IBTimes.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan publik. Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di wilayah Banten dan Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2025. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara resmi membenarkan bahwa salah satu pihak yang diamankan merupakan oknum jaksa dari lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Dilansir dari Kumparan.com pada (18/12/2025), Fitroh membenarkan adanya OTT yang dilakukan KPK di wilayah Banten. Hal itu disampaikan oleh Jubir KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/12).
“Memang telah terjadi pengamanan terhadap beberapa pihak, dan di antaranya ada oknum jaksa,” ujar Fitroh.
Ia menekankan bahwa KPK telah berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penangkapan ini.
“Koordinasi dengan Kejaksaan Agung sudah dilakukan, dan kami akan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut,” tambah Fitroh tanpa memberikan detail tambahan mengenai identitas atau peran spesifik oknum tersebut.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindakan KPK telah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tertutup tersebut. Menurut update terbaru, total ada sembilan orang yang ditangkap di berbagai lokasi di Banten dan Jakarta. Komposisinya meliputi satu aparat penegak hukum (jaksa), dua penasihat hukum atau pengacara, serta enam pihak swasta. Selain itu, tim KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp900 juta.
“Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan maraton di Gedung KPK,” tegas Budi Prasetyo.
Ia belum bersedia merinci identitas lengkap para tersangka atau konstruksi kasus yang mendasari OTT ini.
“Informasi mengenai siapa saja yang terlibat, beserta kronologi dan dugaan perkaranya, akan kami sampaikan secara resmi pada kesempatan berikutnya setelah proses awal selesai,” kata Fitroh.
Operasi ini menjadi OTT kesembilan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, menambah deretan panjang penindakan terhadap kasus korupsi di berbagai sektor. Sebelumnya, KPK telah menjaring sejumlah kepala daerah dan pejabat tinggi di wilayah seperti Sumatera Selatan, Riau, hingga Lampung. Keterlibatan oknum jaksa dalam kasus ini kembali menyoroti isu integritas di kalangan aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Berdasarkan informasi yang beredar dari berbagai sumber, OTT ini diduga berkaitan dengan praktik pemerasan atau suap dalam pengurusan perkara terkait tenaga kerja asing (TKA). Sektor ini memang sering menjadi sorotan karena rawan transaksi gelap dan pemerasan. Beberapa laporan menyebut oknum jaksa berinisial RZ sebagai salah satu yang terjaring, meskipun KPK belum mengonfirmasi secara resmi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons resmi dari Kejaksaan Agung maupun Kejati Banten terkait penangkapan ini. Pihak Kejati Banten menyatakan masih menunggu informasi lengkap dari KPK.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.