back to top
Rabu, November 18, 2026

Menguji Batas ASEAN Way: Pengakuan atas Kegagalan Five-Point Consensus

Lihat Lainnya

Rachminawati
Rachminawati
Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Krisis Myanmar yang masih belum berakhir sampai saat ini adalah ujian bagi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menjadi sebuah organisasi berbasis aturan (rule-based organization).  Salah satu komitmen politik yang telah dibuat dalam upaya merespons krisis tersebut adalah disepakatinya Five-Point Concensus (5PC) pada April 2021. Lima tahun berlalu dari dibuatnya 5PC, krisis Myanmar masih saja belum berakhir. Pada KTT ke-49 di Manila, Filipina, 15 November 2026, para pemimpin ASEAN membuat pernyataan politik yang sangat penting terkait dengan 5PC dengan mengeluarkan sebuah dokumen politik yang berjudul “Asean Leader’s Review and Decision on The Implementation of The Five-Point Consensus” Dokumen ini adalah sebuah bentuk pengakuan dan keprihatinan mendalam para pemimpin ASEAN atas pelaksanaan 5PC yang dinilai insufficient progress (tidak cukup berarti perkembangannya). Kemajuan yang disebutkan dalam dokumen ini masih terbatas hanya pada penyaluran bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Aids (AHA) centre.

Review yang diberikan ini tentunya membawa pesan yang kuat bahwa ASEAN saat ini masih tidak mampu untuk mewujudkan berbagai komitmen politik, apalagi hukum secara nyata sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ASEAN (people-centred).  Kegagalan 5PC harus dilihat sebagai kegagalan mekanisme ASEAN yang terlalu mengedepankan ASEAN way. ASEAN way yang selama ini selalu mengutamakan mekanisme konsultasi, konsensus, dan penerapan prinsip non-interference yang kuat nampaknya harus mulai ada aturan pembatasannya. Pembatasan ini perlu terutama ketika berhadapan dengan permasalahan perlindungan HAM masyarakat sipil yang juga menjadi salah satu tujuan utama ASEAN.

Evaluasi Implementasi 5PC: Kemajuan Minim, Keberanian Politik ASEAN

Membaca dokumen Review tersebut, ada beberapa hal yang cukup baik dilakukan oleh ASEAN. Seperti adanya kunjungan ketua ASEAN ke Nay Pyi Taw pada Januari dan Oktober 2026 untuk bertemu dengan berbagai pihak membicarakan mengenai bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh AHA. Hasil kunjungannya membuahkan hasil, pemerintah Myanmar mulai lebih terbuka dan memperbolehkan penyaluran ke wilayah yang lebih luas yang sebelumnya belum terjangkau.

Baca Juga:  Terinspirasi Mesir, Kaum Mudo Minangkabau Merombak Cara Keberagamaan Lokal

Sayangnya, tidak ada laporan dalam dokumen Review tersebut capaian 5PC lainnya seperti penghentian segera segala bentuk kekerasan, atau laporan atas kunjungan tersebut yang isinya dialog konstruktif di antara seluruh pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai untuk seluruh rakyat Myanmar. Menariknya, isi 5PC Kembali diulang pada KTT ke-49 dengan tuntutan yang hampir sama. Hal ini jelas menunjukkan bahwa berbagai komitmen politik yang dihasilkan oleh ASEAN belum menghasilkan perubahan substantif terhadap situasi politik dan keamanan di Myanmar. Ketua ASEAN pada saat kunjungan seharusnya bisa lebih berani untuk mengutarakan hal-hal penting lainnya dalam 5PC meski itu beresiko dianggap telah melanggar prinsip non-interference (ASEAN way). Kunjungannya adalah langkah baik dan berani, sekaligus strategis untuk dapat digunakan semaksimal mungkin dengan langkah politik lainnya yang lebih berani seperti berani mengajukan diri sebagai mediator para pihak yang berkonflik.

