Harian Republika tanggal 8 Desember 2020 membawa judul “Pandemi berujung Transformasi dalam rubrik Inovasi” menggambarkan banyaknya perusahaan perbankan yang melakukan transformasi organisasi digital karena dampak Covid-19. Digitalisasi yang “dipaksa” oleh Covid-19 terutama terkait perubahan perilaku, preferensi, dan cara berpikir konsumen.
Bagaimana dengan Muhammadiyah? Apakah ada transformasi digital juga? apakah anggota dan pimpinannya juga berubah perilakunya? Apakah anggotanya masih berpikir untuk kembali ke cara-cara sebelum Covid-19? Ataukah ada keinginan untuk berubah? Jika ingin berubah, apa yang harus dilakukan diseluruh tingkat organisasi? Mau mulai darimana perubahan itu? Tulisan ini semoga bisa menjadi pemantik diskusi.
Menyeriusi Bidang Digital
Saya tidak akan melempar ide yang besar soal digitalisasi, akan tetapi memang sudah saatnya pimpinan Persyarikatan memikirkan apa yang perlu dilakukan tahun 2021 dan seterusnya terkait persoalan ini. Ya, kita sudah mulai, Pimpinan Pusat telah mempunyai Pusat Dakwah Digital di kantor Yogyakarta yang telah sukses menyelenggarakan Tanwir, Rakernas Majelis secara daring dan berbagai webinar. Tatangannya, kita perlu percepatan supaya setiap majelis bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah daftar percepatan digitalisasi yang bisa dilakukan oleh kita semuanya:
1. Kalau mau menjadi anggota Muhammadiyah, bisa mendaftar secara online? Cukup dari rumah saja meng-upload seluruh persyaratan dan tiga hari kemudian sudah menerima tanda anggota.
2. Majelis Tabligh membuat pengajian yang diikuti oleh ribuan hingga jutaan orang? Lihat saja para artis atau para influencer yang Youtube-nya ditonton oleh jutaan orang. Kuncinya satu, bikin konten setiap minggu satu atau dua dengan topik yang menarik.
3. Majelis Tarjih dan Tajdid bisa menjadi pusat referensi soal-soal keagamaan? Ketika kita googling topik keagamaan, maka yang akan keluar pertama kali adalah laman Majelis Tarjih. Kuncinya satu, semua keputusan-keputusan majelis di-pool dan bisa diakses oleh masyarakat umum.
4. Majelis Dikdas punya platform database siswa? Model Pendidikan berbasis online yang dipakai secara regional? Mempunyai perpustakaan digital yang bisa diakses oleh jutaan siswa dan gratis.
5. Lazismu mendapatkan membership satu juta orang yang setiap bulan berzakat Rp 100.000,- Jadi persyarikatan bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam bidang kemanusiaan.
Saya juga paham banyak perguruan tinggi mempunyai sistem digital yang bagus baik mulai pendaftaran, keuangan, dan juga sistem pengajaran. Demikian halnya di rumah sakit sudah ada pendaftaran online, sistem e-claim rumah sakit, e-office, dan e-medical record. Tantangannya di luar sana, kompetisi juga berlangsung sangat kuat sehingga perlu terus mengupayakan perbaikan setiap saat.
Daftar “ide” masih bisa diteruskan lebih banyak lagi, apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah. Barangkali ide sudah banyak, tantangan, dan kesempatan di depan mata, sumberdaya juga banyak. Jadi persoalannya hanya satu. Siapa yang akan mulai dan kapan akan dilakukan.
Tiga Syarat Percecapatan Digitalisasi
Ada tiga hal agar percepatan digitalisasi bisa dilakukan. Pertama, dibentuk pusat digitalisasi persyarikatan yang bertugas menyusun road-map sekaligus menjadi “lead” diimplementasinya. Saya pikir Majelis Pustaka dan Informasi bisa menjadi garda depan sesuai dengan fungsinya yaitu meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran persyarikatan dalam menjalankan misi di tengah kehidupan.
Kedua, setiap majelis mempunyai satu program unggulan khusus digitalisasi. Ketiga, dukungan dana untuk pengembangan program dan eksekusi. Sudah saatnya bergerak lebih cepat, banyak anak muda yang berkompeten untuk membangun sistem dan berkhidmat untuk kejayaan Muhammadiyah di dunia digital.
#muhammadiyahgodigital
Editor: Yahya FR
