Inisiatif Presiden Trump untuk membentuk sebuah “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) bagi konflik-konflik global, khususnya perang di Gaza, telah memicu skeptisisme tajam dari beberapa sekutu AS. Badan tersebut, yang sebagian besar akan beranggotakan para kepala negara, pada awalnya diharapkan untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun pada hari Jumat (16/1/2026), Gedung Putih menyebarkan usulan piagam yang akan memperluas mandatnya ke konflik-konflik lain, bukan hanya konflik di Gaza.
Para kritikus mengatakan dewan tersebut kini tampak sebagai upaya untuk menciptakan saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Trump memegang kendali penuh. Dokumen BoP menyatakan bahwa Trump akan memiliki hak veto atas banyak keputusan dewan, dan dokumen itu meminta negara-negara untuk berkontribusi lebih dari 1 miliar US dolar sebagai imbalan untuk mendapatkan kursi permanen.
Negara-negara mulai dari Rusia hingga Inggris kini sedang mempertimbangkan apakah para pemimpin mereka akan duduk di dewan tersebut. Namun para pejabat dari beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Swedia, dan Norwegia telah menyatakan keraguan serius mengenai proyek tersebut atau menolak undangan Mr. Trump untuk bergabung.
Beberapa negara, termasuk Argentina dan Belarus, telah menerima tawaran tersebut. Pada hari Rabu (21/1/2026), Israel mengatakan akan bergabung, meskipun dengan keberatan mengenai salah satu subkomite dewan tersebut. Sementara itu, Trump menyebutnya sebagai “Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk.”
Apa Misi Board of Peace?
Awalnya, dewan tersebut tampaknya merupakan bagian dari visi Trump untuk Gaza pasca-perang, yang diuraikan dalam rencana 20 poin pada bulan September. Rencananya menyebut dewan tersebut sebagai “badan transisi internasional baru” yang akan membantu mengawasi pembangunan kembali wilayah kantong Palestina tersebut. Anggota dewan akan mencakup para kepala negara, dengan Trump sebagai ketuanya.
Dewan Keamanan PBB secara resmi mendukung dewan tersebut dalam sebuah resolusi yang dirancang AS pada bulan November, memberikannya kekuatan legitimasi internasional, setidaknya hingga akhir tahun 2027.
Resolusi tersebut memberikan mandat kepada dewan untuk bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah guna merekrut pasukan penjaga perdamaian internasional untuk Gaza. Dewan itu bertugas melaksanakan rencana Trump di Gaza sampai Otoritas Palestina yang diakui secara internasional melakukan reformasi, kata resolusi tersebut. Namun setelah Amerika Serikat menyebarkan usulan piagam tersebut pada hari Jumat, menjadi jelas bahwa Trump membayangkan peran yang jauh lebih besar bagi badan tersebut.
Piagam tersebut menyatakan bahwa dewan akan “mengamankan perdamaian abadi di wilayah-wilayah yang terdampak atau terancam oleh konflik,” bukan hanya Gaza, menurut salinan yang dibagikan kepada The New York Times. Piagam itu juga menyerukan “badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif,” yang secara luas dipandang oleh para pengamat sebagai sindiran tajam yang ditujukan pada peran tradisional PBB tersebut.
Piagam tersebut juga akan memberikan kekuasaan pribadi yang cukup besar kepada Trump. Selain hak vetonya, Trump akan dapat menunjuk penggantinya sendiri. Ia juga akan diberi wewenang untuk menetapkan “resolusi atau arahan lainnya” guna melaksanakan misi dewan.
Siapa yang Diundang dan Akan Bergabung?
Daftar undangan mencakup Inggris, Yordania, Rusia, dan banyak lainnya. Beberapa negara telah secara terbuka menyatakan akan bergabung, termasuk para pemimpin Belarus, Uni Emirat Arab, Hungaria, Mesir, dan Israel. Namun usulan piagam tersebut sudah mulai memecah belah banyak sekutu lama Amerika Serikat di Eropa. Para pejabat dari Prancis, Swedia, dan Norwegia semuanya telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan badan tersebut saat ini.
Selama tiga tahun pertama dewan, negara-negara dapat bergabung secara gratis, menurut piagam tersebut. Namun untuk mendapatkan kursi permanen, sebuah negara harus membayar lebih dari satu miliar dolar dalam tahun pertama untuk mendanai operasional badan tersebut. Tidak jelas berapa banyak undangan yang bersedia membayar harga tersebut. Trump telah mengancam akan menyerang mereka yang menolak undangannya.
Prancis saat ini tidak berniat untuk bergabung, karena piagam dewan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penghormatan terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata seorang pejabat senior Prancis. Sebagai tanggapan, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 200 persen pada anggur Prancis dan Sampanye jika Presiden Emmanuel Macron menolak undangannya.
