Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat Muhammadiyah genap berusia seabad (1918-2018). Dinamika seabad Mu’allimin-Mu’allimat sebenarnya bukan sekedar tentang waktu yang merentang ke belakang (temporal). Tetapi sekaligus memberikan pemahaman tentang ruang yang meluas (spatial). Yang melibatkan para aktor/pendiri institusi pendidikan ini ketika menginisiasi, berinteraksi, dan membangun relasi sosial pada masanya. Pembacaan sejarah seabad Mu’allimin-Mu’allimat dalam alur dialektika-historis mengisyaratkan ‘ruang ketiga’ (thirdspace) sebagai bentuk sintesis dari kelemahan-kelemahan institusi pendidikan Islam tradisional (pondok pesantren) dan pendidikan kolonial.
Dalam konteks ini, kehadiran Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat yang semula bernama al-Qismul Arqa (1918). Kemudian berubah menjadi Kweekschool Islam/Muhammadiyah (1923-1932), merupakan suatu ‘produk sosial’ dalam bentuk konsep alternatif yang mengisi ‘ruang ketiga’ dalam alur dialektika historis. Model pembacaan seperti ini dinilai lebih relevan mengingat pendidikan selama ini berorientasi pada input-output. Sehingga para lulusan sering gagap menghadapi realitas di masyarakat. Maka dibutuhkan orientasi outcome—ruang pengembangan kreativitas—dalam pendidikan kita.
Dengan pembacaan sejarah seabad Mu’allimin-Mu’allimat dalam alur dialektika historis kita dapat menemukan model pemahaman baru bahwa lembaga pendidikan ini berorientasi pada input-output-outcome.
Mu’allimin
Sebagai fakta sosial-historis, kelahiran Mu’allimin-Mu’allimat tidak cukup dijelaskan hanya menggunakan nama dan bentuk fisik (material), angka tahun (1918) berdiri atau siapa inisiator/perintisnya—representasi ruang (representation of space). Mu’allimin-Mu’allimat adalah lembaga pendidikan yang diinisiasi, dibentuk, dan digerakkan oleh para perintis/penggerak dari jajaran teras Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah sebagai respon atas kelemahan dalam sistem pendidikan Belanda dan pondok pesantren dalam bentuk konsep-konsep dan aspirasi-aspirasi (ruang abstrak—meminjam teori Lafebvre) yang diformulasikan untuk mengisi ‘celah kosong’ di antara kelemahan sistem pendidikan kolonial dan pondok pesantren. Pertama kali diinisiasi (1918), K.H. Ahmad Dahlan memiliki tujuan praktis mendirikan al-Qismul Arqa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru agama di sekolah-sekolah Muhammadiyah (Mh. Mawardi, 1977).
Fase inisiasi ini tidak cukup dipahami sebagai gejala pragmatis dalam pendidikan Muhammadiyah pada waktu itu, tetapi kehadiran al-Qismul Arqa merupakan jawaban cerdas setelah melihat fakta bahwa kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan kolonial dan pondok pesantren lebih berorientasi pada output dalam bentuk sumber daya manusia siap pakai untuk mengisi jabatan/posisi dalam struktur birokrasi pemerintah. Pemerintah kolonial kemudian memasifkan program penyelenggaraan kweekschool yang bertujuan untuk menyediakan tenaga guru dari kalangan pribumi.
K.H. Ahmad Dahlan menangkap isyarat zaman dengan memformulasikan konsep-konsep, aspirasi-aspirasi, dan juga tuntutan-tuntutan politis dari kelas elit Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada outcome. Formulasi baru bukan dalam bentuk kweekshcool—seperti program pemerintah kolonial—juga bukan dalam bentuk pondok pesantren—seperti lembaga pendidikan tradisional. Akan tetapi, sentuhan kreativitas dan inovasi telah menciptakan ‘ruang baru’ dalam bentuk al-Qismul Aqra—berarti “kelas pertumbuhan,” “kelas lanjutan”—yang tidak hanya berfungsi untuk memproduksi tenaga guru agama, tetapi sekaligus sebagai kader tabligh yang akan menjalankan tujuan-tujuan Muhammadiyah.
***
Al-Qismul Arqa adalah kisah sukses ketika K.H. Ahmad Dahlan berhasil menginisiasi ‘ruang ketiga’ pendidikan dalam dialektika historis pendidikan di tanah air. Proses dialektika historis tidak untuk menegasikan, tetapi dengan sentuhan Islami mengambil unsur-unsur positif dari kontradiksi-kontradiksi dalam sistem pendidikan kolonial dan pondok pesantren (al-mukhafadzah ‘ala qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah). Pada tanggal 8 Desember 1921, al-Qismul Arqa berubah menjadi Pondok Muhammadiyah (Steenbrink: 1994, 55).
Perubahan nama al-Qismul Arqa menjadi Pondok Muhammadiyah dalam alur dialektika historis memang terkesan suatu kemunduran, karena hadirnya lembaga ini sebagai pengisi ‘ruang ketiga’ pada awalnya merupakan antitesis dari pondok pesantren. Akan tetapi, menurut Lafebvre, ciri khas ‘ruang ketiga’ bersifat diferensial karena menampung beragam konsep, aspirasi, dan tuntutan dari pengalaman para aktor/perintis. Artinya, masih terbuka lebar kemungkinan-kemungkinan untuk berubah secara dinamis.
