Artikel ini merupakan ulasan buku The Decline of the Arab-Israeli Conflict – Middle East Politics and the Quest for Regional Order yang ditulis oleh Avraham Sela, seorang profesor di Hebrew University of Jerusalem, Israel. Baca seri pertama artikel ini di sini.
Sebenarnya buku Sela mendiskusikan langkah-langkah bagaimana pan Arabisme, dalam hal ini juga termasuk isu Palestina, semakin tidak relevan dari waktu ke waktu. Peristiwa-peristiwa di atas hanya menjadi sedikit contoh yang mudah dikenali. Sela menganalisa puluhan konferensi Liga Arab yang menjadi arena perdebatan negara-negara Arab.
Jika negara-negara reaksioner seperti Mesir, Suriah, dan Irak menggunakan narasi pan Arabisme untuk memeras dukungan, dana, dan legitimasi negara-negara lain, negara-negara kompromis menggunakan institusi internasional, dalam hal ini adalah Liga Arab, untuk memberikan pemakluman atas sikap yang kurang tegas terhadap Palestina. Liga Arab berfungsi sebagai pemberi legitimasi bagi negara-negara Arab untuk secara bertahap melepaskan diri dari kewajiban kolektif terhadap konflik Palestina melalui pendefinisian ulang strategi bersama.
Kendati demikian, salah satu masalah utama Arab, bagi Sela, adalah disintegrasi kawasan. Sela menulis, “Arab strategy in the conflict with Israel was marked by uncertainty, lack of a defined political or military plan, and a vast discrepancy between vision and reality… No clear Arab program of action—whether political or military—had been worked out”.
Sebagaimana umumnya sarjana dalam melihat politik Timur Tengah, Sela cenderung melihat langkah-langkah negara-negara Arab dalam membela Palestina sebagai langkah yang didasari oleh kepentingan masing-masing negara, bukan kepentingan bangsa Arab atau Palestina itu sendiri.
Misalnya, ketika Qasim mengambil alih kepemimpinan Iraq dari Monarki Hasyimiyah tahun 1958, ia langsung menantang kepemimpinan Nasir di dunia Arab. Saat itu, Nasir merasa dunia Arab belum solid dan belum mampu secara militer untuk melawan Israel. Namun, Qasim, yang menolak untuk bergabung dengan United Arab Republic (UAR) bersama Mesir dan Suriah, memilih menantang legitimasi Nasir. Ia terus mengkritik Nasir yang dianggap tidak benar-benar peduli dengan Palestina dan memilih untuk tidak melawan Israel.
Geram dengan kritik Irak, Nasir kemudian mengusulkan pembentukan Palestinian Entity. Selain bertujuan agar terlihat sedikit peduli terhadap Palestina, Palestinian Entity juga bertujuan untuk membatasi perjuangan Palestina, dari perang Arab-Israel menjadi perjuangan pembebasan nasional. Karena jika konflik Palestina dilihat sebagai perjuangan pembebasan nasional, beban Nasir tidak akan terlalu berat. Berbeda jika konflik ini dilihat sebagai perang antara Arab, yang dipimpin Nasir, melawan Israel.
Tidak puas dengan hal tersebut, Qasim mengusulkan pembentukan The Palestinian Republic, sebuah entitas negara Palestina yang berdiri di Tepi Barat dan Gaza. Hal ini untuk memaksa Nasir memerdekakan Gaza, karna Gaza saat itu dikuasai oleh Mesir.
Akhirnya, Ahmad Shuqairi diberikan mandat oleh Liga Arab untuk membentuk PLO. Lagi-lagi, pembentukan PLO ini dinilai secara politis oleh negara-negara tetangga. Suriah menolak pendirian PLO karena merasa organisasi ini hanya akan menjadi alat penjaga kepentingan Mesir dan Yordania di Palestina. Saudi melakukan hal yang sama. Alih-alih mendukung PLO, Riyadh justru mendukung Haji Amin Al-Husaini, bekas Mufti Yerusalem yang masih menjabat sebagai ketua Komite Tinggi Arab (AHC). Lebih jauh, Saudi melarang Shuqairi masuk ke negara tersebut.
