IBTimes.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sesuai dengan komitmen Presiden.
“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai janji Presiden. Itu sudah kami siapkan,” ujar Purbaya seusai rapat dengan jajaran BPJS Kesehatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (ANTARA/22/10).
Meski dana sudah disediakan, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan guna mencegah kebocoran anggaran. Ia meminta adanya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang sudah tidak relevan.
Salah satu contohnya, kata dia, adalah aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurut Purbaya, ketentuan tersebut sudah tidak lagi diperlukan pascapandemi COVID-19.
“Karena sudah terlanjur membeli, akhirnya semua pasien diarahkan menggunakan ventilator, sehingga tagihan ke BPJS membengkak. Jadi, saya minta supaya dievaluasi, alat mana yang benar-benar perlu dan mana yang tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses revisi aturan perlu melibatkan para ahli kesehatan agar tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan medis yang sesuai standar.
Selain soal kebijakan, Purbaya juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan sistem teknologi informasinya (IT). Ia menyebut BPJS memiliki sekitar 200 tenaga IT, jumlah yang dinilainya cukup besar dan potensial untuk dioptimalkan.
“Dengan kekuatan sebesar itu, saya minta mereka mengintegrasikan seluruh sistem IT di Indonesia dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI),” katanya.
Menurut Purbaya, integrasi sistem digital akan membantu mendeteksi dan menyelesaikan masalah layanan seperti klaim yang bermasalah dengan lebih cepat. Ia menargetkan sistem tersebut dapat beroperasi optimal dalam waktu enam bulan ke depan.
“Kalau ini berhasil, BPJS Kesehatan bisa menjadi sistem IT layanan rumah sakit terbesar dan terbaik di dunia,” ujarnya optimistis.
Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan sanksi jika target tersebut belum tercapai. Namun, ia berharap BPJS Kesehatan dapat segera menuntaskan berbagai pekerjaan rumah agar manfaat bagi masyarakat semakin besar.
“Saya lihat masyarakat yang kurang mampu bisa menjalani operasi mahal berkat BPJS. Itu luar biasa. Jadi, kalau sistemnya bisa lebih baik, kenapa tidak kita dukung sepenuhnya,” pungkasnya.
(MS)
