back to top
Selasa, November 17, 2026

Haedar Nashir: Oligarki Politik Bisa Merusak Persatuan Bangsa

Lihat Lainnya

IBTimes.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan bahaya oligarki politik dan ekonomi yang berpotensi merusak persatuan serta memperlemah kehidupan kebangsaan Indonesia. Menurutnya, pemusatan kekuasaan politik dan penguasaan kekayaan oleh segelintir kelompok dapat memicu kesenjangan hingga perpecahan di tengah masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Haedar dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam pidatonya, Haedar menjelaskan bahwa kekuatan persatuan bangsa setidaknya ditentukan oleh tiga dimensi penting, yakni sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ketiganya harus berjalan beriringan agar cita-cita kebangsaan tidak terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu.

Pada dimensi politik, Haedar menilai demokrasi Indonesia tidak boleh sekadar menjadi mekanisme perebutan kekuasaan. Demokrasi harus berpijak pada nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila, khususnya sila keempat.

“Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak, bahkan bisa terjadi pecah belah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ambisi sekelompok orang untuk menguasai panggung politik dapat merusak kehidupan demokrasi dan persatuan nasional.

“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” ujarnya.

Baca Juga:  Gibran Ditugaskan Prabowo untuk Sampaikan Pidato Indonesia di KTT G20 Afrika Selatan

Kesenjangan Ekonomi dan Ancaman Oligarki

Selain persoalan politik, Haedar menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan yang berpotensi melahirkan oligarki ekonomi. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai landasan pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan kelompok kaya.

“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dan inilah yang melahirkan oligarki ekonomi,” ujarnya.

Menurut Haedar, persoalan oligarki politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Ketimpangan yang terus dipelihara akan mengikis kebersamaan dan memperlemah persatuan bangsa.

Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Haedar menyinggung gagasan Prabowo mengenai istilah “vampir ekonomi” serta pentingnya memperkuat semangat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 sebagaimana pemikiran Mohammad Hatta.

Demokrasi yang sehat harus menghadirkan kebijaksanaan, pemerataan, dan keadilan. Dengan demikian, peringatan mengenai oligarki politik dan ekonomi menjadi pengingat bahwa persatuan Indonesia tidak cukup dibangun melalui slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tata kelola kekuasaan dan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

(NS)

Peristiwa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terbaru