Bagaimana Board of Peace Akan Bekerja?
Tidak jelas seberapa besar pengawasan yang akan dilakukan Dewan Perdamaian atas Gaza, atau untuk berapa lama. Namun dua subkomite yang melapor kepada dewan telah dibentuk untuk melaksanakan rencana perdamaian Gaza milik Trump.
Salah satunya adalah “Dewan Eksekutif Gaza,” yang bertugas mengawasi rekonstruksi wilayah kantong yang hancur itu. Dewan ini akan mengawasi pekerjaan badan teknokrat Palestina, yang telah ditugaskan untuk mengelola layanan publik di Gaza. Namun, dewan tersebut tidak menyertakan satu pun orang Palestina.
Gedung Putih telah menunjuk menantu Trump, Jared Kushner, dan utusan presiden Steve Witkoff untuk duduk di dewan Gaza. Anggotanya juga mencakup pejabat Qatar dan Mesir, serta seorang pengusaha Israel.
Dalam perselisihan terbuka yang jarang terjadi dengan Trump, Israel mengkritik susunan dewan Gaza, khususnya kehadiran Qatar dan Turki. Kedua negara tersebut membantu menengahi antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata Gaza, namun para pejabat Israel mengatakan bahwa mereka terlalu dekat dengan Hamas.
Sikap Indonesia
Sementara itu, Indonesia secara resmi mengumumkan akan bergabung dengan organisasi tersebut. Indonesia mengumumkan kabar tersebut kepada publik dalam pernyataan bersama dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, yaitu Turki, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa Trump telah menulis surat undangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal yang sama berlaku untuk tujuh negara lainnya yang disebutkan di atas.
Ahmad Fuad Fanani, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menyebut bahwa hal ini merupakan langkah positif yang telah diambil oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, Indonesia dalam sejarah selalu berkontribusi aktif dalam perdamaian dunia.
“Ini sesuai dengan resolusi DK PBB dan keinginan Presiden Prabowo untuk berkontribusi lebih luas ke Gaza. Ini kesempatan bagus bagi Indonesia untuk melakukan struggle from within (perjuangan dari dalam),” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Menurut Fuad, walaupun banyak orang melihat Board of Peace sebagai proyek Trump, namun hal tersebut sebenarnya merupakan mandat PBB yang telah menjadi kesepakatan bersama. Ia menyebut, dengan bergabung dengan BoP, Indonesia bisa melakukan tiga hal. Pertama, mengirim international stablitiation force. Kedua, menyumbangkan keahlian pasukan Indonesia. Ketiga, BoP melaporkan DK PBB setiap enam bulan.
“Dengan bergabung di situ, suara negara-negara mayoritas muslim lebih didengar. Jadi kita tidak hanya membayangkan perdamaian di Gaza. Ini ada upaya yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk membantu rakyat Palestina,” imbuhnya.
Terkait dengan biaya, Fuad menyebut bahwa Pemerintah Indonesia bisa menganggarkan. Di samping itu juga akan ada skema di mana Indonesia bisa mendapatkan dana dari PBB, tidak semata-mata Indonesia hanya mengeluarkan dana saja.
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap kritis terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. MUI menilai forum tersebut berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina dalam kemasan perdamaian.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik politik, melainkan masalah penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.
“Isu Palestina adalah soal keadilan dan kemerdekaan, bukan sekadar stabilitas kawasan,” kata Sudarnoto dalam pernyataannya, Selasa.
MUI secara tegas menolak apa yang disebutnya sebagai “perdamaian semu” yang tidak berbasis pada keadilan. Menurut Sudarnoto, setiap inisiatif perdamaian yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama justru berisiko mengukuhkan kolonisasi. Ia menyebut Board of Peace sebagai bentuk baru neo-kolonialisme.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo kolonialisme,” ucap Sudarnoto.
Kritik juga diarahkan pada struktur forum tersebut. MUI menilai keterlibatan Israel sebagai anggota setara—bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban—merupakan cacat mendasar. Model semacam ini, kata Sudarnoto, berpotensi menggeser isu utama dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik.
Meski demikian, MUI menyatakan menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun organisasi keagamaan itu mengingatkan agar Indonesia memiliki garis merah yang jelas. “Keterlibatan tanpa prinsip dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Dalam rekomendasinya, MUI meminta pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian adalah kemerdekaan penuh Palestina. Bukan hanya rekonstruksi atau stabilisasi. MUI juga mendorong penolakan terhadap segala skema yang mengarah pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, dan blokade Gaza.
Selain itu, MUI mendesak agar resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination dijadikan dasar yang tidak dapat ditawar. Jika forum internasional terbukti menyimpang dari prinsip keadilan, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan diri secara terhormat.