IBTimes.ID – Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap Indonesia untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026. Dukungan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers yang digelar di Beijing pada Kamis (25/12/2025).
Dilansir dari Kompas.com, Lin Jian menegaskan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Indonesia apabila dipercaya memegang posisi strategis tersebut.
“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” ujar Lin.
Indonesia sebelumnya telah dipilih oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dicalonkan sebagai ketua atau presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2026. Penetapan resmi atas nominasi tersebut dijadwalkan akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Momentum ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Apabila Indonesia resmi ditetapkan, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Posisi tersebut akan dipegang oleh Sidharto Suryodipuro. Lin Jian juga menegaskan komitmen China dalam mendukung kerja sama multilateral di bidang hak asasi manusia.
“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin jalannya sidang Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, transparan, dan berimbang. Indonesia juga berkomitmen memimpin seluruh proses internal Dewan HAM PBB dengan prinsip yang sama.
Indonesia berencana memanfaatkan keketuaan tersebut untuk memperkuat tata kelola HAM internasional yang konstruktif, kredibel, serta berorientasi pada dialog, kerja sama, dan saling menghormati antarnegara, termasuk China.
Melalui pendekatan multilateral, Indonesia ingin mendorong kepercayaan, partisipasi, dan perlindungan HAM yang lebih efektif di tingkat global. Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan pada tahun 2026 giliran kawasan Asia Pasifik untuk memimpin.
Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 sampai 2026 bersama sejumlah negara Asia Pasifik lainnya. Sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi HAM internasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Komitmen ini diharapkan memperkuat stabilitas kawasan, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional secara berkelanjutan, dan kredibel semua pihak.
(NS)