IBTimes.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kekuatan umat Islam tidak cukup diukur dari besarnya jumlah penduduk. Menurutnya, ukuran utama kemajuan umat justru terletak pada kualitas kehidupan yang maju, adil, dan sejahtera.
Pandangan tersebut disampaikan Haedar dalam Rapat Koordinasi Nasional Bank Syariah Indonesia (BSI) yang digelar di Magelang, Kamis (22/1).
Haedar menilai, masyarakat Indonesia masih kerap terjebak pada kebanggaan semu berbasis kuantitas, tanpa disertai peningkatan mutu kehidupan.
“(Bahkan) tidak peduli umat kita masih tertinggal. Muhammadiyah tidak ingin itu, dan ada banyak problem mentalitas kita. Kita harus ubah,” ujarnya. Ia menekankan bahwa orientasi besar-besaran jumlah tanpa kemajuan kualitas justru berisiko memperlebar ketertinggalan.
Keadilan Sosial dan Tantangan Kesejahteraan Umat
Sejak berdiri, Muhammadiyah, kata Haedar, terus berhadapan dengan berbagai ketimpangan struktural di Indonesia, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga sosial. Upaya untuk memangkas ketimpangan tersebut menjadi kerja panjang yang tak pernah berhenti.
Hal itu pula yang melatarbelakangi tema Milad ke-113 Muhammadiyah, Memajukan Kesejahteraan Bangsa, yang memaknai sejahtera secara lahir dan batin.
Haedar menjelaskan, kesejahteraan yang diperjuangkan Muhammadiyah tidak semata menyentuh ranah spiritual, tetapi juga aspek material dan ekonomi.
Ia menyoroti fakta bahwa meskipun umat Islam di Indonesia berjumlah besar, tingkat kesejahteraan ekonominya masih relatif rendah. Bahkan, kontribusi terbesar angka kemiskinan nasional justru berasal dari kelompok umat Islam.
“Ini tidak dalam rangka primordial, tapi kategorisasi untuk kita bangkit,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, Haedar mendorong dunia perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk memiliki fokus yang lebih kuat dalam mendorong pemerataan kesejahteraan.
Ia menilai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian serius karena selain menyerap tenaga kerja terbesar, porsi pembiayaan perbankan terhadap UMKM masih terbatas.
Haedar juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh bersifat artifisial atau sementara. Muhammadiyah, tegasnya, mendukung kebijakan ekonomi yang substantif dan berkeadilan.
“Tidak boleh lagi 20 persen pengusaha menguasai 80 persen kekayaan, sementara 80 persen rakyat berebut 20 persen sisanya,” kata Haedar.
Menutup pandangannya, Haedar merujuk Ali Imran ayat 110 bahwa predikat umat terbaik tidak hanya diukur dari ibadah dan akhlak, tetapi juga dari kualitas muamalah duniawiyah. Dari perspektif inilah, Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk bangkit secara kualitas, mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi nyata bagi keadilan sosial bangsa.
(NS)