“Iklim Indonesia yang belum sadar mengaplikasikan arti perbedaan menjadi tantangan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebelum berbicara tentang pendidikan yang inklusif”.
Pendidikan inklusif terlihat semakin ditingkatkan sejak adanya Kurikulum Merdeka, tetapi program ini mungkin telah mengabaikan fundamental dasar iklim masyarakat di Indonesia. Disebutkan oleh Muqorobin, beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum terbaru ini adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, terutama guru, baik dalam proses pembelajaran maupun kemampuan untuk berjejaring dan fungsi asesmen pembelajaran.
Padahal salah satu harapan besar dari kurikulum tersebut untuk meningkatkan kesadaran individu tentang perbedaan dalam segala aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, agama, fisik, suku dan lain-lain. Namun, masalah ini mungkin tidak akan terselesaikan jika anak didik tidak diajarkan tentang apa makna dari perbedaan itu sejak dini.
Seperti yang disebutkan oleh Mercy F Halamury (2022) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Teori Belajar dalam Pembelajaran PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), materi yang diajarkan oleh anak usia dini harus sesuai dengan kapasitasnya. Pembelajaran Matematika, sosial, bahasa dan seni diajarkan dengan efektif agar dipahami oleh anak.
Tetapi, dalam prakteknya anak-anak tersebut mungkin hanya diajarkan tentang mengenali tentang materi yang diajarkan, dan tidak dilatih secara filosofi tentang materi tersebut. Contohnya, materi tentang warna yang kita kenal sekarang ini yaitu merah, kuning, hijau dan sebagainya. Anak hanya diajarkan untuk mengetahui jenis-jenis warna itu, tanpa mengetahui kenapa warnanya berbeda dan apa fungsinya. Sehingga, sejak dini pendidikan kita telah gagal mengajarkan tentang kurikulum pendidikan yang inklusif.
Belenggu Mayoritas
Meskipun, data survei INFID juga menunjukkan bahwa sekitar 90% gen milenial dan gen Z setuju agar institusi pendidikan di Indonesia harus menerima siswa dengan latar belakang apapun. Bahkan mereka juga setuju agar sekolah mampu mengajarkan pengetahuan tentang agama lain dan mendirikan rumah ibadah untuk kelompok minoritas.
Namun, pada prakteknya masih ada idealisme untuk menjadikan nilai-nilai yang diadopsi kelompok mayoritas untuk diterapkan di lingkungan pendidikannya. Hal ini dibuktikan dengan kurang lebih 40% gen milenial dan gen Z setuju atas penerapan aturan seragam sekolah sesuai dengan agama mayoritas yang ada di daerahnya. Angka tersebut terasa cukup besar bagi bangsa yang mempunyai semboyan “Bhineka tunggal ika – meskipun berbeda-beda tetap satu jua”. Dengan artian, bangsa Indonesia layaknya masih terkekang dengan belenggu “kemayoritasan”, bahkan dalam dunia pendidikan yang seharusnya bisa menjadi laboratorium inklusif di Indonesia.
Kemudian jika berbicara tentang inklusif, patut dibahas adalah tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Secara formal, pendidikan yang inklusif bagi disabilitas sudah diatur dalam pasal 10 Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 serta pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Tetapi, banyak permasalahan seperti kurang edukasi tentang pendidikan inklusif untuk anak disabilitas, defisit guru khusus yang mampu mengajar mereka dan lingkungan sekolah yang kurang mendukung.
Masalah di atas tidaklah mudah untuk diselesaikan, seperti menambah pelatihan kepada guru atau menambah jumlah sekolah luar biasa (SLB). Namun, masalah yang mendasar agar lingkungan sekolah mampu memberikan pendidikan inklusif kepada anak disabilitas adalah dengan meningkatkan kemampuan guru dan orang tua untuk memahami filosofi pendidikan anak dan bagaimana memahamkan anak tentang perbedaan yang dialami oleh teman sebayanya. Sehingga, anak dengan disabilitas dapat dipahami dengan baik oleh teman-temannya dan bullying kepada mereka juga dapat dihilangkan.
Beberapa Aspek yang Perlu ditingkatkan
Maka dari itu, ada beberapa aspek dalam pendidikan yang harus ditingkatkan untuk mencapai pendidikan yang inklusif. Pertama, mengadakan dan meningkatkan pengamalan mata kuliah filsafat pendidikan untuk program studi yang berkaitan. Filsafat pendidikan ini penting untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan daya untuk berpikir kritis dan inklusif bagi calon guru di Indonesia. Dan bagi yang sudah menjadi guru, dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memahami filsafat pendidikan melalui diklat dari kementerian yang bersangkutan.
Dengan demikian, para pendidik tersebut dapat mengimplementasikannya di lingkungan mereka mengajar. Hal ini kemungkinan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, siswa tidak akan lagi menghafal materi hanya untuk ujian, tetapi mereka dapat berpikir bagaimana mengaplikasikan ilmunya dalam proses belajarnya.
Kedua, pelatihan guru inklusif yang mengedepankan anak sebagai subjek pendidikan. Pelatihan ini seharusnya diwajibkan kepada seluruh guru di Indonesia, bukan hanya ditujukan untuk guru dari SLB atau guru konseling saja, tetapi kepada seluruh guru yang mengajar di sekolah. Program ini bermanfaat untuk mendukung dan memasifkan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah di Indonesia. Maka, pemahaman akan kebutuhan siswa dari kelompok minoritas dapat dipahami dengan baik dan meningkatkan toleransi antar siswa di sekolah.
***
Ketiga, peningkatan infrastruktur sekolah. Fasilitas sekolah yang memadai sesuai dengan standar inklusivitas tentu akan memudahkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih inklusif. Manfaat lain infrastruktur yang inklusif selain memberikan fasilitas bagi minoritas atau penyandang disabilitas, secara langsung juga mengenalkan fungsi dan manfaat sarana sarana tersebut kepada siswa dan siswi. Sehingga, sekolah tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai inklusif tetapi juga mempraktekan bagaimana atmosfer lingkungan yang inklusif kepada seluruh civitas pendidikan.
Keempat, penting juga untuk mengadakan program pertukaran pelajar dari kelompok minoritas dan disabilitas. Program ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa bagaimana kebutuhan dan perspektif teman-temannya. Sebaiknya, program ini juga dijalankan secara nasional oleh pemerintah Indonesia agar lebih masif kebermanfaatannya. Dengan begitu, toleransi dan empati peserta akan semakin tumbuh di dalam program tersebut.
Dengan demikian, mekanisme pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan kurikulum yang mendukung saja. Namun, lebih jauh dari itu, pendidikan inklusif membutuhkan proses yang cukup komprehensif dimulai dari pemahaman filosofi pendidikan sampai dengan program yang inspiratif untuk pelajar. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, pemerintah harus ikut andil untuk mengatur dan mendukung pelaksanaan program pendidikan inklusif di setiap daerah di Indonesia.
#INFID
#IBTimes.ID
#KitaBikinPaham
#KitaBikinInklusif
#GapapaBeda
Editor: Yafaro
