IBTimes.ID – Kisah Try Sutrisno bukan sekadar catatan perjalanan seorang prajurit, melainkan cerminan hidup dari konsep Dwifungsi ABRI sekaligus wajah politik Orde Baru yang menekankan stabilitas di atas segalanya.
Ia mewakili sosok ideal penguasa era itu: berakar kuat di militer, namun piawai bergerak di ranah politik demi agenda pembangunan nasional. Try bukan hanya mencapai puncak tertinggi di tubuh angkatan bersenjata, tapi juga menjadi salah satu dari sedikit tentara yang berhasil menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada 10 Maret 1993, dalam Sidang Umum MPR, kelima fraksi secara bulat memilihnya sebagai Wakil Presiden ke-6 RI, mendampingi Presiden Soeharto yang kembali terpilih untuk periode kelima. Try menjadi tentara kedua yang menempati posisi itu setelah Umar Wirahadikusumah (Wapres 1983–1988).
Keputusan ini muncul di saat angin demokratisasi mulai berhembus kencang di pertengahan 1990-an. Kritik terhadap gaya kepemimpinan otoriter Soeharto semakin vokal, dari kalangan LSM hingga media. Penunjukan Try yang berlatar belakang Jenderal TNI AD justru mempertegas prinsip inti Orde Baru: militer sebagai pilar utama kekuasaan. Langkah ini tak hanya bersifat simbolis, melainkan juga strategis untuk menjaga harmoni di antara elite dan mengendalikan laju demokrasi agar tetap dalam koridor stabilitas.
Try sendiri kerap menegaskan pentingnya stabilitas sebagai fondasi pembangunan. Dalam pengarahan di Istana Merdeka pada Oktober 1994 kepada peserta Kursus Reguler Lemhannas.
“Stabilitas akan menjadi semu tanpa dinamika sosial, sebaliknya dinamika sosial bisa berubah menjadi anarki jika menolak stabilitas” (Kompas, 25/10/1994).
Pandangan itu kembali ia ungkapkan menjelang Pemilu 1997.
“Keberhasilan pemilu bergantung pada iklim yang kondusif, yaitu stabilitas nasional yang mantap sekaligus dinamis” (Kompas, 5/1/1997).
Baginya, stabilitas adalah kunci mencegah perpecahan dan provokasi di tengah masyarakat.
Pemikiran politik Try tak lepas dari pengalaman panjangnya di dunia militer. Sebelum menjadi Wapres, ia menjabat Panglima ABRI selama lima tahun (1988–1993). Posisi itu diraih setelah hampir tiga dekade pengabdian.
Perkenalannya dengan dunia tentara dimulai sejak usia 13 tahun, sekitar 1948, saat Belanda kembali menyerbu pasca-proklamasi. Saat itu, Try kecil membantu ayahnya yang bekerja di bagian kesehatan Batalyon Poncowati, Kediri, Jawa Timur—setelah keluarga mereka mengungsi dari Surabaya akibat peperangan. Ia bertugas sebagai kurir, mengantarkan pesan, mencari informasi di wilayah musuh, bahkan mengambil obat untuk prajurit.
Setelah Belanda mundur, ia melanjutkan sekolah hingga lulus SMA, lalu masuk Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) di Bandung dan lulus sebagai Letnan Dua Zeni pada 1959.
Sebagai perwira muda, Try terlibat dalam berbagai operasi penting: penumpasan DI/TII di Aceh (1957), PRRI (1959), pembebasan Irian Barat (1962), G30S/PKI (1965), hingga Operasi Seroja di Timor Timur (1979). Jabatan tertinggi di lapangan adalah Komandan Batalyon Zeni Tempur Amfibi di Surabaya sebagai Mayor.
Kariernya kemudian berpindah ke staf: Kepala Biro Staf Umum AD (1972–1974) sebagai Letkol, lalu menjadi ajudan Presiden Soeharto (1974–1978). Setelah itu, karirnya melesat: lulus Sesko AB, menjadi Kasdam Udayana (1978), Pangdam di Palembang dan Jakarta (1979–1985).
Saat menjabat Pangdam V/Jaya, ia terlibat penanganan peristiwa Tanjung Priok dan peledakan BCA, kejadian kontroversial yang dianggap Orde Baru sebagai upaya menjaga stabilitas, meski menimbulkan korban sipil akibat tindakan represif.
Promosi berlanjut: KSAD (1986–1988), naik pangkat Jenderal (1987), lalu Panglima ABRI (1988–1993) menggantikan LB Moerdani.
Sejak menjadi ajudan presiden, Try mulai merambah politik. Ia menjadi anggota MPR dua periode (1983–1993) sambil tetap aktif di militer, menjalankan Dwifungsi ABRI secara nyata.
Ia kerap menyuarakan stabilitas, ketahanan nasional, dan peran historis ABRI dalam menjaga NKRI. Pada rapat dengan Komisi I DPR (7 Februari 1990), Try menekankan:
“Pemasyarakatan Dwifungsi ABRI harus terus dilakukan karena generasi berganti. Dwifungsi adalah kekayaan bangsa, jaminan agar demokrasi kita tumbuh matang tanpa kemandekan” (Kompas, 8/2/1990).
Menurutnya, Dwifungsi bukan sekadar penempatan prajurit di jabatan sipil, melainkan tekad dan semangat. “Dengan konsistensi ini, kita akan menjadi bangsa yang kukuh, kuat, dinamis, dan tangguh menghadapi gejolak,” ujarnya.
Sepanjang karier, Try konsisten mengusung stabilitas, ketahanan nasional, dan Dwifungsi ABRI sebagai pilar utama. Ia adalah perwujudan sempurna Orde Baru: prajurit yang menjadi politisi dengan legitimasi sejarah, sekaligus politisi yang menjadikan stabilitas sebagai prasyarat pembangunan.
Kini, Jenderal (Purn) Try Sutrisno telah berpulang pada Senin, 2 Maret 2026, di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, dan dimakamkan di TMP Kalibata pada hari yang sama. Kepergiannya menutup lembaran panjang pengabdian sekaligus mengingatkan kita pada visi Orde Baru tentang demokrasi yang terkendali demi stabilitas negara.
Selamat jalan, Pak Try. Terima kasih atas pengabdiannya!
(Assalimi)