Perlunya Pembatasan ASEAN Way

Dalam berbagai peristiwa terutama terkait dengan penanganan konflik di ASEAN, ASEAN way seringkali dianggap sebagai hambatan utama. Apakah betul demikian? Apakah prinsip non-intereference, kedaulatan negara, konsensus sebagai ASEAN way adalah prinsip yang absolut dan tanpa pembatasan? Jika kita melihat Piagam ASEAN (pasal 2), betul bahwa prinsip-prinsip itu ditegaskan sebagai sebuah prinsip yang wajib untuk dihormati. Namun demikian, Piagam ASEAN juga menyebutkan prinsip-prinsip lainnya yang sama-sama wajib dihormati yaitu penghormatan dan perlindungan HAM, tanggung jawab kolektif, demokrasi dan supremasi hukum. Pasal 1 ayat 7 Piagam ASEAN secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah perlindungan HAM. Apa artinya? Hal ini berarti bahwa secara konstitusional, ASEAN memiliki dasar yang sama kuatnya untuk melangkah lebih tegas lagi pada siapapun pelanggar HAM berat dan kemanusiaan yang ada di wilayah ASEAN termasuk jika salah satu pelakunya adalah pemimpin ASEAN.

Baca Juga:  Hadis Khitan Perempuan: Antara Tradisi, Agama, dan Kesehatan

Contoh lainnya adalah penerapan ASEAN way yang seharusnya tidak absolut ini ada pada pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan di ASEAN memang harus diambil secara konsensus (pasal 20), tetapi masih dalam ASEAN Charter dikenal adanya ASEAN Minus X Formula (pasal 21). Penggunaan ASEAN Minus X Formula ini memang untuk urusan terkait bidang ekonomi, tetapi sebetulnya tidak ada larangan untuk menggunakannya dalam bidang lainnya. Penggunaan batasan yang disediakan dalam ASEAN Charter ini tentunya hanya akan bisa dinilai dan bisa dipakai secara efektif jika para pemimpin ASEAN atau pimpinan organisasi ASEAN berani untuk menggunakannya.  

Dalam perspektif Third World Approaches to International Law (TWAIL) mengingatkan bahwa kedaulatan negara itu jangan dipahami sebagai hak negara untuk bebas dari adanya campur tangan pihak asing baik itu institusi negara lain maupun non-negara, tetapi juga sebagai bentuk tertinggi tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Karenanya, jika tugas itu gagal dilakukan, maka campur tangan negara lain bahkan menjadi sebuah keharusan (erga omnes obligation) dalam upaya menyelamatkan warga negara tersebut dari pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan yang menimpanya. Personalitas hukum ASEAN yang lahir dari diberikannya sebagian kedaulatan negara pada ASEAN harus dapat dipertanggungjawabkan dengan mampu menyeimbangkan penerapan ASEAN Way dengan prinsip HAM serta tanggung jawab negara.

Langkah konkret ASEAN setelah KTT ke-49 untuk Krisis Myanmar

Setelah KTT ke-49, ASEAN harus melangkah dari sebuah komitmen politik menuju tanggung jawab hukum jika ASEAN serius ingin menjadi organisasi internasional regional yang berbasis aturan. Langkah hukum yang kuat seperti melakukan investigasi dan mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan nampaknya masih jauh untuk bisa dilakukan oleh ASEAN saat ini. Tetapi, ASEAN bisa memulainya dengan: Pertama, membuat mekanisme pemantauan implementasi 5PC yang lebih tersistem (terukur, ada laporan berkala, ada agenda dialog konstruktif terarah dan berkesinambungan). Kedua, membuat mekanisme bantuan yang lebih berkelanjutan sehingga bisa terlihat adanya perbaikan kondisi masyarakat terdampak sampai pada akhirnya kebutuhan dasarnya sebagai manusia dapat terpenuhi kembali. Ketiga, memperkuat peran Ketua ASEAN sebagai special envoy untuk terus bisa menjadi mediator dalam dialog diantara pihak-pihak yang berkonflik. Terakhir, semua pemimpin negara ASEAN harus bisa ikut mendukung pemulihan politik di Myanmar secara bertahap sampai kekerasan terhenti.

Baca Juga:  Novel Rumah Kertas: Buku Lebih Hidup Dibandingkan Manusia

Pada akhirnya, dokumen review 5PC yang dengan berani mengakui kegagalan implementasinya dapat dijadikan momentum untuk ASEAN membuat kebijakan yang lebih kuat dan berani lagi pada Myanmar. Keberanian yang sama juga harus diperlihatkan oleh ASEAN melalui para pemimpinnya dan pimpinan organisasinya pada peristiwa yang lain. ASEAN harus bisa membuktikan komitmennya sebagai rule-based organization bukan hanya sekedar slogan.

Editor: Ikrima

Peristiwa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terbaru