Ekonomi

Perkuat Teologi al-Maun Berperspektif Perempuan, ITB Ahmad Dahlan Jakarta Teken MoU dengan Kemen UMKM dan UM Maluku

2 Mins read

IBTimes.ID – Dua perguruan tinggi Muhammadiyah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta dan Universitas Muhammadiyah (UM) Maluku, resmi menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat riset, pendampingan, dan pengembangan kapasitas ekonomi bagi perempuan nelayan di Provinsi Maluku. Yakni program “Teologi Al-Maun Berperspektif Perempuan (TABP), dengan 30 indikator” untuk menemukan perempuan duafa tulang punggung keluarga dari matakuliah Kemuhammadiyahan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ITB-AD Jakarta, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Universitas Muhammadiyah Maluku, pada Senin (1/12/2025).

Penandatanganan MoU ini menjadi rangkaian dari penyelenggaraan kuliah umum yang menyoroti isu penguatan ekonomi perempuan pesisir. Kerja sama tersebut berfokus pada pengembangan kapasitas usaha bagi perempuan nelayan, mulai dari peningkatan keterampilan pengolahan hasil laut, pemasaran, hingga penguatan kelembagaan usaha mikro.

Program ini merupakan inisiatif dari Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang didukung oleh PT Unilever Indonesia sebagai bentuk kolaborasi dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi pesisir berkelanjutan.

Rektor ITB-AD Jakarta, Dr. Yayat Sujatna, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh berjarak dari problem sosial di akar rumput. Ia menyatakan pemberdayaan masyatakat terutama perempuan miskin kota yang telah berhasil dilakukan ITB-AD Jakarta melalui TABP sejak 2017 penting diadopsi pada perempuan nelayan di Maluku, sebagai bentuk perluasan model pendidikan dan pengabdian masyarakat sebagaimana termuat dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

“Perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi atas kerentanan ekonomi perempuan pesisir. Mereka menghadapi beban ganda: pekerjaan domestik yang berat dan kontribusi ekonomi yang besar, namun pengakuan terhadap peran mereka masih rendah,” ujarnya di kampus UM Maluku, kota Ambon.

Baca Juga  Perempuan dalam Pandangan Para Filosof Muslim

TABP, lanjut Yayat, menjadi instrumen dalam merumuskan intervensi yang lebih tepat bagi perempuan nelayan. Pendekatan ini mengutamakan observasi lapangan dan pemetaan desa berbasis gender dengan 30 indikator. Pendampingan usaha juga disesuaikan dengan kebutuhan nyata perempuan pesisir.

“Ini bukan pemberdayaan karitatif. Ini strategi membangun kemandirian,” tegasnya.

Rektor UM Maluku, Prof. Faris Al-Fadhat, mengapresiasi inisiatif kolaboratif ini dan menekankan pentingnya peran kampus dalam membuka akses lanjutan bagi keberlanjutan usaha perempuan pesisir.

Ia menekankan bahwa pendampingan bagi perempuan nelayan tidak cukup berhenti pada tahap pelatihan semata.

“Pendampingan tidak boleh berhenti pada pelatihan. Akses pasar, teknologi, dan dukungan berkelanjutan harus dibuka agar usaha mereka bertahan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kampus harus hadir sebagai penggerak inovasi yang mampu menjangkau kelompok rentan dan menciptakan dampak nyata.

Sebagai tindak lanjut, ITB-AD Jakarta dan UM Maluku akan memulai riset kolaboratif terkait kondisi sosial-ekonomi perempuan nelayan, pemetaan potensi desa pesisir, serta analisis kebutuhan usaha mikro berbasis gender. Sementara itu, Kementerian UMKM akan memastikan keberlanjutan program melalui pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitasi peralatan produksi, akses permodalan, serta pembukaan jejaring pemasaran bagi kelompok perempuan nelayan.

Related posts
Ekonomi

Pemerintah Tambah DAU Rp 7,6 Triliun untuk THR dan Gaji Ke-13 Guru ASN

1 Mins read
IBTimes.ID – Pemerintah pusat menambah alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah dengan nilai mencapai Rp 7,66 triliun. Tambahan anggaran ini…
Ekonomi

Purbaya Siapkan Dana Rp60 T untuk Pulihkan Bencana Sumatera

1 Mins read
IBTimes.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp60 T dalam APBN 2026 untuk membiayai pemulihan dampak banjir dan tanah…
Ekonomi

Presiden Prabowo Resmi Tetapkan Skema Kenaikan Upah Minimum 2026

1 Mins read
IBTimes.ID – Pemerintah resmi memiliki dasar hukum baru untuk penetapan upah minimum tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *