Sebelum pembaca membaca tulisan ini, saya sangat menyarakan untuk membaca artikel pada bagian pertama, yakni “Ki Bagus Hadikusumo, Sang Mujahid Konstitusi (1)” terlebih dahulu supaya tidak menjadi bias pemahaman.
Setelah saya menuliskan latar belakang kehidupan dan pendidikan Ki Bagus, selanjutnya adalah menguraikan segala macam pengalaman yang membentuk pandangan dan perkembangan pemikirannya. Hal ini saya tinjau dari peran dan keterlibatan beliau yang meliputi peran dalam persyarikatan, partai politik, dan kenegaraan.
Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam Persyarikatan Muhammadiyah
Sebagai Ketua Majelis Tablig
Pada tahun 1922, Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tablig Muhammadiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan K.H Ahmad Dahlan (1912-1923). Jabatan itu beliau manfaatkan untuk mendakwahkan Islam seluas-luasnya.
Pada masa itu pula, Ki Bagus Hadikusumo mulai meniti kepada masyarakat luas dan menjelaskan Islam yang murni. Beliau senantiasa aktif berdakwah dan membimbing umat melihat pada masa itu telah merebah tahayul, khurafat, mitos, rasionalisme, materialisme, dan ateis.
Belum lagi, keyakinan masyarakat tentang benda-benda yang sakti, dinamisme dan animisme yang pada masa itu benar-benar telah menjadi penyakit stadium empat yang menggerogoti akidah umat Islam. Dengan bekal keilmuan dan keshalihannya, Ki Bagus melangkah untuk memberantas keyakinan sesat tersebut.
Ki Bagus mengatakan dalam bahasa Jawa, “Opo siro ora biso runtuh hatimu, tetes luhmu, amarga saka welas lan tresna, saupomo sadulurmu, mitramu utawa bangsamu dewe, kang isih wangkot pugah duwe panenmu kang mangkoni iku.“
Ki Bagus memandang bahwa masalah itu bukan hanya sekedar ikhtilaf yang masih ada ruang untuk diberikan toleransi, namun hal itu merupakan iftirok yang tidak ada ruang untuk diberikan toleransi dan berpotensi menjerumuskan orang keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, beliau bertindak tegas demi menegakkan Islam dan marwah Muhammadiyah.
Banyak riwayat yang menceritakan tentang kekonsistennya Ki Bagus terhadap ajaran Islam. Seperti yang tertulis dalam buku Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo: Islam, Pancasila, dan Negara, mengenai kisah saat Ki Bagus marah karena tidak ada tabir batas antara peserta laki-laki dan perempuan di konferensi Daerah Muhammadiyah di Surakarta (1950).
Sebagai Ketua Majelis Tarjih
Setelah K.H Ahmad Dahlan wafat, kepemimpinan Muhammadiyah diamanahkan kepada K.H Ibrahim. Ki Bagus ditugasi untuk memimpin Majelis Tarjih Muhammadiyah (1936). Dalam masa kepemimpinannya, Ki Bagus mempunyai kontribusi yang penting dalam ber-istimbat al-ahkam.
Ki Bagus dalam penggalian hukum selalu merujuki kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah terlebih dahulu. Penulisan dalil tersebut bersebelahan dengan makna-maknanya. Masyarakat pada masa itu, mengenalnya sebagai tokoh yang berperan mengokohkan keyakinan terhadap kebaran dan kemurnian agama.
Sebagai Tim MPM Hoofdbesturr Muhammadiyah
Kecerdasan dan keshalihan beliau mengundang banyak kepercayaan yang harus diemban. Di antaranya adalah amanah menjadi salah satu Tim MPM Hoofdbestuur Muhammadiyah (1926) bersama KH Muchtar, Wakil Ketua KH. Hisyam dan sekretaris M.Y Anies, dan juga bersama 14 anggota yang lain.
Komisi ini bertugas untuk melengkapi putusan Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1926 khusus pendidikan. Mengingat pada masa itu, Muhammadiyah telah memiliki 51 lembaga pendidikan di sekitar pulau Jawa dan Madura.
Banyak problem yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal. Seperti kendala sarana pendidikan dan banyaknya kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, sehingga cenderung memarjinalisasikan sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Dalam segala problem yang dihadapi, Ki Bagus mampu berdiplomasi dan melakukan arbitrase kepada segenap stakeholder guna memperbaiki keadaan dari segala masalah yang terjadi.
Sebagai Ketua Umum Muhammadiyah
Jabatan ini merupakan puncak karir beliau dalam mengabdi kepada persyarikatan Muhammadiyah. Setelah mundurnya KH Mas Mansur karena harus memimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di Jakarta, beliau memimpin Muhammadiyah di saat bala tentara Jepang melakukan misi penjajah di Indonesia. Meskipun dihadapkan dengan situasi yang sesulit itu, beliau tetap produktif dalam memberikan pemikiran-pemikiran yang gemilang untuk persyarikatan Muhammadiyah.
Saat itu, beliau merasa ada hal yang sangat fundamental dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah yang belum terjamah sama sekali. Hal itulah yang menjadi dasar kegelisahan Ki Bagus Hadikusumo untuk segera merumuskan Matan Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Hasil rumusan itu kemudian diperdalam lagi pada Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Selanjutnya, konsep Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah diajukan ke Muktamar Muhammdiyah ke-31 di Yogyakarta untuk kembali dibahas dan diresmikan.
