gerakan anti korupsi, sejak awal kepemimpinannya, berhasil menggaungkan gerakan Pemuda Muhammadiyah di ranah nasional. Puncak “panggung” terbesar mengawal kasus Basuki Tjahaja Purnama (BTP) Ahok. Sampai pada titik ini, hanya sedikit friksi yang muncul di tubuh Muhammadiyah, lebih banyak karena alasan politis Pilkada DKI, dan itu adalah hal wajar.
Sikap Oposisi?
Seiring berjalannya waktu, gerakan PM jadi terbawa arus politik nasional bersebrangan dengan pemerintah, atau biasa disebut oposisi. Selain itu, dalam beberapa wacana, isu yang digaungkan PM senada merapat dan larut kepada gerakan populisme Islam, termasuk pada isu-isu yang beririsan dengan garis ideologi Muhammadiyah. Di sinilah terjadi friksi pada kader ideologis-kultural Muhammadiyah. Mereka cukup resah, meski tidak ingin mengungkapkan secara terbuka, karena faktor nama besar Muhammadiyah.
Beberapa contoh misalkan, pada upaya pembaiatan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq sebagai Imam Besar Umat Islam, PM larut pada isu ini atau bisa dikatakan, tidak sensitif pada wacana seperti ini. Sekali lagi, Muhammadiyah tidak punya masalah dengan FPI dan Habib Rizieq, tapi untuk rumah tangga organisasi, Muhammadiyah punya managemen sendiri, bahkan lebih besar dan lebih mapan. Seperti pernah disinggung oleh Prof. Din Syamsuddin, jika harus ada istilah Imam Besar, maka Imam Besar warga Muhammadiyah itu hanya satu: Ketua Umum PP Muhammadiyah, KH Dr. Haedar Nashir. Tentu anggota ideologis-kultural Muhammadiyah sangat-sangat terusik dengan isu ini.
Sebelumnya, sebelum pembaca bertanya dan berkesimpulan? Apakah akibat bersikap oposisi pada pemerintah saat ini, secara otomatis dicap menjadi tidak ideologis? Apakah harus mendukung Pemerintah baru disebut Muhammadiyah ideologis? Saya tahu argumen seperti ini akan muncul dan tidak ingin sama sekali wacana ini justru dibawa ke ranah itu, maka perkenankan saya menjawab hal ini.
Jika karena sikap oposisi, tentu tidak! Sekali lagi, tidak! Dan kapasitas penulis pun bukan untuk mengkritisi sikap oposisi Pemuda Muhammadiyah, sehingga harus mendukung pemerintah. Sama sekali tidak! Tidak ada kepentingan remeh-temeh seperti itu. Karena, kita bisa contohkan, bagaimana sikap oposisi Muhamadiyah, namun tetap tidak “mengkhawatirkan” para kader ideologis, adalah sikap PP Muhammadiyah, pada masa Din Syamsuddin.
Proporsional: Netralitas Muhammadiyah
Pada masa itu, Muhammadiyah sangat kencang kritik kepada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan beberapa kali Muhammadiyah berani ‘melawan’ negara, terutama saat mengajukan juducial review beberapa undang-undang. Bahkan Pak Din pada Muktamar di Makassar dijuliki sebagai ‘Bapak Judicial Review’, karena banyak kebijakan pemerintah yang dibatalkan oleh Muhammadiyah. Juga saat Muhammadiyah dengan keyakinannya menyelenggarakan lebaran yang berbeda dengan pemerintah.
Pak Din bisa dikatakan—dengan segala kritikannya—benar-benar membuat kuping pemerintah panas. Tapi bedanya, saat itu tidak secara otomatis, kritik Muhammadiyah identik dengan kubu oposisi politik saat itu: PDIP dan Gerindra. Pak Din mampu memosisikan kritik Muhammadiyah sebagai high politics, bukan menjadi bagian kubu oposisi politis, bergabung dengan PDIP dan Gerindra.
Maka, para kader ideologis Muhammadiyah, tidak perlu bereaksi politis tentang hal tersebut, karena melihat Pak Din masih sangat menghormati landasan ideologis Muhammadiyah: tidak memosisikan diri sebagai corong partai oposisi. Hal ini yang berbeda dari pimpinan Pemuda Muhammadiyah belakangan ini. Gerakan oposisi mereka terlalu intim dengan politik praktis, sehingga sikap Pemuda Muhammadiyah terkadang bersahutan dengan sikap dan kebijakan partai oposisi.
Partai oposisi dengan Pemuda Muhammadiyah saling kompak dalam pelbagai isu oposisi. Pada akhirnya, kesediaan Dahnil Anzar Simanjutak menjadi Jubir Prabowo-Sandi menjadi puncaknya.
