Indonesia akhirnya masuk Board of Peace. Dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bagi sebagian orang, BoP ini berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB, bagi Trump, sudah tidak efektif. Sehingga perlu dibentuk badan yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.
BoP awalnya memang dimandatkan oleh PBB. Melalui resolusi 2803. Namun bukan Trump jika tidak banyak tingkah. Ia bentuk BoP versinya sendiri. Ia deklarasikan diri sebagai ketuanya. Ia mandatkan hak veto pada dirinya. Bahkan ia tunjuk sendiri anggota-anggotanya. Banyak yang menerima, ada pula yang menolak.
Trump juga membuat Board of Peace menjadi seperti PBB. Tidak hanya spesifik untuk Gaza, BoP ini bertujuan untuk promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict. Tanpa satu katapun menyebut “Gaza”. Artinya, ini akan menjadi organisasi internasional yang misinya luas. Tidak spesifik menyelesaikan isu Palestina.
Dengan demikian, organisasi ini telah menyalahi mandat PBB. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Trump.
Kesalahan kedua adalah membuat komposisi organisasi yang tidak berimbang. Pucuk pimpinan diisi oleh tokoh-tokoh pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menjadi salah satu anggota Board of Peace. Padahal, ia adalah tokoh utama di balik tumpahnya puluhan ribu jiwa di Gaza dan Tepi Barat. Nama-nama seperti Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, dan Tony Blair adalah nama yang tidak asing dalam gerakan advokasi aktif membela Israel dari kecaman dunia internasional.
Sementara itu, Otoritas Palestina (PA) secara tidak langsung dimatikan dengan meminta mereka melakukan reformasi dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan Gaza yang baru. Trump membentuk pemerintah teknokratnya sendiri untuk melaksanakan tugas harian di Gaza. Di sisi lain, kelompok perlawanan Hamas dilucuti senjatanya dan, sama dengan PA, dilarang sama sekali untuk terlibat dalam pemerintahan yang baru.
Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah, melihat rekam jejak Donald Trump selama ini, BoP hanya akan menjadi penjaga status quo dari keadaan yang tidak adil di Palestina. Sarjana kenamaan Amerika Noam Chomsky, dalam bukunya On Palestine, menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Israel dan Palestina selama beberapa dekade terakhir hanyalah memperpanjang status quo. Dengan status quo, Israel dapat mencaplok sebanyak mungkin wilayah dan menekan populasi Palestina.
Penekanan terhadap populasi Palestina diperlukan agar status Israel sebagai “Negara Yahudi” tidak dapat digoyang dengan banyaknya populasi Arab yang ada di Gaza, Tepi Barat, maupun di dalam Israel itu sendiri. Caranya adalah dengan genosida, eksodus, dan membangun dinding-dinding apartheid untuk menghilangkan akses ekonomi dan politik warga Arab.
Menurut Chomsky, perundingan Madrid 1991, Perjanjian Oslo 1993, Camp David 2000 dan berbagai upaya diplomasi perdamaian hanya dimaksudkan untuk menjaga status quo, tanpa benar-benar ada maksud untuk menyelesaikan konflik. Dengan status quo, Israel memiliki waktu yang banyak untuk menyelesaikan misi panjangnya, menciptakan Israel Raya dan mengukuhkannya sebagai negara Yahudi.
Kiprah Amerika dengan berbagai invasinya, mulai dari Afghanistan 2001, Iraq 2003, hingga terbaru Iran 2024 dan Venezuela 2025, menunjukkan bahwa negara yang congkak tersebut tidak pernah ingin mewujudkan negara Palestina yang merdeka. Apalagi melihat BoP yang merupakan keberlanjutan dari 20 poin proposal Donald Trump untuk Gaza yang diluncurkan tahun lalu. Yang sama sekali tidak menyebut implementasi kemerdekaan Palestina.
Pun di dalam Piagam BoP yang dirilis oleh beberapa media, kata “Gaza” maupun “Palestina” sama sekali tidak disebutkan. Menunjukkan bahwa badan ini tidak benar-benar serius bekerja untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Maka, melihat beberapa poin di atas, benar saja apa yang dikatakan oleh Ketua MUI Sudarnoto Abdul Hakim, bahwa BoP ini hanya akan menjadi kepanjangan kolonialisme Amerika. Menurutnya, setiap inisiatif perdamaian yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan berakhirnya pendudukan Israel sebagai prasyarat utama justru berisiko mengukuhkan kolonialisasi Barat terhadap Palestina.
Maka, alih-alih membebek pada langkah anarkis Donald Trump, Indonesia seharusnya menyadari persoalan mendasar di Palestina. Membongkar berbagai kedok kekuatan yang menopang kebengisan Israel lebih penting daripada sekedar mengamankan posisi dalam panggung internasional. Jika hanya mengikuti tanpa prinsip yang jelas, seperti yang disebut oleh Sudarnoto, Indonesia hanya akan menjadi alat legitimasi moral penjajah, alih-alih berpartisipasi dalam perdamaian dunia.
Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut bahwa Indonesia bergabung dengan BoP untuk memperjuangkan kemerdekaan serta pengakuan terhadap kedaulatan Palestina. Namun, Amerika adalah negara yang selalu mendukung apapun keinginan dan kemauan Israel. Sementara rezim kanan Israel tidak pernah sedetikpun berpikir tentang kemerdekaan Palestina.
Yang ada di benak elit-elit Israel adalah upaya untuk melanggengkan situasi yang ada di lapangan. Juga upaya agar jumlah penduduk Arab yang terus berkurang. Serta bagaimana semakin banyak wilayah yang bisa dicaplok. Sebuah kebijakan politik yang selama ini selalu didukung, dan tak pernah dipertanyakan sedikitpun, oleh negara adidaya Amerika Serikat. Di sisi lain, Netanyahu juga menjadi anggota BoP. Jadi bagaimana mungkin kita akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina jika bersedia dipimpin oleh orang-orang yang selama ini menjajah Palestina?
