IBTimes.ID – Menjelang perayaan natal dan tahun baru, Sumatra masih berduka. Bencana banjir yang menimpa tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara berangsur-angsur sudah surut, namun kehidupan masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Dalam suasana berduka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk melarang pesta kembang api dalam perayaan tahun baru 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka memberikan empati bagi korban banjir di Sumatra. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut telah diambil sebagai bagian dari pengaturan perayaan Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota.
“Saudara-saudara sekalian. Di dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, maka, terutama untuk tahun baru, saya sudah memutuskan untuk DKI Jakarta tidak ada kembang api. Baik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun oleh swasta,” ujar Pramono dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).
Pramono menegaskan, kebijakan larangan pesta kembang api tersebut akan diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) khusus. Dalam rapat persiapan perayaan Tahun Baru 2026 yang digelar pada hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta secara resmi melarang hotel, pusat perbelanjaan, serta seluruh kegiatan pergantian tahun yang memerlukan perizinan resmi untuk menyalakan kembang api di wilayah Jakarta.
“Dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Kami meminta untuk tidak ada kembang api,” ujar Pramono usai rapat sebagaimana dilansir Kompas.
Selain melarang pesta kembang api, Pemprov DKI Jakarta juga menyesuaikan jumlah titik perayaan malam Tahun Baru 2026. Dari sebelumnya 14 titik, jumlah lokasi perayaan dipangkas menjadi delapan titik. Sejumlah lokasi yang selama ini menjadi pusat perayaan pergantian tahun. Termasuk kawasan Monumen Nasional (Monas) diputuskan tidak lagi menjadi titik utama perayaan.
Pramono menyampaikan, pusat perayaan malam Tahun Baru 2026 akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, perayaan akan dihadiri langsung oleh Pramono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto.
“Kemudian untuk kawasan Kota Tua akan dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Barat. Sedangkan untuk Lapangan Banteng akan dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat,” tutur Pramono.
Meski demikian, Pramono menegaskan kebijakan larangan ini tidak berlaku bagi anak-anak yang bermain kembang api dalam skala kecil di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ia menambahkan bahwa kembang api berskala besar akan tetap diatur agar tidak dinyalakan.
Empati untuk Korban Banjir Sumatra
Ia menyebut, kebijakan pelarangan kembang api dan penyederhanaan perayaan malam Tahun Baru ini merupakan bentuk empati kepada korban banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Korban banjir di daerah tersebut masih berduka dan tengah menjalani pemulihan pascabencana tanah longsor serta banjir.
“Untuk acara pergantian tahun, saya sudah meminta untuk kita lebih banyak memberikan doa,” tutur Pramono.
Kendati demikian, Pramono menyadari Jakarta memiliki posisi strategis sebagai Ibu Kota negara dan pusat perekonomian nasional yang menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, ia menilai perayaan malam Tahun Baru di Jakarta tetap perlu digelar, meski tanpa kemeriahan berlebihan.
“Yang lain, sudah, di rumah masing-masing kita berdoa untuk pergantian tahun baru. Mudah-mudahan tahun depan kita semua diberikan berkah yang lebih baik,” jelas Pramono.
(FI)