Suriah dan Saudi menginginkan anggota PNC (Palestinian National Council), lembaga parlemen PLO, dipilih secara demokratis untuk membatasi kendali Nasir terhadap PLO. Di sisi lain, Yordania melarang PLO untuk memiliki kedaulatan sedikitpun di Palestina. Yordania juga menolak pembentukan unit militer Palestina yang independen karena, menurut Raja Hussein, tentara Palestina sudah ada di dalam tubuh tentara Yordania dan Garda Nasional Yordania. Nasir, sebagai pendukung utama sekaligus pengusul PLO, tidak mengizinkan pembentukan militer Palestina yang independen. Ia menginginkan militer Palestina tunduk di bawah Joint Arab Command, sebuah komando militer Arab yang ia kuasai. Singkatnya, negara-negara Arab terus mengutamakan kepentingan masing-masing walaupun sedang menyusun strategi yang seolah-olah untuk Palestina.
Pendirian PLO juga mendapatkan pertentangan dari dalam tubuh gerakan Palestina sendiri. Padahal, pada tahun 1949, Musa Alami sudah menulis, “While the Jews proceeded along the lines of total war; that we worked on a local basis, without unity, without totality, without a general command, our defense disjointed and our affairs disordered”. Lebih jauh, ia menyindir perilaku negara-negara Arab. “In the face of the enemy, the Arabs were not a state, but petty states; groups, not a nation; each fearing and anxiously watching the other and intriguing against it.”
Di dalam tubuh Palestina, resistensi datang dari Haji Amin Al Husaini. Ia menyebut bahwa Komite Tinggi Arab merupakan satu-satunya representasi rakyat Palestina sambil mencari dukungan ke negara-negara Arab. Fatah, Arab Nationalist Movement, dan Palestine Liberation Front juga awalnya menolak PLO, walaupun belakangan Fatah bergabung dan menjadi faksi terbesar.
Fatah bergabung ke PLO setelah Perang 1967. Di masa itu, gerakan resistensi militer gerilyawan Palestina (fida’iyyun) menjadi sangat populer karena kekuatan militer negara-negara Arab tidak berdaya melawan kedigdayaan Israel. Pada 1968, setengah dari anggota PNC merupakan perwakilan dari gerilyawan, dan Fatah menjadi organisasi terbesar. Ketua Fatah, Yaser Arafat, didapuk menjadi Ketua PLO sampai meninggalnya pada 2004.
Saat itu, ketika militer negara-negara Arab masih shock akibat kekalahan telak, mereka harus merawat legitimasi sebagai negara yang membela Palestina. Sayangnya, legitimasi itu diperoleh dengan cara yang disintegratif, saling sikut. Mesir menjadikan Fatah sebagai kepanjangan tangannya di PLO. Suriah menjadikan al-Sa’iqa sebagai penjaga kepentingan rezim Assad di dalam tubuh PLO. Sedangkan Iraq membentuk Arab Liberation Front di tahun selanjutnya dengan tujuan yang sama.
Pada tahun 1975, Lebanon mengalami perang sipil yang paling parah dalam sejarahnya, yang baru bisa selesai 15 tahun kemudian. Negara sektarian tersebut mengalami perang sipil antara kelompok kiri/muslim dengan Kristen Maronit. Awalnya, PLO yang bermarkas di Lebanon setelah peristiwa Black September tidak terlibat. Namun, bagaimanapun kemenangan Maronit akan mengancam keberadaan PLO. Hal ini membuat PLO mau tidak mau memihak milisi muslim.
Suriah yang menginginkan pengaruh lebih luas di kawasan Levant berusaha tampil sebagai mediator. Namun, tujuan Suriah sebenarnya justru adalah mencegah kemenangan koalisi muslim Lebanon-PLO. Karena jika koalisi ini menang, Lebanon akan pecah menajdi dua. Bagian pertama dikuasai oleh kelompok gerilyawan Palestina dan kelompok muslim kiri, dan bagian kedua dikuasai Maronit yang pasti menghadirkan kekuatan Israel di situ. Yang mana, kehadiran Israel di Lebanon pasca perang akan merugikan Suriah.
