IBTimes.ID, Jakarta – Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum transformasi diri sekaligus penguatan solidaritas sosial, ketangguhan dan kesejahteraan umat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Imam Mujadid Rais, dalam agenda ZISKA Talks Tarhib Ramadhan bertema “Tangguh dan Sejahtera: Dari Respon ke Pemulihan Bencana Sumatra” pada Kamis (12/2/26).
Mujadid Rais menjelaskan bahwa pesan utama Ramadhan yang senantiasa bermuara pada nilai ketakwaan harus dimaknai secara luas. Ketakwaan tidak hanya menyangkut aspek spiritual dan individual, tetapi juga berdampak pada etos kerja, integritas, serta tanggung jawab sosial.
“Pesan takwa itu mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik dalam keadaan apa pun, baik ada pengawas maupun tidak. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga amanah, dan terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Namun Ramadhan tidak berhenti pada dimensi individu, melainkan harus menjadi momentum konsolidasi kekuatan sosial umat,” ujarnya.
Mujadid Rais menekankan bahwa program-program Ramadhan seperti pembagian takjil dan kado Ramadhan perlu didesain tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi juga memberdayakan. Pelibatan pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu yang sebelumnya mengalami penurunan pesanan, dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal selama Ramadhan.
“Program takjil dan kado Ramadan harus menjadi bagian dari pemberdayaan umat. Kita bisa melibatkan UMKM agar roda ekonomi berputar. Ini wujud nyata bahwa zakat, infak, dan sedekah memberi dampak berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat itu menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia mengingatkan kembali salah satu keputusan penting saat Muktamar Muhammadiyah tahun 1965 di Bandung yang menekankan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Zakat tidak boleh dipahami sebatas penyaluran bantuan. Zakat harus mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Bahkan sejumlah riset menunjukkan zakat berkontribusi pada peningkatan Human Development Index dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya, zakat adalah pilar penting pembangunan bangsa,” tegasnya.
Selain penguatan kesejahteraan, Lazismu juga memberi perhatian serius pada agenda ketangguhan bencana melalui program Indonesia Siaga. Ahmad Imam Mujadid Rais menyampaikan bahwa respons bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus berlanjut pada rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Komitmen Muhammadiyah adalah hadir paling awal saat bencana dan menjadi yang terakhir meninggalkan lokasi. Kita tidak hanya membuka layanan darurat, tetapi juga memastikan ada program rehab dan rekonstruksi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Mujadid Rais memberikan contoh pengalaman penanganan gempa Cianjur, di mana pembangunan fasilitas kesehatan Muhammadiyah tetap dilakukan bertahun-tahun setelah bencana sebagai bentuk komitmen jangka panjang.
Menurutnya, ketangguhan bangsa Indonesia memiliki fondasi kuat pada nilai spiritual dan modal sosial seperti gotong royong. Namun, ketangguhan tersebut juga harus diperkuat dengan sistem mitigasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Nilai gotong royong adalah modal sosial yang luar biasa. Tetapi kita juga perlu membangun sistem mitigasi yang terencana, edukasi kebencanaan, serta teknologi pendukung seperti early warning system. Ketangguhan lahir dari perpaduan iman, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan berbasis ilmu,” ujarnya.
Dalam konteks strategis ke depan, Mujadid Rais memaparkan empat agenda prioritas yang akan menjadi fokus penguatan Lazismu ke depan, yakni penguatan ekosistem zakat nasional, digitalisasi tata kelola, pengembangan model disaster resilience berbasis masjid dan komunitas, serta pengarusutamaan zakat dalam arsitektur kebijakan kesejahteraan nasional.
Pertama, penguatan ekosistem zakat nasional. Zakat harus dikelola dalam kerangka integrasi dan inovasi sosial yang terstruktur agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan.
“Penguatan ekosistem zakat nasional harus dilakukan melalui integrasi antar-lembaga, inovasi program sosial, serta konsolidasi penghimpunan dan pendayagunaan dana. Kita ingin zakat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi gerakan kolektif yang terhubung dan saling menguatkan,” ujarnya.
Mujadid Rais menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi sosial. Oleh karena itu, Lazismu berkomitmen memastikan dana yang dihimpun tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan memberdayakan.
“Zakat harus mampu mendorong perubahan status mustahik menjadi muzakki. Inilah esensi pemberdayaan. Kita tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi membangun kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kedua, digitalisasi tata kelola dan pelaporan. Mujadid Rais menekankan bahwa profesionalisme dan transparansi merupakan fondasi utama lembaga filantropi modern. Di era transformasi digital, sistem pengelolaan zakat harus adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita harus memastikan tata kelola filantropi berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana dikelola dan didistribusikan. Dengan sistem digital, pelaporan bisa diakses lebih luas, cepat, dan akurat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah digitalisasi juga bertujuan memperkuat kepercayaan publik dan memperluas partisipasi generasi muda dalam gerakan zakat.
“Kita ingin generasi muda melihat bahwa zakat dikelola dengan standar manajemen yang modern. Transparansi akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal sosial terbesar dalam penguatan filantropi,” katanya.
Ketiga, pengembangan model disaster resilience berbasis masjid dan komunitas Muhammadiyah. Menurut Mujadid Rais, Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan sistem ketangguhan yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan berbasis komunitas.
“Masjid harus menjadi pusat penguatan sosial, ekonomi, sekaligus kebencanaan. Kita ingin membangun model disaster resilience berbasis komunitas, sehingga masyarakat tidak hanya siap merespons bencana, tetapi juga memiliki kapasitas mitigasi dan pemulihan yang terencana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa komitmen Muhammadiyah adalah hadir sejak awal bencana hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Respons kebencanaan tidak boleh berhenti pada tanggap darurat. Kita harus memastikan ada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan. Ketangguhan lahir dari kesiapsiagaan, edukasi kebencanaan, dan dukungan sistem berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi,” tambahnya.
Keempat, pengarusutamaan zakat dalam kebijakan kesejahteraan nasional. Mujadid Rais menilai bahwa zakat memiliki posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong keadilan sosial.
“Kita perlu mendorong agar zakat semakin diakui sebagai bagian dari arsitektur kebijakan kesejahteraan nasional. Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang mampu memperkuat sistem perlindungan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
(MS)
