IBTimes.ID – Indonesia telah memperoleh dukungan dari negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi oleh Antara pada Rabu (24/12), Kemlu RI menyebutkan bahwa pencalonan tersebut dijadwalkan akan disahkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.
Apabila resmi ditetapkan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memimpin persidangan dan seluruh proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, serta berimbang. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tersebut akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Menurut Kemlu RI, dukungan luas dari kawasan Asia-Pasifik menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai pihak yang mampu menjembatani berbagai pandangan dalam isu HAM, serta konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai forum internasional.
***
Dukungan tersebut juga merefleksikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang bersikap independen dan tidak berpihak pada kepentingan blok global tertentu.
Kemlu RI menegaskan bahwa pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat posisi diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan perannya sebagai pemimpin di kancah internasional.
Tahun 2026 juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara di kawasan Asia-Pasifik atas dukungan yang diberikan. Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi semangat multilateralisme demi pemajuan dan perlindungan HAM bagi seluruh umat manusia.
Keketuaan Dewan HAM PBB ditetapkan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan Asia-Pasifik mendapatkan giliran memimpin pada 2026. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk masa keanggotaan 2024–2026.
(MS)