Maka, setelah satu tahun mengalami kebuntuan mediasi, sementara Kristen Maronit semakin terdesak, pada Juni 1977 Suriah menyerang koalisi PLO-muslim Lebanon untuk menyelamatkan status quo dan menyelamatkan kepentingan nasionalnya. Serangan ini juga didasari oleh perjanjian rahasia antara Suriah dan Israel mengenai “garis merah” geografis yang membatasi kehadiran militer masing-masing di Lebanon. Ini memungkinkan Asad memperkuat posisi regionalnya.
Hasil perundingan dalam KTT Liga Arab pada Oktober tahun yang sama pun akhirnya melegalkan Suriah untuk menghadirkan militer di Lebanon, serta menguasai dan membatasi aktivitas PLO. Baru tujuh tahun sembuh dari pembantaian oleh Yordania, Palestina kini harus mengalami pembantaian dari Suriah.
Pada tahun 1980an, isu Palestina praktis tersingkir dari dunia Arab ketika Irak menginvasi Iran dan jatuh ke dalam perang yang berlarut-larut hingga delapan tahun lamanya. Saat itu, sama sekali tidak ada opsi perlawanan militer terhadap Israel karena sumber daya Arab habis di Teluk. Padahal, pada tahun 1981, Israel menjatuhkan bom di kawasan reaktor nuklir Irak, yang membuka peluang bagi konflik Arab-Israel baru. Namun, karena sudah lelah dengan Iran, dunia Arab hanya mengecam Israel secara retoris. Di tahun selanjutnya, Israel juga menginvasi Lebanon, menyerang pasukan Suriah, dan mengusir PLO tanpa ada respon militer Arab yang berarti. Di fase inilah terjadi peristiwa yang mengerikan: pembantaian Sabra Shatila.
Menurut Sela, di era ini, solidaritas Arab benar-benar hancur akibat kepentingan negara-negara Arab yang saling bertentangan. Di satu sisi, Suriah, Libya, dan PLO ingin dunia Arab tetap fokus pada Israel. Di sisi lain, Mesir dikucilkan dari Liga Arab karena melakukan perjanjian damai Camp David I dengan Israel, serta negara-negara Teluk sibuk dengan urusannya dengan Iran.
Fakta menarik yang ditulis oleh Sela adalah bantuan finansial dari Saudi dan Kuwait kepada Irak untuk melawan Iran sepanjang periode perang jauh lebih besar daripada bantuan Saudi dan Kuwait kepada semua negara yang berperang melawan Israel. Bantuan yang diberikan pada Irak lebih dari 40 milliar USD. Artinya, negara-negara Teluk melihat ancaman Iran jauh lebih berbahaya daripada ancaman Israel atas Palestina. KTT Liga Arab tahun 1987 merupakan KTT pertama dimana isu Israel bukan prioritas, tergeser oleh Perang Irak-Iran.
Ada banyak lagi contoh-contoh yang ditulis Sela dalam bukunya terkait dengan perpecahan Arab. Rivalitas Suriah melawan PLO berlarut-larut sampai di tahun 1983, Suriah mengusir PLO dari Tripoli. Di paruh kedua 80an, PLO kembali berselisih dengan Yordania dan Mesir. Yordania meluncurkan program pembangunan senilai 1 miliar USD di Tepi Barat untuk mengalihkan kesetiaan penduduk Palestina dari PLO ke Yordania. Sedangkan Mesir menutup kantor-kantor PLO dan menguris milisi-milisi di negara tersebut. Perselisihan diakibatkan oleh ketidaksepakatan dalam melakukan negosiasi dengan Israel.
Singkatnya, negara Arab tak berdaya di hadapan Israel karena lelah dengan konflik internal. Gerakan perlawanan Palestina juga berkali-kali mengarahkan senjata ke negara-negara Arab dan sebaliknya. Apa yang ditulis oleh Musa Alami menjadi semacam self-fulfilling prophecy bagi dunia Arab:
“What concerned them most and guided their policy was not to win the war and save Palestine from the enemy, but what would happen after the struggle… and how they could achieve their own ambitions.”
Judul Buku : The Decline of the Arab-Israeli Conflict – Middle East Politics and the Quest for Regional Order
Penulis : Avraham Sela
Penerbit : State University of New York Press, 1998
Halaman : 423
