IBTimes.ID – Krisis politik Myanmar, ketegangan Laut Cina Selatan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman keamanan siber menjadi tantangan serius bagi masa depan ASEAN.
Persoalan itu menjadi pembahasan dalam SEA.TALK #02 bertajuk “Ke Mana ASEAN Melangkah? Menakar Kapasitas ASEAN dalam Menghadapi Krisis Kawasan dan Arah Strategis Indonesia Menjelang KTT ASEAN ke-49”.
Diskusi yang diselenggarakan Sea.HI (Southeast Asia Think-Media) pada Selasa (10/11/2026) secara daring ini menghadirkan dua akademisi Universitas Padjadjaran, yakni Irman Gumilang Lanti, S.IP., M.A., Ph.D., dosen Hubungan Internasional, dan Rachminawati, S.H., M.A., Ph.D., dosen Hukum Internasional.
Irman menilai ASEAN memiliki keberhasilan historis dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, prinsip non-intervensi dan dominasi kepentingan nasional membuat organisasi tersebut menghadapi keterbatasan ketika merespons persoalan internal negara anggota.
Krisis Myanmar menjadi contoh nyata. Meskipun ASEAN telah menghasilkan Five-Point Consensus pada 2021, implementasinya belum mampu mendorong penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan untuk masa depan ASEAN secara signifikan. Persoalan serupa juga terlihat dalam dinamika Laut Cina Selatan, ketika perbedaan kepentingan negara anggota menyulitkan pembentukan sikap bersama.
Instrumen Hukum ASEAN Belum Berjalan Optimal
Dari perspektif hukum internasional, Rachminawati menyoroti adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan (normative disconnect). ASEAN sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum, tetapi belum seluruhnya didukung mekanisme kepatuhan dan penegakan yang efektif untuk masa depan ASEAN.
Ia menjelaskan bahwa Five-Point Consensus merupakan kesepakatan politik, bukan perjanjian yang mengikat secara hukum (legally binding agreement). Sementara itu, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang mengikat secara hukum masih menghadapi keterbatasan dalam mekanisme pertanggungjawaban dan penegakan.
Menurutnya, penguatan masa depan ASEAN membutuhkan reformasi kelembagaan, termasuk peninjauan mandat badan HAM ASEAN (AICHR), penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta perluasan penerapan formula ASEAN Minus X.
Indonesia dan Arah Baru Kawasan
Kedua narasumber juga menekankan pentingnya kepemimpinan Indonesia. Sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan mampu menjembatani perbedaan kepentingan sekaligus mendorong agenda reformasi regional.
Dalam sesi penutup, Sea.HI memperkenalkan tiga gagasan: Regional Autonomy, Regional Responsibility, dan Regional Ownership. Ketiganya menekankan kemandirian kawasan, tanggung jawab bersama, dan keterlibatan masyarakat.
Rachminawati turut menggarisbawahi pentingnya regional authorship, yakni penguatan produksi pengetahuan oleh akademisi dan masyarakat Asia Tenggara sendiri.
Diskusi ini menegaskan bahwa masa depan ASEAN tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan dan pertemuan tingkat tinggi. Lebih dari itu, ASEAN bergantung pada keberanian negara anggota menerjemahkan komitmen regional menjadi tindakan nyata.
(NS)
