IBTimes.ID – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyerukan pesan perdamaian kepada 21 duta besar negara-negara anggota OKI dan ASEAN. Ia mengumpulkan 21 duta besar di Gedung DMI, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (22/6).
Kepada tamu, Jusuf Kalla menyebut bahwa pada masa Nabi SAW, masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah dan berdakwah. Namun juga menjadi ruang bersama untuk membentuk komunitas baru dan menyikapi isu-isu publik yang penting.
Masjid, imbuhnya, sebagai ruang bersama juga dapat menciptakan harmoni, mewujudkan perdamaian, dan mengurangi potensi perpecahan. Keengganan untuk berbagi ruang bersama merupakan sikap egoisme dan keinginan mendominasi yang dapat mengganggu ekosistem.
“Kesadaran akan masjid sebagai ruang bersama juga akan mencegah perilaku antisosial dan menghindari keserakahan dalam mengeksploitasi yang lemah. Kita harus merancang kehidupan berdasarkan kebaikan, eksistensi, harmoni, dan kemakmuran bagi seluruh makhluk hidup,” ujarnya.
Sayangnya, Jusuf Kalla menyebut bahwa masjid mengalami penurunan relevansi dengan budaya, politik, dan sosial ekonomi secara masif. Potensi masjid sebagai ruang bersama telah hilang dan terlupakan. Kini, banyak masyarakat yang melihat masjid sebagai ruang beribadah saja.
Jusuf Kalla menyebut bahwa ada tiga poros yang harus bersinergi untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Yaitu masjid, wakaf, dan madrasah.
Di depan para duta besar, Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Islamofobia bisa dijawab dengan solidaritas, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, Hari Internasional Melawan Islamofobia yang telah ditetapkan oleh PBB harus menjadi momen refleksi dan dialog antar agama dan peradaban. Ia mengaku berkomitmen untuk memerangi Islamofobia dan menciptakan dialog global yang mendorong nilai-nilai toleransi, saling pengertian, inklusivisme, keadilan sosial, dan perdamaian.
“Setiap orang harus memiliki ruang yang luas untuk mempraktikkan ritual-ritual agamanya secara bebas dan aman. Kita butuh strategi global yang dapat melindungi seluruh manusia dari ideologi ekstremisme. Kita juga harus membangun perlawanan terhadap dakwah yang diskriminatif, eksklusif, dan intoleran,” ujarnya.
Mantan Wakil Presiden RI tersebut menyebut bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan peradaban atau kelompok tertentu. Stereotip negatif, menurutnya, adalah alat yang digunakan para ektremis untuk merekrut orang lain.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, imbuhnya, Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara dengan penduduk muslim yang lain. Kerja sama tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga sosial.
Menurutnya, saat ini tengah terjadi tren positif. Ketika masyarakat Indonesia berhasil menjadi imam di negara-negara lain. Seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman, Qatar, hingga Amerika. Hal itu merupakan perkembangan positif dan menjadi bagian dari proses kerja sama antar negara.
DMI, imbuhnya, membawahi lebih dari 800 ribu masjid. 90 persen di antaranya dikelola oleh organisasi keislaman, bukan pemerintah. Kini, organisasi yang ia pimpin itu tengah fokus melakukan pengelolaan masjid. Seperti perbaikan sound system, penerapan aplikasi masjid dan media digital, masjid bersih dan sehat, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.
“Kami juga melakukan manajemen kemasjidan, sertifikasi tanah/wakaf, arsitektur masjid, pendidikan dan dakwah, wisata religi berbasis masjid, pembangunan gedung DMI, serta berupaya memberdayakan para dai dan mubaligh,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara muslim, terutama dalam konteks sosial. Menurutnya, ada warga Indonesia yang menjadi imam di luar negeri. Mulai dari Arab Saudi, Mesir, Yaman, Qatar, hingga Amerika. Hal tersebut dapat menjadi penghubung dan mempercepat proses kerja sama antar negara.
Kerja sama perlu dilakukan, terutama untuk mendorong peran masjid agar menjadi pusat kebangkitan pendidikan dan ekonomi, selain menjadi pusat penyebaran gagasan Islam yang toleran, inklusif, dan damai.
Reporter: Yusuf
