IBTimes.ID – Sufmi Dasco Ahmad, yang menjabat Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah langsung berkomunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian untuk segera menonaktifkan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dari jabatannya.
Dilansir dari Kumparan.com (8/12/2025), langkah ini bukan sekadar wacana. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sudah dilakukan langsung dengan Mendagri.
“Kami tidak hanya ingin yang bersangkutan diperiksa. Kami mengusulkan pemberhentian sementara sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bupati agar penanganan bencana bisa berjalan lebih cepat dan maksimal,” tegas Dasco di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).
Kegeraman Gerindra bukan tanpa alasan. Selain fakta bahwa Mirwan meninggalkan daerahnya saat rakyat sedang berjuang melawan banjir dan longsor yang memakan korban jiwa serta merusak ribuan rumah, terbongkar pula bahwa kepergiannya ke Tanah Suci itu dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri pelanggaran berat yang tak bisa lagi ditutup-tutupi.
Sebagai bentuk sanksi internal, Gerindra sudah lebih dulu mencopot Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan beberapa hari lalu. Langkah itu menjadi sinyal kuat bahwa partai berlambang garuda ini tak lagi memberikan ruang toleransi.
Namun, pertanyaan besar yang kini menggantung: apakah Gerindra akan mendorong pemberhentian tetap Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan?
Dengan nada hati-hati namun tetap tegas, Dasco menjawab,
“Untuk pemberhentian tetap, kita tetap mengikuti mekanisme demokrasi yang berlaku. Keputusan ada di tangan DPRD Aceh Selatan. Kami serahkan sepenuhnya kepada mereka sesuai aturan yang ada,” Tegas Dasco.
Di balik pernyataan itu, publik menangkap pesan yang jelas: Gerindra tidak ingin terlihat sebagai partai yang “melindungi” kader bermasalah, apalagi di saat rakyat Aceh Selatan sedang menderita. Langkah pemberhentian sementara yang diusulkan ke Mendagri menjadi bukti bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto ini ingin menunjukkan sikap responsif dan bertanggung jawab atas perilaku kadernya di daerah.