IBTimes.ID – Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Lazismu. Menurutnya, kedua prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat.
Pesan tersebut disampaikan Hilman Latief dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lazismu 2027 yang berlangsung di Radjawali Semarang Cultural Center, Jumat (6/11).
Hilman menjelaskan, akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pelaporan dana yang telah dihimpun. Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Mencari uang atau mencari dana itu juga harus akuntabel. Mekanisme, model, dan teknologi yang digunakan dalam penghimpunan harus jelas. Jangan sampai proses penghimpunannya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain penghimpunan, Hilman menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola internal Lazismu. Ia meminta agar berbagai aspek manajemen diperiksa secara mendalam untuk menemukan ruang perbaikan, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaan program.
“Saya meminta untuk memeriksa sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya. Berikan kepada saya data manajemen atau temuan-temuan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki pola pengelolaan. Kita harus duduk bersama,” tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan dalam mengidentifikasi kekurangan justru menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan. Hilman mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi persoalan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
“Kekurangan di sana-sini tidak apa-apa. Namun, kita harus memperbaikinya. Di situlah kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” ungkapnya.
Pada aspek pendistribusian, Hilman juga menekankan agar penyaluran dana ZIS dilakukan secara inklusif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa dibatasi latar belakang organisasi. Ia mengapresiasi komitmen Lazismu yang selama ini membuka akses manfaat bagi masyarakat luas.
“Alhamdulillah, meskipun namanya Muhammadiyah, penerima manfaat tidak benar-benar kita batasi berdasarkan kemuhammadiyahan. Artinya, manfaat dana umat harus dapat dirasakan oleh siapa pun yang memang berhak menerimanya,” tuturnya.
Di sisi lain, Hilman mengapresiasi capaian penghimpunan Lazismu sepanjang 2026 yang mencapai sekitar Rp827,69 miliar. Angka tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran, sekaligus menjadi modal optimisme untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.
Ia menyebut target penghimpunan sebesar Rp1 triliun pada 2027 sebagai penyemangat untuk memperkuat kapasitas lembaga. “Insyaallah, Rakernas ini sudah menegaskan bahwa untuk penghimpunan tahun depan Lazismu menargetkan Rp1 triliun. Dengan kerja keras plus kerja cerdas, insyaallah kita bisa mencapai target itu,” katanya.
Hilman menambahkan, capaian tersebut perlu diimbangi dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap dana yang dihimpun harus dapat ditelusuri penggunaannya, termasuk kejelasan penerima manfaat dan kelayakan mereka dalam memperoleh bantuan.
“Yang terpenting, kita harus transparan dan akuntabel dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, maupun pelaporan dana. Siapa yang mendapatkan bantuan, apakah memenuhi kriteria atau tidak, semuanya harus jelas,” pungkasnya.
(MS)
 Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Lazismu.){kind=link}