IBTimes.ID – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyayangkan pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono terkait konflik Israel-Palestina. Abdul Mu’ti menilai pernyataan itu tak mencerminkan sikap seorang negarawan.
“Saya menyayangkan pernyataan Pak Hendropriyono. Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Pembukaan UUD 1945 jelas sekali menunjukkan komitmen Indonesia dalam menentang segala bentuk penjajahan dan agresi serta peran serta aktif dalam menciptakan perdamaian dunia,” kata Abdul Mu’ti yang dikutip dari akun twitter pribadinya @Abe_Mukti, Kamis (20/5).
Abdul Mu’ti menjelaskan, bahwa solidaritas Indonesia atas bangsa Palestina merupakan pengamalan amanat konstitusi dan panggilan nurani berdasarkan Pancasila dan ajaran agama yang luhur.
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tergambar dari komitmen pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan yang mendukung perjuangan bangsa Palestina.
“Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, AM Hendropriyono, menilai Palestina dan Israel bukanlah urusan Indonesia, melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi.
“Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” kata AM Hendropriyono dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (19/5).
Dilansir dari Kumparan, Pernyataan Hendropriyono tersebut disampaikan menanggapi maraknya pro-kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina. Ia menyampaikan keprihatinannya kepada teman-teman sesama anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967.
“Untuk nasib bangsa kita, saya mohon KEKAL Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah,” kata Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) tersebut.
Menurut Hendropriyono, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apa pun. Ada pula oknum aparat militer dan polisi, ASN, serta politisi yang mendukung khilafah.
Reporter : Yusuf
