IBTimes.ID – Dzulfikar Ahmad Tawalla Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo dalam pidatonya memberi makna tersurat kepada publik bahwa beliau adalah sosok yang besar hati dan sangat mencintai Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Dzulfikar Ahmad Tawalla di Jakarta pada Rabu (16/8/23).
Sebagaimana yang diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR RI 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/23).
Dzulfikar mengatakan, dalam menanggapi pidato dari Presiden Jokowi. Setidaknya ada empat catatan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Pertama, Presiden Joko Widodo menanggapi tuduhan, cacian, berita miring yang menyerang pribadinya dengan cara memaafkan, alih-alih membuat laporan ke polisi. Inilah wujud kebesaran hati Presiden Joko Widodo.
Menurut Dzulfikar, jawaban yang diberikan oleh Presiden Jokowi di pidato tahunan ini, memberikan gambaran, bahwa pak Jokowi tidak anti kritik. Namun segala tuduhan, fitnah itu sangat disayangkan karena dinilai memudarnya sikap santun dan budi pekerti bangsa Indonesia.
“Begitu juga jangan sampai salah tafsir atas demokrasi dan kebebasan berpendapat, yang menjadi pintu luapan emosi, cacian dan kebencian,” ujar Dzulfikar.
Kedua, Presiden Jokowi ingin menyampaikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini bagian dari perwujudan Indonesia maju, Indonesia emas, dan meletakkan Indonesia di kancah internasional.
Dzulfikar mengatakan, kepercayaan internasional terhadap Indonesia adalah wujud dari diperhitungkannya Indonesia dalam kancah internasional. Pembangunan infrastruktur harus ikut didorong dengan penguatan Sumber Daya Manusia Indonesia.
Ketiga, mengenai hilirisasi adalah keberanian Indonesia dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara 5 besar yang memiliki kekuatan ekonomi global.
Dzulfikar menyebut, hilirisasi memberikan nilai tambah ekonomi dan pemasukan keuangan negara. Nilai tambah atas hilirisasi itu, akan mampu menaikkan pendapatan perkapita berkali lipat dalam dalam kurung waktu 5-10 tahun ke depan. Hal ini akan mendorong Indonesia menjadi negara maju.
Keempat, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Artinya, politik yang dikedepankan oleh sosok presiden adalah politik kebangsaan bukan politik sektoral atau politik pragmatis.
Dzulfikar menjelaskan, maka tepat, apa yang disampaikan Presiden Jokowi, bahwa capres dan cawapres adalah kewenangan partai politik atau koalisi partai politik, bukan presiden.
“Hal ini menjadi bantahan secara langsung atas tuduhan presiden ikut cawe-cawe dalam penentuan capres dan cawapres,” tegasnya.
“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah wujud kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia,” imbuh Dzulfikar.
(Soleh)
