IBTimes.ID – Dubes RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, terkejut 60-70 dari 100 komentar di pemberitaan media Indonesia membela Israel. Padahal, tiga atau empat tahun lalu, 9 dari 10 orang Indonesia membela Palestina. Ada virus pro-Israel yang tersebar.
Pernyataan itu disampaikan dalam “Silaturahmi Diaspora Muhammadiyah Eropa” yang diselenggarakan PCIM Jerman Raya 16 Mei 2021.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merasa bahwa fakta sosial cenderung membenarkan pernyataan Dubes Iqbal. Sejumlah elite dan warganet di Tanah Air mulai berani bela Israel serta mendorong Indonesia membuka hubungan politik.
“Ada pula yang berkata, “Palestina bukan urusan kita.” Mereka mencibir pihak pro-Palestina seperti dialami Ulil Abshar-Abadalla. Bahkan, ada fitnah terhadap Ustaz Adi Hidayat yang berhasil mengumpulkan dana Palestina Rp 30 miliar,” tulis Haedar di Republika.
Menurutnya, mendukung Palestina bagi bangsa Indonesia sebenarnya normal. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kaum Muslim Indonesia yang mengumpulkan dana juga proporsional. Tidak melupakan nasib sebangsa di dalam negeri.
Haedar mencontohkan Muhammadiyah yang sampai Kamis kemarin dapat mengumpulkan dana Palestina dari warga tanpa diinstruksi sekitar Rp 18,4 miliar, beberapa tahun lalu untuk Rohingya Rp 21 miliar. Sedangkan untuk mengatasi Covid-19 di dalam negeri dari dana sendiri sampai akhir Mei 2021 ini sejumlah Rp 350,2 miliar.
Pemandangan yang justru sungsang, imbuh Haedar, ialah mengapa dukungan terhadap Palestina saat ini dipersoalkan oleh sebagian warga dan elite di negeri ini. Haedar berharap agar pro-Israel sekadar reaksi spontan dan tidak menjalar ke tubuh organisasi kemasyarakatan.
“Publik ingat tahun 2018 terjadi kontroversi ketika ada elite agama mengikuti acara resmi American Jewish Committee (AJC) dan bertemu langung dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Setelahnya, yang bersangkutan malah diangkat menjadi pejabat negara. Pemandangan yang justru sungsang ialah mengapa dukungan terhadap Palestina saat ini dipersoalkan oleh sebagian warga dan elite di negeri ini,” tegasnya.
Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah tersebut berharap agar virus pro-Israel diharapkan tidak menular ke tubuh pemerintahan. Mula-mula melalui jalur bisnis dan investasi, kemudian menuju pintu hubungan bilateral. Ia berharap agar pemerintah Indonesia tetap kokoh mendukung Palestina dan tidak memiliki virus pro-Israel, sebagaimana konsistensi politik Indonesia sejak Presiden Sukarno, Soeharto, dan para Presiden di era Reformasi sebelum ini.
Sikap tegas Presiden Jokowi dan Menlu Retno LP Marsudi yang mendukung penuh Palestina dan mengutuk agresi Israel layak diapresiasi.
Mereka yang mengidap virus pro-Israel, tegas Haedar, perlu paham bahwa masalah Palestina bukanlah soal agama, tetapi menyangkut kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa yang dirampas hak-hak dasarnya.
“Disadari pula bahwa Palestina sendiri memiliki persoalan yang kompleks, seperti perpecahan internal yang tajam, tetapi bukan berarti bangsa Indonesia tidak membela dan mendukungnya. Jadi mengapa mesti berbeda sikap, lebih-lebih ditunjukkan dengan radikal-ekstrem menjadi anti-Palestina dan pro-Israel,” tegas Haedar.
Bangsa Palestina telah menderita cukup panjang akibat kehadiran Israel tahun 1948. Negara Zionis itu sejatinya bentukan Inggris yang saat itu menjajah Timur Tengah.
Padahal, menurut Haedar, sebelum deklarasi kemerdekaan Israel yang sepihak itu, seluruh wilayah di kawasan tersebut dikenal sebagai Suriah Selatan, Suriah Palestina, Kerajaan Yerusalem, Provinsi Iudaea, Coele-Suriah, Retjenu, Kanaan, dan secara khusus bernama Palestina. Artinya, kehadiran Israel berada di atas tanah air Palestina, bukan di zona kosong.
Jika patokannya kekuatan politik dan militer, maka Israel pasti menang karena didukung Inggris dan Amerika Serikat yang memiliki hak veto di PBB serta jaringan kekuasan besar dalam konstelasi politik global. Tetapi apakah di era modern sebuah negara berdiri dengan dasar kemenangan politik dan kekuatan ekspansi.
“Di mana hakikat kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa yang sudah turun temurun hidup di atas tanah air miliknya sendiri? Bangsa Indonesia tentu menyadari sepenuhnya betapa mahalnya harga kemerdekaan dan kedaulatan itu,” tulisnya.
Reporter : Yusuf