Bersamaan dengan itu, ada gagasan lain yang diusulkan oleh Buya Hamka untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, konsep Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah belum diresmikan.
Untuk itu, pembahasan tersebut dibahas kembali pada sidang Tanwir 1952 (Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam, hal. 157). Salah satu faktor yang mendorong Ki Bagus merumuskan MADM adalah hasil pengalamannya saat ikut serta dalam merumuskan konstitusi Negara Republik Indonesia.
Sebagai Guru Madrasah Muallimat
Beliau pernah menjadi guru Madrasah Muallimat Muhammadiyah, meskipun gaji pada masa itu relatif kecil, sehingga tidak mampu mencukupi kehidupan kesehariannya. Tidak bisa dipungkiri, militansi guru Muhammadiyah pada masa itu memang penuh dengan dedikasi keikhlasan, sehingga tidak semata-mata mencari hidup dari profesinya.
Tidak terkecuali Ki Bagus, yang tetap saja mengajar dengan penuh semangat dalam mendidik dan mencerdaskan santri-santri Muallimat (Ki Bagus Hadikusumo: Sepenggal Riwayat, Karir dan Pemikiran Pahlawan Nasional, hal. 4).
Dedikasi Ki Bagus yang penuh dengan keikhlasan itu merupakan pengaruh dari gurunya, K.H Ahmad Dahlan. Sebagaimana pesan beliau kepada seluruh warga Muhammadiyah, “Hidup hidupilah Muhammdiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”
Peran dalam Partai Politik
Beliau adalah seorang tokoh yang mempunyai peran cukup besar dalam membangun negara. Berbagai peran yang urgen baik pada masa kolonial Belanda maupun kependudukan tentara Jepang, Ki Bagus mampu memberikan kontribusi yang tidak bisa dianggap sepele.
Tahun 1938, Ki Bagus termasuk salah satu tokoh yang mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia (PII). Dalam partai baru ini, Ki Bagus berjuang bersama para tokoh Islam lainnya, termasuk tokoh Muhammadiyah selain dirinya seperti Abdul Kahar Muzakkir yang menjadi tim perumusan anggaran partai baru pada waktu itu.
Meskipun Muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap partai politik, namun Muhammadiyah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warganya untuk terjun berkiprah dalam partai politik.
Dalam kancah perpolitikan, tercatat bahwa ia bukan hanya mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Akan tetapi, pada usia 3 bulan pasca kemerdekaan, Ki Bagus memilih untuk ikut berjuang dalam Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI).
Menurut Mundzirin Yusuf, keterlibatannya dalam MASYUMI cenderung lebih santai. Konsen beliau tetap dalam genggaman jiwa persyarikatan Muhammadiyah. Mundzirin Yusuf menjelaskan bahwa keterlibatannya hanya sebatas sebagai perwakilan persyarikatan, supaya tetap mendapatkan peran yang strategis dan penyeimbang gerakan. Oleh karena itu, Ki Bagus tidak terlalu mempunyai peran sentral (Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo: Islam, Pancasila dan Negara, hal. 235).
Peran dalam Kenegaraan
Pada tahun 1943, bersama Soekarno dan Moh. Hatta, Ki Bagus dipercaya sebagai delegasi Indonesia untuk memenuhi undangan perjalanan ke Jepang. Hal yang dibicarakan dalam undangan tersebut adalah berkenaan dengan usaha diplomasi untuk mempersiapkan kemerdekaan.
Di tahun sebelumnya, Ki Bagus juga pernah dipercaya menjadi ketua PUTERA. Selain daripada itu, tepatnya pada tahun 1944, ia pernah menjadi diangkat sebagai anggota DPR Pusat. Sebagai perwakilan dari golongan Islam, bersama wakil pemimpin Islam lainnya. Seperti Wahid Hasyim, Abdul Kahar Mudzakir, dan Abikusno Tjokroaminoto.
Adapun peran yang paling menentukan adalah saat beliau dimasukkan menjadi salah satu dari 15 perwakilan tokoh Islam untuk mengikuti sidang BPUPKI. Bahkan, sebagaimana tertulis dalam buku Tokoh dan Pimpinan Tarjih oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah hal. 25, Ki Bagus menjadi tokoh sentral dalam penentuan sila pertama dalam Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Secara ideologis, Ki Bagus telah dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Keyakinannya kuat bahwa Islam adalah sebuah instrumen solusi yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi dalam sebuah bangsa.
Hal tersebut selanjutnya Ki Bagus realisasikan dengan mengirimkan mubalig ke berbagai daerah guna memperkokoh Islam dan juga mempertahankan RI dari cengkeraman penjajah. Bersama dengan pada ulama lainnya, ia berhasil membentuk Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU APS) pada 13 Juli 1948.
Pembentukan ini merupakan sebuah respon balik terhadap hasil perjanjian Renville. Implikasi politik Renville yang sangat kuat hingga mengakibatkan meletusnya pemberontakan PKI pada 18 September 1948. Ki Bagus dan Jenderal Sudirman berhasil membantu gelombang permberontakan tersebut.
Bersambung…
Editor: Zahra
