IBTimes.ID – Joe Biden adalah Presiden Amerika yang diusung oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang pro terhadap minoritas, termasuk minoritas dalam komunitas agama.
Filsafat liberalisme Partai Demokrat memadukan gagasan kebebasan sipil dan kesetaraan sosial dengan dukungan untuk ekonomi campuran. Hal ini disampaikan oleh Dr. Arifi Saiman, Konsul Jenderal RI New York dalam Webinar yang digelar oleh MUI.
Menurut Arifi, sejak kampanye, Biden mengusung visi untuk muslim Amerika Serikat yang dikenal dengan Joe Biden’s Agenda for Muslim-American Communities. Beberapa diantaranya adalah melindungi hak sipil dan hak konstitusional, menghormati keragaman komunitas muslim Amerika, memastikan pelayanan kesehatan yang memadai, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan membuat komunitas muslim Amerika lebih aman.
Arifi menyebut bahwa Biden juga berjanji akan menempatkan muslim Amerika untuk menempati posisi strategis di pemerintahannya. Pada Oktober 2020, Biden menyebut:
“My administration will look like America, with Muslim Americans serving at every level.”
Ucapan Biden ini langsung dilaksanakan ketika memasuki 100 hari pemerintahannya. Misalnya Sameera Fazili, perempuan berhijab yang menjabat sebagai Deputy Director di US National Economic Council (NEC), Aisha Shah yang menjabat sebagai Partnership Manager di White House Office of Digital Strategy, Dana Shabat, menjabat sebagai White House Senior Legislative Affairs Advisor, Ali Zaidi, Deputy National Climate Advisor, dan Zayn Siddique, White House Deputy Chief of Staff.
Selain itu juga ada Uzra Zeya, Reema Dodin, Maher Bitar, Samiyyah Ali, Salman Ahmed, dan Farooq Mitha.
“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen yang diwujudkan oleh Biden pada saat masa kampanye untuk menempatkan perwakilan muslim Amerika. Ini adalah sesuatu yang melegakan bagi kita. Kita sudah bisa melihat seorang tokoh wanita muslim di Gedung Putih dengan jilbab,” ujar Arifi.
Menurut keterangan Arifi, selain menempatkan tokoh-tokoh muslim dalam posisi yang strategis, Biden juga mencabut muslim travel ban, atau larangan masuk bagi warga negara dari negara-negara tertentu, yang diantaranya adalah negara mayoritas muslim seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman.
Meskipun kebijakan pencabutan muslim travel ban tidak mutlak ditujukan ke negara muslim, namun, imbuh Arifi, hal tersebut mengirimkan sinyal yang jelas kepada muslim Amerika dan dunia Islam bahwa pendekatan Biden berbeda dengan Trump.
“Ada beberapa target pemerintahan Biden, antara lain mengatasi rasisme di Pemerintahan Amerika, ini sedang proses. Kemudian mewujudkan pemerintahan yang terdiri dari banyak kelompok, ini juga sedang proses. Selain itu, mengakhiri muslim travel ban. Ini sudah tercapai di 100 hari pertama. Terakhir, rejoin Iran nuclear deal,” imbuh Arifi.
Reporter: Yusuf
