Sejak awal Pilpres 2014 hingga puncaknya pada aksi 212, barisan KOKAM dan BANSER tampak solid dengan sikap responsif terhadap isu-isu politik yang terus digoreng media sosial. Media IBTimes.ID menangkap gejala semacam ini sebagai kebangkitan milisia Islam atau paramilitary yang secara psikologis justru melestarikan tradisi kekerasan dan nguri-uri militerisme. Dalam perspektif lain, kebangkitan milisia Islam seperti KOKAM, BANSER, Front Pembela Islam (FPI) dan lain-lain atau paramilitary seperti Pemuda Pancasila, Garda Bangsa, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, dan lain-lain telah menggeser peran institusi militer resmi di negeri ini (TNI, Kepolisian).
Redaksi IBTimes.ID berhasil mewawancarai Ahmad Najib Burhani, M.A., Ph.D. peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bagaimana pandangan ilmuwan ini terkait kebangkitan milisia Islam atau paramilitary di Indonesia ini? Simak wawancara berikut ini.
Bagaimana pandangan anda terhadap kebangkitan KOKAM dan BANSER belakangan ini?
Menurut saya, tradisi adanya paramilitary itu harus dihapus atau diperbarui arahnya, baik itu BANSER, KOKAM, Pemuda Pancasila, Garda Bangsa, dan lain-lain.
Mengapa?
Tradisi paramilitary itu sering menciptakan arogansi. Sudah ada polisi dan militer, mengapa masing-masing kelompok harus punya paramilitary. Sebagian orang di masyarakat kita sepertinya cenderung permisif terhadap keberadaan paramilitary dan menganggapnya dapat dikontrol oleh sipil. Kita seperti mengizinkan, bahkan melestarikan subkultur kekerasan.
Saya lihat belakangan ini BANSER telah mentransformasikan dirinya menjadi sesuatu yang lain. Karena itu, saya setuju dengan mereka yang menyebut BANSER sebagai kelompok “ultra-traditionalist.” Saya sudah pernah bilang ini, tetapi banyak yang menentang.
Sejak kapan tradisi paramilitary tumbuh di Indonesia?
Sebenarnya sudah sejak lama. Sejak zaman Suharto yang berkembang memang hanya Pemuda Pancasila.
Bagaimana cara mengubah arah gerakan paramilitary seperti BANSER dan KOKAM?
Bisa pelan-pelan, seperti mulai dengan mengganti sergamnya dari loreng-loreng tentara menjadi seragam dengan corak lebih sipil. Mengarahkan energinya dari psychological intimidation (intimidasi psikologis) ke lawan dan mungkin unsur fisik/kekerasan ke arah gerakan kemanusiaan, seperti membantu MDMC. Seragam militer diganti seragam Tapak Suci, atau pakai jas rapi seperti bodyguard. Seperti pengawal presiden itu sebenarnya dari militer, tetapi mereka tidak perlu memakai baju militer. Jadi, cara seperti ini dapat membantu menghilangkan kesan hegemoni militerisme di masyarakat.
KOKAM dan BANSER akhir-akhir ini menggeliat di basis, adakah hubungannya dengan fenomena Islamisme?
Di antaranya, karena polisi kita kadang kebingungan dalam melihat isu-isu agama, seperti HTI, Ahmadiyah, dan lain-lain. Mereka tidak cepat bergerak. Bahkan, sebagian dari mereka ikut berpihak dalam beberapa kasus itu. Masalah lainnya adalah karena penegakan hukum kita kadang agak lamban. Ditambah lagi karena masyarakat permisif terhadap keberadaan ini, lupa bahwa ini adalah bagian tradisi militerisme yang ditentang pada waktu reformasi 1998. Atau bahkan sebagian masyarakat merasa membutuhkan keberadaannya. Ini mirip dengan lahirnya gangster di Amerika Serikat dulu, yang diawali karena perasaan tak terlindungi atau bahkan terdzalimi oleh sistem resmi. Terakhir, pemerintah sendiri seperti mengizinkannya.
Mungkin BANSER itu merasa bahwa LPI (Laskar Pembela Islam) milik FPI itu seperti sangat arogan. Sementara pemerintah kesulitan atau belum membubarkannya. Kalau mereka dihadapi dengan sipil, sepertinya tidak takut. Ya, akhirnya BANSER-lah yang berhadap-hadapan dengan mereka. Tapi, jika tradisi ini terus dilanjutkan, maka paramilitary yang nanti menjadi penguasa di masyarakat. Ini juga bisa menimbulkan konflik horizontal. Dan itu sudah terjadi waktu kasus UBN (Ustadz bahtiar Nasir) dan Felix Y Siauw. BANSER mau menghalangi, sementara LPI dan KOKAM melindungi. Akhirnya, ini seperti menjadi perseteruan di berbagai ormas Islam.
Mengapa tradisi paramilitary berbahaya?
Ada dua otoritarianisme yang sangat berbahaya, yaitu otoritarianisme agama dan otoritarianisme militer. Yang satu punya surga dan neraka, yang satunya punya senjata. Itu yang harus kita hindari. Makanya, mumpung masih kecil, wabah militerisme di masyarakat sipil ini harus kita tahan dan dihentikan.
Kelemahan kita adalah bahwa media-media besar dan mainstream kita tidak ada yang berani mengkritik tradisi militerisme di NU dan Muhammadiyah. Bahkan, mengkritik LPI saja banyak yang ketakutan. Karena itu, kritik harus dimulai dari internal dua organisasi itu. Banyak dari kita justru bangga dengan baju loreng-loreng dan mendukung keberadaannya, kemudian menjustifikasi bahwa itu dianggap perlu. Padahal itu seperti menciptakan Frankenstein. Kalau sudah besar, tidak akan bisa dikontrol lagi. Dulu militer punya andil dalam menciptakan FPI. Sekarang, FPI sudah besar dan tidak lagi bisa dikontrol oleh militer.
Termasuk kasus pembakaran Bendera Tauhid (HTI) sehingga melahirkan perlawanan Aksi Bela Tauhid ya?
Itu satu contoh kecil dari dampak militerisme sipil. Saya tidak ingin masuk secara khusus dalam kasus itu karena sudah banyak yang membahasnya. Itu menjadi contesting issue. Tapi kita perlu melihat salah satu akarnya yang saat ini orang enggan berbicara, yaitu militerisme sipil.
Lantas bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan Muhammadiyah dan NU?
Pertemuan intersif untuk meredakan konflik dan merekatkan kembali hubungan beberapa ormas yang kadang menjadi renggang perlu terus dilakukan. Sebagaimana pertemuan di NU dan Muhammadiyah di Menteng beberapa waktu lalu. Selanjutnya, bulan-bulan yang akan datang, ukhuwwah itu terus dibina dengan rencana pertemuan-pertemuan lanjutan membahas berbagai isu krusial. (Azaki dan Muarif)