Pada dasarnya ini menjadi pilihan yang wajar dan merupakan hak konstitutif seorang warga negara. Namun, jika dipandang dari kepatutan, mohon maaf jika hal ini membuat para kader ideologis-kultural harus bersikap. Karena sikap netral Muhammadiyah dalam politik praktis bukan sebuah kertas kosong. Hal ini berangkat dari pengalaman mendalam Muhammadiyah sebagai organisasi dalam dinamika perkembangan bangsa.
Menjaga Ideologi
Sebelumnya, mengapa saya sebutkan kemenangan kader ideologis? Terminologi kader ideologis sederhananya adalah mereka yang dididik serta mempelajari landasan ideologi untuk menjaga Muhammadiyah agar setia kepada garis ideologinya. Adapun landasan ideologis Muhammadiyah diturunkan pada beberapa dokumen organisasi, yakni Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Kepribadian Muhammadiyah, serta Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), ditambah lagi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), serta Khittah Perjuangan Muhammadiyah.
Maka sebenarnya adalah hal keliru menyederhanakan persepsi: ideologi Muhammadiyah adalah Islam, maka bisa bergabung; atau ‘terlena’ dengan arus keIslaman lain—terutama gerakan Islam politis—menjadi diperbolehkan. Kami sepakat dengan artikel Azaki Khoirudin tentang Haedar Nashir sebagai “Bapak Ideologis Muhammadiyah”. Jika pernah mendengar isu satu partai yang banyak ‘mencaplok’ amal usaha Muhammadiyah, maka Pak Haedar lah yang paling keras melawan, sehingga pada akhirnya mereka tersingkirikan, sehingga banyak AUM terselamatkan. Juga sudah banyak tentu, buku-buku beliau yang menulis terkait ideologi ini.
Adapun, dari 6 Khittah Muhammadiyah yang telah ada, 4 Khittah terakhir memuat tentang sikap politik Muhammadiyah. Sejak Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), juga Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) serta menyikapi kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammadiyah telah mengalami pelbagai dimanika godaan untuk berpolitik praktis. Dari peran yang mayor sampai minor dalam politik praktis, semuanya pernah dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka, Khittah yang menjadi landasan idelogis Muhammadiyah bukan cerminan kebijakan emosional sesaat.
Gerakan pimpinan Pemuda Muhammadiyah yang terlalu intim dengan politik praktis oposisi tentu membuat kader-kader ideologis perlu bersikap—agar PM sebagai salah saru Ortom Muhammadiyah dikembalikan kepada khittahnya. Dalam beberapa ceramah serta sikap-nya, pimpinan PM luput dari sejarah ideologis ini. Rentetan isu bersahutan dengan partai politik, serta pada akhirnya bersedia menjadi jubir sebelum benar-benar melepaskan jabatan dari organisasi Pemuda Muhammadiyah, tentu sangat menjadi indikasi nyata.
Kembali ke Khittah
Maka tidak heran jika, statement pertama kali Sunanto saat terpilih menjadi PM adalah tentang pengembalian PM kepada khittahnya. Sekali lagi, dalam kemenangan kader ideologis ini tidak ada yang terkalahkan. Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak bisa diisi kader tertentu saja. Bisa jadi, pada dasarnya PM yang lama tahu tentang hal idelogis ini, namun mungkin karena kuatnya godaan berpolitik praktis, maka perlu diingatkan kembali: Muhammadiyah selalu lebih besar dari kader-kadernya. Sesukses apapun DAS selalu tampil di televisi dan mengawal isu populer, Muhammadiyah selalu lebih besar darinya.
Meski, sikap memihak DAS mendapatkan dukungan dari tokoh Muhammadiyah Pak Amien Rais, tetap saja kader ideologis Muhammadiyah tidak akan membiarkan Muhammadiyah ditarik-tarik pada kepentingan politis. Bahkan pidato Pak Amien tentang ‘jeweran’ terhadap Pak Haedar pada waktu lalu, justru akan semakin mendapatkan sikap kontra-produktif. Karena ‘memaksa’ Muhammadiyah melanggar Khittahnya sendiri.
Maka jangan heran, jika pada Muktamar kemarin Sunanto (Cak Nanto) mendapatkan suara mutlak dengan dukungan, dari pelbagai lapisan kader ideologis yang bergerak untuk menggalang dukungan, dan kami pun menyaksikan hal itu. Adapun, jika sikap Sunanto akan kembali intim dengan politik praktis: baik mendukung maupun bersebrangan, maka kader idelogis sebagai silent majority di Muhammadiyah akan kembali bergerak. Selalu begitu.
*) Penulis adalah Mantan Ketua Umum IMM Komisariat Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, Mantan Ketua Umum PC IMM Kabupaten Sukoharjo