Isu Perang Dunia III kembali mengemuka. Hal ini terjadi terutama menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa di Brussels, Swiss pada 22 Januari 2026. Satu hal yang membuat isu PD III kembali mengemuka adalah adanya wacana untuk mendiskusikan Anti-Coercion Instrument (ACI). ACI, yang disetujui penggunaannya oleh UE pada tahun 2023, dipandang oleh banyak ahli sebagai “opsi nuklir” yang idealnya dimaksudkan sebagai pencegah.
ACI memungkinkan 27 negara anggota Uni Eropa untuk membalas negara-negara ketiga yang memberikan tekanan ekonomi pada negara-negara anggotanya untuk memaksa perubahan kebijakan. ACI diusulkan pada tahun 2021 sebagai tanggapan pemerintahan Amerika Serikat dan Tiongkok yang menggunakan perdagangan sebagai alat politik.
Konstitusi UE memberi waktu kepada sebuah komisi di organisasi tersebut selama empat bulan untuk memeriksa kemungkinan implementasi ACI. Jika komisi tersebut menemukan bahwa tindakan negara asing merupakan pemaksaan yang bertentangan dengan kepentingan UE, mereka akan menyampaikan hal ini kepada anggota Uni Eropa. EU lalu memiliki waktu delapan hingga sepuluh minggu lagi untuk mengkonfirmasi temuan tersebut. Konfirmasi membutuhkan mayoritas anggota Uni Eropa yang memenuhi syarat.
Komisi biasanya akan bernegosiasi dengan negara asing tersebut untuk menghentikan pemaksaan. Jika upaya itu gagal, komisi tersebut dapat menerapkan langkah-langkah ACI, yang sekali lagi tunduk pada pemungutan suara oleh anggota Uni Eropa. Langkah-langkah ini seharusnya mulai berlaku dalam waktu tiga bulan. Seluruh proses dapat memakan waktu beberapa bulan hingga satu tahun untuk diselesaikan.
Prancis mengatakan pada hari Senin (19/1/2026) bahwa Uni Eropa harus siap menggunakan ACI yang menargetkan AS jika Presiden Donald Trump menindaklanjuti ancamannya untuk mengenakan tarif lebih banyak pada sekutu NATO-nya yang mendukung Denmark dalam kasus Greenland. Hal ini terjadi setelah Presiden Trump menyebut bahwa perselisihan atas pulau itu mengancam akan menyulut kembali perang dagang dengan Eropa.
Dilansir dari The Economic Times, Trump mengatakan “Tidak ada komentar,” ketika ditanya apakah akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland. Ia menambahkan bahwa AS akan “100%” menindaklanjuti rencana untuk mengenakan tarif pada negara-negara Eropa jika tidak ada kesepakatan atas Greenland. Trump telah mengintensifkan upayanya untuk merebut Greenland dari sesama anggota NATO, Denmark.
Perselisihan ini mengancam untuk menggoyahkan aliansi NATO yang telah menopang keamanan Barat selama beberapa dekade dan yang sudah berada di bawah tekanan akibat perang di Ukraina serta penolakan Trump untuk melindungi sekutu yang tidak cukup berinvestasi dalam pertahanan. Ancaman Trump telah mengguncang industri Eropa. Trump juga mengirimkan gelombang kejut ke pasar keuangan di tengah kekhawatiran akan kembalinya volatilitas perang dagang tahun 2025, yang baru mereda ketika pihak-pihak terkait mencapai kesepakatan tarif di pertengahan tahun.
Persiapan Dewan Perang Eropa
Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban menyebut bahwa para pemimpin Eropa tengah membnetuk “dewan perang” untuk menyiapkan kemenangan jika Perang Dunia III benar-benar meletus. Menurutnya, Eropa telah meninggalkan jalur diplomasi dan beralih ke persiapan konfrontasi militer skala besar.
Berbicara dalam sebuah unjuk rasa anti-perang pada Sabtu (17/1/2026), Viktor Orban mengatakan, Uni Eropa tidak lagi memprioritaskan diplomasi. Eropa justru bergerak menuju persiapan perang terbuka. Ia memperingatkan bahwa blok tersebut “bergerak mantap menuju konflik langsung.”
Klaim Orban muncul di tengah situasi geopolitik yang kian memanas. Di kawasan timur, perang di Ukraina terus berlarut tanpa tanda-tanda mereda. Sementara itu di barat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang aliansi NATO dengan dorongan agresif terbarunya untuk mencaplok Greenland. Dalam konteks “guncangan global” inilah Orban menilai elite Eropa telah membuat pilihan untuk bersiap menghadapi konfrontasi langsung dan berskala besar.
Perdana menteri berusia 62 tahun itu, yang kerap dipandang sebagai figur politik yang menyimpang dari arus utama Uni Eropa, menggambarkan suasana pertemuan para pemimpin Eropa di Brussel. Ia menyebut rapat 27 kepala negara bukan lagi perdebatan kebijakan, melainkan sesi perencanaan militer berisiko tinggi.
“Saya duduk di sana bersama mereka,” kata Orban kepada massa, “dan saya katakan dengan sangat tegas bahwa mereka akan pergi berperang.”
Menurut Orban, para pemimpin dari negara-negara besar Eropa, khususnya Perancis dan Jerman, tidak lagi membicarakan perdamaian. Sebaliknya, mereka disebut terobsesi dengan mekanisme untuk mengalahkan Rusia secara total.
Diskusi itu, klaimnya, mencakup upaya memaksa Moskwa membayar reparasi serta menarik kembali miliaran dana yang digelontorkan ke perang di Ukraina. “Bukan anak-anak yang duduk di sana,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa alokasi keuangan dan militer yang dibuat para pemimpin terpilih merupakan langkah awal dari konflik global yang lebih luas.
Bagi Hongaria, Orban menegaskan sikap isolasi yang menantang arus utama. Ia berjanji pemerintahannya akan “menutup pintu rapat-rapat” dengan segenap kekuatan, menolak mengirim tentara maupun uang ke garis depan. Alasannya bukan hanya bersifat pasifis, tetapi juga ekonomi. “Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya rencana besar,” katanya. Ia menyebut bahwa biaya finansial jika Hongaria “terseret” ke dalam konflik akan menghancurkan masa depan negara itu.
SBY Melihat Tanda-tanda Perang Dunia III
Di Indonesia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kecemasannya atas dinamika geopolitik global beberapa bulan terakhir. Ia khawatir Perang Dunia ke-3 akan terjadi. SBY menyampaikan pandangannya lewat akun X-nya, @SBYudhoyono, Senin (19/01). Ia mulanya menyinggung pengalamannya dalam mendalami geopolitik dunia puluhan dekade ini.
“Tiga tahun ini, saya mengikuti perkembangan dunia. Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini. Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,” kata SBY.
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III. Dia menyebut pola yang terjadi belakangan sama seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).
“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini,” jelasnya.
“Misalnya, munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas. Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi,” lanjut dia.
SBY pun berharap analisisnya salah sehingga Perang Dunia III tidak terjadi. Namun, ia menekankan berdoa dan berharap saja tidak cukup menghentikan kemungkinan tersebut.
“Banyak studi yang mengatakan bahwa jika terjadi perang dunia, perang total dan perang nuklir, maka kehancuran dunia tak bisa dihindari. Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 milyar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia. Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang. Andaikata 8,3 milyar manusia juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan, kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya,” ujarnya sebagaimana dilansir dari DW.