IBTimes.ID – MAARIF Institute bersama dengan P3M, menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Think Tank, dengan tema; “Advokasi Kebijakan Untuk Penguatan Toleransi Dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan”.
Kegiatan yang dilakukan melalui webinar ini dilaksanakan selama dua hari pada 17-18 Januari 2022 dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Rumadi, Suyoto, Cahyo Nuryanto dan Rubby Khalifah.
Agus Muhammad dari P3M, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan advokasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemahaman di lingkungan aktivis Muhammadiyah dan NU. Besarnya potensi konflik komunal, menurut Agus, dilatarbelakangi banyak faktor. Di antaranya sentimen primordial dan keagamaan, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, serta intoleransi dalam beragama.
“Ketahanan masyarakat dapat diwujudkan jika masyarakat telah menemu-kenali secara partisipatif kerentanan, ancaman, risiko, kapasitas dan potensi,” jelas Agus.
Sementara, dalam paparannya, Rumadi mengatakan, bahwa radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global. Namun radikalisme kadangkala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya seperti itu.
“Menguatnya fenomena radikalisme hari hari ini harus ditangani dengan melakukan strategi advokasi. Baik itu dilakukan oleh negara, tokoh masyarakat atau para aktivis,” ujar Rumadi.
Sementara itu, Rubby Kholifah melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melakukan kerja-kerja advokasi di daerah untuk pencegahan dan kontra radikalisme dan ekstremisme, terutama dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sipil.
Menurutnya, penanganan korban terorisme yang bersifat general, rehabilitasi dan reintegrasi fokus ke mantan napiter masih kurang berdasarkan pengaruh utama gender. Selain itu, penanganan teroris perempuan di lapas, gender equality dan, women empowerment belum menjadi pilar utama.
Suyoto dan Cahyo Nuryanto menyebut bahwa kasus pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, serta mengambil kebijakan progresif untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang inklusif dan toleran.
Advokasi berbasis HAM dan demokrasi dilakukan untuk pencegahan perkembangan ajaran ekstremisme dengan kekerasan.
“Kita perlu aktif mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan dan program pada aspek pencegahan ekstremisme kekerasan dengan pendekatan yang tepat sasaran. Sesuai kebutuhan untuk memperluas fungsi-fungsi mereka bagi pemajuan toleransi.” jelas Suyoto.
Pelatihan penguatan kapasitas think tank ini diikuti oleh 50 peserta dari dua organisasi besar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Dar NU diwakili oleh GP Anshor Pusat, GP Anshor DKI, Fatayat, PMII, Korp PMII Putri, IPNU, IPPNU, Wahid Foundation, Inklusi, SAS Institute, Gusdurian, MMS, Lakpesdam, AIDA, Desantara, Rahimah, KUPI.
Sedangkan dari Muhammadiyah diwakili oleh Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IPM, IMM, Rahma.ID, PSIPP, Setara Institute, MCCC, MDMC, JIB, DEEP, IBTimes, NMCS, LSAF, PPIM, CRCS, dan ICRP.
Reporter: Shofan/Yusuf
