IBTimes.ID – Muhammadiyah terus memperkuat kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini diposisikan tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki efek berganda.
Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui asupan nutrisi terukur, program ini juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yamin saat menghadiri peluncuran layanan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muhammadiyah Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/1).
Menurut Yamin, sasaran utama Program MBG Muhammadiyah mencakup peserta didik di sekolah dan pesantren Muhammadiyah. Selain itu, program ini juga menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Badan Gizi Nasional. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperluas akses layanan gizi berkualitas secara merata.
Hingga saat ini, layanan MBG Muhammadiyah telah menjangkau 20 provinsi dan 100 kabupaten/kota di Indonesia. Tercatat sebanyak 225 SPPG Muhammadiyah, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan memberikan layanan gizi dan akan terus dikembangkan seiring kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan civil society untuk kebaikan bangsa,” tegas Yamin.
Badan Gizi Nasional Bangun Ekosistem Gizi yang Berkelanjutan
Dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah menekankan pentingnya tata kelola program yang profesional dan berkelanjutan. Yamin menyebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi Program MBG, yakni keamanan pangan, tata kelola yang amanah dan profesional, serta penguatan ekosistem program yang berorientasi jangka panjang.
Ia juga mengingatkan agar Badan Gizi Nasional lebih selektif dalam menentukan mitra pelaksana program. Menurutnya, seleksi mitra perlu mempertimbangkan portofolio, kapasitas kelembagaan, pengalaman, serta rekam jejak organisasi.
“Badan Gizi Nasional perlu membedakan antara yayasan yang telah terbukti berkontribusi nyata bagi bangsa dengan yayasan yang bersifat dadakan dan hanya dibentuk untuk mengakses program ini,” ujarnya.
Ke depan, Muhammadiyah berharap sinergi dengan Badan Gizi Nasional tidak hanya terbatas pada perluasan cakupan layanan MBG, tetapi juga mencakup penguatan edukasi literasi gizi, pengembangan riset, serta inovasi berbasis kebutuhan lokal.
“Dengan jaringan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, kami selalu terbuka untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan bangsa,” pungkas Yamin.
(NS)