IBTimes.ID – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya menjadikan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai program prioritas nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas realitas Indonesia sebagai negara maritim yang masih menyisakan ketimpangan kesejahteraan bagi kelompok nelayan.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menilai posisi strategis Indonesia dengan dominasi wilayah laut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, Muhammadiyah mendorong masifikasi program pemberdayaan nelayan melalui pembentukan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) di berbagai tingkatan organisasi.
Ajakan tersebut disampaikan Yamin dalam agenda Sosialisasi Pedoman JALAMU yang digelar secara daring dari Gedoeng Moehammadijah, Yogyakarta, Kamis (8/1). Ia mendorong agar JALAMU dapat dibentuk hingga tingkat wilayah, daerah, bahkan cabang, dengan menyesuaikan kondisi lokal masing-masing daerah.
“Kita tahu bersama bahwa program strategis MPM, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang sesuai hasil Rakernas MPM 2023, salah satunya menempatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan jadi program strategis nasional,” kata Yamin.
Ketimpangan Nelayan Jadi Perhatian Serius
Yamin mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen wilayah Indonesia berupa lautan, namun kondisi tersebut belum membawa kesejahteraan yang adil bagi nelayan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kelompok nelayan menyumbang sekitar 25 persen dari total angka kemiskinan nasional.
Kondisi ini, menurut Yamin, menuntut intervensi serius dan terstruktur. Oleh sebab itu, MPM Muhammadiyah mendorong konsolidasi kelembagaan di seluruh level organisasi untuk bergerak bersama memberdayakan masyarakat pesisir.
“Maka forum ini selain sebagai forum konsolidasi, secara kelembagaan, kemudian beberapa aktivitas dan kegiatan yang mungkin bisa pada siang hari ini bisa kita diskusikan secara bersama-sama,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan perikanan tidak hanya menyasar masyarakat pesisir. Inovasi seperti urban fishing dinilai dapat diterapkan di wilayah nonpesisir, termasuk kawasan perkotaan, sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan.
JALAMU sebagai Dakwah Pencerahan Inklusif
Sementara itu, Anggota Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah, Muhammad Prima Putra, menjelaskan bahwa JALAMU merupakan bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.
Melalui JALAMU, Muhammadiyah menargetkan lahirnya Kampung Berkemajuan berbasis empat pilar utama, yakni sehat, produktif, berjemaah, dan inklusif. Program ini akan bergerak di ranah ekonomi, lingkungan, edukasi, serta teknologi perikanan ramah lingkungan.
“Namun demikian, sepertinya kami di pusat tentunya tidak lebih banyak mengambil peran dari pada bapak – ibu di daerah, wilayah, cabang, maupun ranting. Sehingga kita harap ada diskusi lebih lanjut MPM wilayah, daerah bisa menjadi motor penggerak untuk memberdayakan nelayan dan pesisir di tempat masing-masing,” kata Prima.
Meski berlabel Jamaah Nelayan Muhammadiyah, keanggotaan JALAMU bersifat terbuka. Akademisi, pedagang ikan, hingga pemerhati lingkungan dapat terlibat sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan nelayan yang inklusif dan berkelanjutan.
(NS)