Berbeda dengan temuan Amir Hamzah Wirjosoekarto (1968), sekalipun menggunakan nama Pondok Muhammadiyah, sistem pendidikan dan metode pembelajaran yang digunakan dalam institusi ini berbeda jauh dari model pondok pesantren. Kemajuan-kemajuan sistem dan metode Pondok Muhammadiyah menempatkan lembaga ini sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Islam modern di pulau Jawa pada masanya.
Upaya mengakomodasi konsep-konsep, aspirasi-aspirasi, dan tuntutan-tuntutan dari kelas elit di Muhammadiyah kembali menemukan formulasinya ketika pada tahun 1923 Pondok Muhammadiyah secara resmi berubah menjadi Kweekschool Islam/Muhammadiyah (Djojosoegito, 1923).
***
Fakta yang menarik dalam fase ini adalah konflik dan kepentingan antara Muhammadiyah dan Sarekat Islam (SI). Pada fase ini pola relasi sosial di antara dua organisasi mengalami ketegangan-ketegangan karena sesungguhnya program kweekschool Islam pertama kali diinisiasi dan dirumuskan oleh para elit SI. Namun dalam praktiknya, Muhammadiyah justru lebih maju selangkah karena mampu mengimplementasikan program SI yang terbengkalai (akibat konflik di tubuh SI).
Sampai memasuki tahun 1932, kehadiran Kweekschool Muhammadiyah mampu menjawab tuntutan zaman dengan menghadirkan lembaga pendidikan yang memberi ruang pengembangan kreativitas dan inovasi bagi para lulusannya. Namun ketegangan politik kembali mewarnai perjalanan sejarah institusi ini, ketika pada tahun 1932, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan Wildenscholen Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar/Partikelir).
Nama Madrasah Mu’allimin secara resmi digunakan pada tahun 1932 lewat keputusan Sidang Tanwir yang dipimpin K.H. Ibrahim. Keputusan ini dibuat sebagai respon cerdas dan bermartabat dari Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah atas pemberlakuan Wildenscholen Ordonantie. Dikatakan cerdas karena lembaga pendidikan ini konsisten menjalankan fungsinya sebagai institusi perkaderan yang menerapkan sistem, metode, dan kurikulum penopang gerakan dakwah Muhammadiyah.
Sistem pendidikan Mu’allimin berorientasi pada outcome, di mana para lulusan diberi ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan segenap potensi, terutama melalui konsep ’anak panah’ Muhammadiyah. Dikatakan bermartabat, menurut sumber Mh. Mawardi (1977), institusi pendidikan ini sejak masih bernama al-Qismul Arqa hingga menjadi Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah ternyata tidak atau belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Artinya, dengan semangat kemandirian, Muhammadiyah mampu mewujudkan sistem pendidikan yang dinamis dan progresif tanpa harus mengandalkan batuan dari pemerintah.
Dinamis dan Progresif
Konsep ‘anak panah’ Muhammadiyah yang ditujukan kepada para abiturien Madrasah Mu’allimin merupakan satu indikasi nyata bahwa orientasi pendidikan ini bersifat dinamis dan progresif. Ketika kebanyakan lembaga pendidikan di tanah air terjebak pada orientasi input-output, Mu’allimin telah selangkah lebih maju dengan mengakomodir konsep-konsep, aspirasi-aspirasi, dan tuntutan-tuntutan dari para pelaku sejarah untuk membuka ‘ruang ketiga’ bagi pengembangan potensi para lulusan, terutama ketika harus terjun ke masyarakat (outcome).
Latar belakang historis munculnya konsep ‘anak panah’ Muhammadiyah memang sulit terlacak menggunakan sumber lisan maupun dokumentasi. Menurut informasi Mh. Mawardi (1977), karena Mu’allimin adalah lembaga pendidikan yang konsisten mengusung visi dan misi gerakan Muhammadiyah, maka lulusan lembaga pendidikan ini tidak diakui oleh pemerintah kolonial. Ijazah para alumni Mu’allimin tidak bisa dipakai untuk melamar pekerjaan di instansi-instansi pemerintah kolonial.
***
Menguatkan informasi Mh. Mawardi, berdasarkan analisis dialektika historis ‘ruang ketiga’ pendidikan, meminjam teori Lafebvre, praktik sosial yang diproduksi oleh para individu maupun kelompok (aktor/perintis) melibatkan pengalaman individual yang melahirkan konsep-konsep, aspirasi-aspirasi, dan tuntutan-tuntutan—di luar representasi ruang—terakumulasi dalam ruang abstrak yang bersifat diferensial sehingga menciptakan ‘ruang ketiga’ sebagai bentuk sintesis dari kelemahan sistem pendidikan kolonial dan pondok pesantren yang para lulusannya dinilai gagap menghadapi realitas di masyarakat.
Sekali lagi, konsep ‘anak panah’ Muhammadiyah memberikan ruang bagi outcome para abiturien Mu’allimin karena mereka dituntut untuk menciptakan ruang baru bagi pengembangan peran dan fungsi dalam masyarakat, terutama dalam rangka menjalankan misi dakwah. Demikian sepintas pembacaan atas sejarah seabad Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah dalam alur dialektika historis yang mampu mengisi ‘celah kosong’ (ruang ketiga) pendidikan di tanah air.
